NERACA

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyebutkan, penyidik telah menetapkan tersangka dugaan suap dalam proses dwelling time (waktu bongkar muat) peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Kapolda menjelaskan, sudah ada 3 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang dari internal dan 1 orang dari luar. Mereka ini masih didalami terus peran-perannya,” kata Irjen Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/7).

Ketiga tersangka yakni Kasubdit Barang Modal berinisial I, seorang PHL berinisial N dan broker berinisial MU. Menurut Kapolda, dua tersangka dari internal Dirjen Daglu Kemendag yakni seorang Kasubdit dan staf. Sedangkan satu orang dari pihak luar yakni seorang broker.

Menurut Tito, ada indikasi tindak pidana suap dan pemerasan dalam proses dwelling time peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Definisi Dwelling Time yaitu waktu yang dihitung mulai dari peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal hingga peti kemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.

Dalam dwelling time ini mencakup tahapan pre-clearence, customs clearence dan post-clearence yang harus dilalui para pengusaha. Pada tahapan, pre-clearence itulah, pengusaha harus mengurus pelbagai perizinan dari 18 kementerian, yang muaranya di Kemendag. Bahkan ada kabar, dalam sehari Kemendag bisa tanda tangan 35 ribu perizinan.

Tim Satgas Khusus Polda Metro Jaya menggeledah ruangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Selasa sore (28/7), dan menyita sejumlah barang bukti. Selain dokumen-dokumen, polisi juga menyita uang sebanyak puluhan ribu dolar AS. Kabarnya, uang puluhan ribu dolar AS tersebut ditemukan di ruangan staf Dirjen Daglu.

Penggeledahan ini dipimpin oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Khrisna Murti dan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Mujiyono serta Kasatgas AKBP Hengki Hariyadi yang merupakan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Hadir juga sejumlah Kasubdit Ditreskrimum seperti Kasubdit Jatanras AKBP Herry Heryawan, dan Kasubdit Resmob AKBP Didik Sugiarto serta Kasubdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Arie Ardian.

Proses penyidikan dan penggeledahan ini diduga berawal saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 17 Juni 2015. Presideni marah lantaran menemukan tak ada perubahan sejak pertama kali dia datang ke pelabuhan itu, sebelumnya. Presiden juga memastikan akan mencopot salah seorang pejabat terkait lambatnya dwelling time ini.

Kemarahan itu dimulai ketika semua yang mendampinginya pada saat sidak, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jorge Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan tak memberikan jawaban yang dia inginkan. Saat itu Presiden menanyakan instansi mana yang paling lama dalam penanganan barang di pelabuhan, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Sementara itu, posisi Dirjen Daglu Kemendag semula Partogi Pangaribuan sekarang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Karyanto Suprih, Irjen Kemendag. “Tadi, lisan, saya mendapat arahan untuk sebagai Plt Dirjen Daglu. Tapi saya belum mendapatkan surat perintahnya,” ujar Karyanto di kantor Kemendag, kemarin.

Sementara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berharap Presiden Joko Widodo bisa menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang menyetujui Otoritas Pelabuhan menjadi koordinator pelayanan pelabuhan agar bisa mengurangi dwelling time.

Adapun Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, terkait masalah di sektor perdagangan dan perhubungan, pihaknya mengimbau pelaku usaha impor untuk melengkapi izin sebelum barang diberangkatkan ke Indonesia. munib