Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kewenangan kelembagaannya dapat ditingkatkan seperti otoritas persaingan di Eropa. Pasalnya, pihaknya mengaku kesulitan untuk melakukan upaya menekan  suku bunga perbankan rendah di Indonesia dapat tercapai. KPPU juga menilai tingkat BI Rate terlalu tinggi pada saat ini.

NERACA

"Terkait suku bunga bahkan, sejak kami jadi komisioner, sudah jadi concern kita, paling tidak bagaimana caranya mendorong suku bunga lebih rendah supaya lebih kompetitif di ASEAN," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di kantornya, pekan ini.

Syarkawi menjelaskan, pengalaman di otoritas persaingan Eropa dalam mengungkap kartel suku bunga bank membutuhkan waktu yang cukup panjang. Padahal, otoritas tersebut sudah memiliki kewenangan menyadap pembicaraan elektronik."Ada enam bank yang lakukan kartel di Eropa. Proses penyelidikannya itu butuh waktu sejak 1992 meneliti. Memonitor perkembangan kartel bunga bank baru bisa 2012 menunjukkan kalau ada kartel," jelas dia.

KPPU memberikan perhatian lebih pada dugaan kartel pada perbankan, karena menurut dia, perbankan adalah ujung tombak perekonomian. Jika persaingan tidak sehat menyebabkan bunga tinggi, maka dipastikan pelaku usaha tidak dapat bersaing dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan kewenangan yang terbatas, Syarkawi mengaku butuh strategi yang pas dan juga kemungkinan waktu lebih lama untuk memproses suku bunga yang tidak kunjung turun tersebut."Kewenangan kita sangat terbatas. Kita tidak tuntut kayak KPK yang bisa menyadap. Tapi kita ingin bisa memeriksa di tempat. Selama ini kita hanya bisa datang dan fotokopi dokumennya. Jadi dari sisi pembuktian kita sangat amat lemah," ujarnya.

Akan tetapi, dirinya mengaku untuk bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) mengatur persoalan suku bunga tersebut."Kita akan dorong OJK bentuk arsitektur perbankan baru supaya industri perbankan bisa terjaga. Kemudian kerja sama dengan BI, kita akan kerja sama untuk supervisi dari sisi makro. Kalau kata BI kita tidak mungkin nurunin suku bunga kalau inflasinya tinggi. Tapi kalau itu jadi alasan kita tidak pernah ketemu rezim suku bunga rendah di Indonesia," tandas dia.

Syarkawi, yang baru dilantik menjadi Ketua KPPU menggunakan perbandingan suku bunga acuan bank sentral di Asean sebagai indikatornya. Antara lain suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang sebesar 7,5%, yang dinilainya jauh di atas tingkat suku bunga di Singapura yang hanya 4% dan di Malaysia hanya 6%. 

Menurut dia, suku bunga yang tidak kompetitif akan berimplikasi pada tingginya biaya modal pelaku usaha dalam negeri.“Kalau ini terus dibiarkan terjadi, di akhir 2015 ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, para pengusaha Indonesia sedikit banyak akan keteteran menghadapi pelaku usaha negara lain karena dari sisi cost of capital saja mereka sudah terbebani dengan biaya yang tinggi," ujarny.

Syarkawi menambahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan persaingan usaha yang sehat, salah atunya didorong dengan menurunkan suku bunga perbankan. Untuk itu, KPPU akan terus mendorong efisiensi ekonomi nasional melalui mekanisme pasar yang berkeadilan.”Kita ingin ikut bantu pemerintah capai target pertumbuhan ekonomi tujuh persen hingga 2019," jelas dia.

Tingginya suku bunga, lanjut dia, tidak bisa terus menerus dibiarkan. Terlebih, pemerintah bercita-cita mewujudkan pertumbuhan perekonomian sebesar 7 persen. Jika suku bunga dibiarkan tinggi dibandingkan negara lain, akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

KPPU juga akan mendorong perbankan agar lebih transparan dalam menyampaikan penetapan risiko kredit mereka. Selain itu, kredit perbankan selama ini juga hanya terkonsentrasi di daerah tertentu saja."Supaya UKM bisa dapat modal dengan bunga lebih rendah, kita akan dorong bank lebih transparan dalam penetapan risiko. Selama ini Rp4 ribu triliun konsentrasi kredit hanya terkonsentrasi di daerah tertentu saja," pungkas dia. 

"Melalui KPPU kita ingin berpartisipasi paling tidak membantu pemerintah dari sisi persaingan yang diamanatkan undang-undang mendorong efisiensi, meningkatkan produktivitas. Sehingga target pemerintah tahun 2015-2019 untuk mencapai target pertumbuhan tujuh persen tercapai," jelas dia.

Bagaimanapun, tantangan terbesar di Indonesia sekarang yakni persaingan ekonomi secara global pada 2015, serta persaingan di lingkup kawasan benua Asia khususnya ASEAN. Karena itu, pihaknya menilai Indonesia masih sulit bersaing jika perbankan tidak segera menurunkan suku bunga kredit yang saat ini masih berkisar 14%. Kondisi itu sudah cukup jauh membuat Indonesia tertinggal dengan negara-negara kecil lainnya di Asia.

KPPU menilai penurunan bunga bank berpeluang dilakukan karena investment grade Indonesia dinilai masih rendah, sehingga risiko pengembalian investasi tidak terlalu besar. "Hanya di Indonesia yang tingkat suku bunganya paling tinggi, dan ini cukup sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain seperti Singapura, Vietnam dan Laos," katanya.

Hingga kini "investment grade Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia perbankan mendapatkan predikat BB minus. Predikat tersebut jauh lebih baik dibanding Laos, Filipina dan Singapura yang menetapkan suku bunga di bawah 10%. Padahal negara seperti Laos tersebut belum mendapatkan "investment grade" dari lembaga pemeringkat investasi dunia, apalagi Indonesia baru saja kehilangan peringkat "investment grade" dari Standard & Poor's (S&P).

KPPU menduga telah terjadi praktek kartel yang dilakukan 14 bank besar sehingga suku bunga di Indonesia relatif tinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Lembaga nasional itu sudah menyelidiki dugaan kartel sejak awal tahun 2013 dan diharapkan akan segera masuk proses penegakan hukum.

Menurut dia, banyaknya jumlah bank yang beroperasi di Indonesia seharusnya membuat suku bunga yang berlaku menjadi rendah, sangat kompetitif. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, seluruh bank besar sama-sama memberlakukan bunga tinggi. 

Dia menduga praktek kartel dipicu karena bank sangat tergantung pada nasabah dengan simpanan tinggi. KPPU dalam penyelidikannya menduga nasabah dengan dana simpanan tinggi sengaja meminta suku bunga tinggi, sehingga berimplikasi pada suku bunga kredit.

Kartel lahir pada struktur pasar dengan pelaku usaha yang oligopoli, dimana hanya terdapat beberapa pelaku usaha. Dengan keterbatasan pelaku usaha maka para pelaku usaha dimungkinkan melakukan berkolaborasi untuk menentukan harga produk dan jumlah produksi. Dengan jumlah pelaku usaha yang tidak banyak maka para pelaku usaha akan lebih mudah bersatu dan menguasai pasarnya.

Praktik kartel dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung di dalam pasar tersebut. Karena apabila hanya sebagian kecil saja pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel biasanya perjanjian kartel tidak akan efektif dalam mempengaruhi pasokan produk di pasar, karena kekurangan pasokan di dalam pasar akan ditutupi oleh pasokan dari pelaku usaha yang tidak terlibat di dalam perjanjian kartel

Alasan Bank Indonesia

Secara terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan alasan mengapa suku bunga acuan atau BI rate tetap berada di kisaran 7,5%.  Menurut dia, hal itu lantaran kondisi eksternal yang penuh dengan ketidakpastian.

"Secara umum BI menetapkan BI Rate tetap adalah karena memang kondisi eksternal banyak sekali ketidakpastian," ungkapnya kepada pers di Jakarta, Jumat (17/7).

Ketidakpastian utama adalah dari Amerika Serikat (AS), karena belum menaikkan Fed Fund Rate pada pertengahan tahun ini. Pasalnya, Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Janet Yellen menyatakan kenaikan fed fund rate dipastikan pada 2015, meski belum ada waktu pastinya.

"Diperkirakan akhir Desember atau akhir September. Nah kalau itu belum terwujud tentu menimbulkan ketidakpastian dan ini semua harus siap dengan semua ketidakpastian itu," jelas dia

Menurut dia, saat ini pertumbuhan ekonomi di AS tidak sebaik yang diperkirakan. Di sisi lain, dia mengatakan situasi di Yunani harus diwaspadai. "Kendati kemarin sempet ada risk on risk off, tetapi terakhir kok keliatannya ada kesepakatan. Tetapi tentu masih ada risikonya, karena belum betul-betul tuntas," katanya.

"Tapi terakhir perkembangan di Tiongkok kita liat Tiongkok secara umum sudah lebih stabil, tetapi pasar modalnya sedang ada koreksi besar," tambah dia. mohar/fba