"Mafia" Impor Susu Tekan Peternak Lokal

NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta segera melakukan intervensi terkait penentuan harga susu di dalam negeri, demi meningkatkan kesejahteraan peternak sapi susu perah. Pasalnya, harga jual susu saat ini dinilai terlalu rendah yaitu Rp2.700/liter. Sebab itu, tata niaga persusuan juga perlu ditinjau ulang, mengingat harga susu yang wajar adalah sekitar Rp3.200-Rp3.800/liter, bahkan idealnya mencapai Rp4.500/liter.

Rendahnya harga jual susu ini diduga karena ada "mafia" dan "kartel" yang mengendalikan harga di pasar dalam negeri, sehingga asosiasi peternak sapi perah (APSP) tak mampu berbuat apa-apa. Berdasarkan catatan Koalisi Publik Peduli Peternak, para peternak susu sapi perah baru memberi kontribusi sekitar 25%-30% dari kebutuhan susu nasional atau setara dengan US$150 juta. Selebihnya sekitar 70%-75% kebutuhan nasional diimpor (US$650 juta).

"Kita minta pemerintah campur tangan agar harga susu itu fairness. Sewajarnya Rp3.200-Rp3.800/liter. Sekarang ini baru Rp2.700/liter,” kata Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), Teguh Boediyana dalam diskusi "Kondisi dan Kebijakan dalam Industri Susu Hulu dan Hilir" di Jakarta, Kamis (29/9).

Menurut Teguh, meski hanya memberi kontribusi sekitar 25%-30% kebutuhan susu nasional. Namun jumlah 25%-30% itu mampu menghidupi sekitar 100.000-150.000 kepala keluarga di Indonesia.

Namun Teguh mengeluhkan adanya ketidakadilan penentuan harga susu yang dilakukan Asosiasi Industri Peternak Susu (AIPS). Komponen penentuan harga ini tidak jelas. "Selain kandungan bacteri total plate coun (TPC). Ditambah biaya lainnya, misalnya harga kesetiaan, subsidi transportasi dan lainnya. Kita maunya harga susu itu, patokannya jelas. Tak ada embel-embel lainnya,"tegasnya.

Kartel Terselubung

Permasalah lainnya yang juga ikut membuat nasib peternak susu sapi perah merana, lanjut Teguh, adalah harga pakan ternak yang terlampau mahal dan tidak terjangkau. "Dengan harga Rp2.500/kg itu terlalu mahal. Ditambah lagi dengan kurangnya sumber daya air. Harusnya harga yang wajar itu Rp1.500/kg,"paparnya.

Saat ditanya apakah AIPS bertindak seperti "kartel", Teguh tak mengatakan secara jelas. Namun dalam praktiknya AIPS bertindak sewenang-wenang. "Saya tak mengatakan seperti itu, tapi praktek di lapangan yang terjadi adalah kartel. Bahkan KPPU pernah melakukan penelitian," ungkapnya lagi.

Di tempat yang sama, anggota komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mendesak pemerintah serius melindungi para peternak sapi perah. “Kalau melihat praktek di lapangan, memang kemungkinan besar mengarah ke kartelisasi. Sehingga memang memerlukan intervensi pemerintah,” terangnya.

Selain itu, kata Viva, pemerintah diminta memberikan subsidi pakan ternak lebih besar. "Subsidi pakan ternak perlu diperbesar. Karena kualitas pakan, berpengaruh besar pada kualitas produksi susu,”ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan selama ini pemerintah hanya fokus pada target swasembada daging. Sehingga peternak susu sapi perah terabaikan. Hal itu terlihat dari kecil dana yang dialokasikan pemerintah untuk pemberdayaan peternak sapi perah.

Yang tak kalah penting, kata politisi PAN ini, menyoroti anggaran Ditjen Peternakan pada 2011 sampai September baru mencapai 20,89 % (Rp 468 miliar ) dari anggaran Rp 2,2 triliun dan masih mendapat alokasi APBN-P Rp 80 miliar. Program anggaran Ditjen Peternakan pada 2012 sebesar Rp2,5 triliun dengan alokasi untuk belanja non operasional Rp1,7 triliun atau sebesar 61,5 % dan bantuan social 24 % atau sebesar Rp 636 miliar. “Untuk itu, harus ada penajaman rencana program kementerian pertanian untuk peternakan sapi parah,” tegasnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Nawir Messi, belum yakin adanya kartel susu. Meski ada tanda-tanda ke arah kompetisi tidak sehat. “Saya belum melihat ini ada hubungannya dengan mafia, meskipun saya akui, susu ini masuk dalam pasar yang sifatnya oligopolistik," jelasnya kepada Neraca,29/9

Menurut Nawir, permasalahan yang dihadapi disini adalah di pembinaan terhadap proses peningkatan kualitas produksi susu lokal oleh koperasi kepada peternak susu. "Kalau tidak ada (koperasi), mungkin harganya jauh lebih murah lagi. Pembinaan sangat penting supaya bisa bersaing dengan sehat,” paparnya.

Bea Masuk

Namun pakar pertanian IPB, Hermato Siregar meminta agar pemerintah meninjau kembali pemberian Bea Masuk 0% untuk susu olahan produk jadi impor dari ASEAN dan China. “Boleh saja 0%. Tapi ada syaratnya, wajib produsen susu membeli hasil susu local. Sisanya baru impor. Kalau tetap berkeras hanya ingin menggunakan susu impor, berarti ada indikasi pemungut rente di sini. Yang mencari untung dari kegiatan impor susu,” terangnya kemarin.

Guru Besar IPB ini tak membantah kualitas susu local belum sesuai standar produsen susu. Tapi soal dalil harga susu lokal yang terlalu tinggi bagi produsen susu mesti diatur ulang. “Disinilah peran pemerintah diperlukan guna mengatasi problema ini. Setidaknya, agar para peternak tidak merugi,”tandasnya

Yang namanya produsen susu, kata Hermanto, inginnya untung banyak. Kenyataan susu impor lebih murah dan kualitasnya lebih bagus, tidak bisa dielakkan. Apa lagi peternakan susu di luar negeri biasanya peternak besar (memiliki ranch/peternakan sapi dalam skala besar). Sedangkan kita rata-rata peternak kecil dan pengerjaannya masih manual (memerah dengan tangan bukan dengan mesin).

Sebaiknya, menurut dia, kalau ingin susu lokal di beli oleh produsen susu. Tak ada jalan lain, kecuali pemerintah memberi dukungan ke peternak susu. “Lakukan pembinaan teknis untuk perbaikan kualitas susu sesuai standar produsen susu. Kemudian buat aturan tentang pemberian kredit bagi mereka (peternak). Dan terakhir, jembatani hubungan antara peternak dengan produsen susu. Setidaknya beri kepastian pada kedua belah pihak,” pungkasnya. vanya/ardi/cahyo

BERITA TERKAIT

Ekonomi Bergerak Stagnan, Pertumbuhan Kuartal III Hanya 5,05%

NERACA Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,05%. Artinya, ekonomi dalam negeri bergerak stagnan dibandingkan dengan…

KENAIKAN BERSAMAAN IURAN BPJS DAN CUKAI ROKOK - Berpotensi Turunkan Daya Beli Masyarakat

KENAIKAN BERSAMAAN IURAN BPJS DAN CUKAI ROKOK Berpotensi Turunkan Daya Beli Masyarakat Jakarta-Ekonom menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang bersamaan…

KENAIKAN IURAN BPJS KADO TERBURUK BAGI RAKYAT - Ekonom: Pemerintah Harus Perbesar Anggaran BPJS

Jakarta-Ekonom senior Indef Prof. Dr. Didik J. Rachbini meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperbesar anggaran untuk BPJS Kesehatan, ini bertujuan supaya lembaga tersebut bisa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…

Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan…

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…