Banggar DPR Tidak Dewasa

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Bangsa ini mengalami krisis suri ketauladanan dari pemimpinnya, sehingga tidak heran tawuran yang terjadi antara pelajar dengan wartawan beberapa hari yang lalu , merupakan dampak atau hasil dari generasi bangsa lagi krisis moral serta hampa dari suri tauladan. Sudah bulan menjadi rahasia umum, jika petinggi bangsa ini masih bersikap jangka pendek dan hanya mementingkan kepentingan golongannya ketimbang kepentingan masyarakat luas.

Setidaknya sikap inilah yang ditunjukkan anggota Badan Anggaran DPR RI yang menolak untuk di periksa KPK sepanjang lembaga tersebut mau menghadiri rapat konsultasi dengan DPR. Cara ancam-mengancam inilah yang tidak menunjukkan sikap kenegawaranan sebagai pejabat negara. Sudah seharusnya, mereka tidak perlu menunjukkan sikap seperti dengan harus adanya jaminan.

Apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memanggil anggota badan anggaran DPR RI perlu disikap dengan dewasa dan tidak perlu merasa risih jika tidak melakukan kesalahan atau tindakan korupsinya dan bukan sebaliknya, merasa dirugikan atau terkesan dibohongi hanya karena tujuan utama pemanggilan mereka sudah diluar batas.

Sejatinya, jika mereka berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi dan mencegah peluang terjadinya korupsi harusnya membeberkan apa yang terjadi dalam proses pencairan atau pembuatan kebijakan anggaran di setiap kementerian dan bukan sebaliknya memberikan ancaman mogok untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Apa yang telah dilakukan Banggar DPR laksana seperti sikap kekanak-kanakan yang tidak diberi permen akan ngambek tidak akan belajar. Sebagai wakil rakyat mereka seharusnya berpikir panjang dan tidak bersikap sesaat, bagaimana jadinya bila benar mereka Banggar DPR tidak mau membahas RUU APBN 2012 akan merusak dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi dan ujungnya rakyatlah yang dirugikan.

Bagaimana mungkin bangsa ini bisa mau lepas dari korupsi jika lembaga tinggi negara satu dan yang lainnya tidak koperatif untuk mendukung pemberantasan korupsi dan mereka sambil menunjukkan keangkuhannya bila mereka kebal hukum. Cara-cara seperti ini tidak akan membawa bangsa ini keluar dari keterpurakan, ketertinggalan hingga bisa bersaing dengan negara lain.

Sudah saatnya, penegakan hukum harus diatas segalanya karena semua dimata hukum sama dan kampanye pemberatasan korupsi juga sudah seringkali disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kampanye ini hanya sebagai lips service dimana penegakan hukum hanya berlaku bagi mereka rakyat kecil, sementara mereka yang berada dilingkungan kekuasaan jauh dari penegakan hukum.

Rakyat sudah jera dengan penegakan hukum yang sebatas fatamorgana dan tidak tajam keatas, sebaliknya hanya tajam kebawah laksana pisau. Sikap Banggar DPR harus menunjukkan kestariaannya bila mereka wakil rakyat dan sudah berjalan yang benar atau menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Bila sikap kekanak-kanakkan mereka masih dipertahankan dan ditontonkan maka akan benar apa yang di inginkan rakyat bila Banggar DPR sebaiknya dibubarkan saja karena tidak berguna.

BERITA TERKAIT

DPR Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu

DPR Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu NERACA Sukabumi - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menghimbau agar seluruh…

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok

Anggota DPR Dorong Pembentukan Asosiasi UMKM Depok NERACA Depok - Anggota Komisi X DPR RI H. Nuroji mendorong terbentuknya asosiasi…

Kebijakan PT KAI Tidak Konsisten

Ada yang menarik jika melihat perbandingan akses keluar masuk di stasiun Cikini dan Gondangdia, dimana akses pintu Utara dan Selatan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Asuransi Kesehatan Kembali Merugi

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Hingga akhir tahun 2018 lalu defisit…

Mengapa Ekspor dan Kenapa Risaukan Impor?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Ekspor dan impor sama pentingnya dalam perekonomian sebuah bangsa. Kita dididik take…

Belit OTT

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Lagi, seorang petinggi parpol terciduk OTT KPK. Apakah…