"Mafia" Impor Susu Tekan Peternak Lokal

NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta segera melakukan intervensi terkait penentuan harga susu di dalam negeri, demi meningkatkan kesejahteraan peternak sapi susu perah. Pasalnya, harga jual susu saat ini dinilai terlalu rendah yaitu Rp2.700/liter. Sebab itu, tata niaga persusuan juga perlu ditinjau ulang, mengingat harga susu yang wajar adalah sekitar Rp3.200-Rp3.800/liter, bahkan idealnya mencapai Rp4.500/liter.

Rendahnya harga jual susu ini diduga karena ada "mafia" dan "kartel" yang mengendalikan harga di pasar dalam negeri, sehingga asosiasi peternak sapi perah (APSP) tak mampu berbuat apa-apa. Berdasarkan catatan Koalisi Publik Peduli Peternak, para peternak susu sapi perah baru memberi kontribusi sekitar 25%-30% dari kebutuhan susu nasional atau setara dengan US$150 juta. Selebihnya sekitar 70%-75% kebutuhan nasional diimpor (US$650 juta).

"Kita minta pemerintah campur tangan agar harga susu itu fairness. Sewajarnya Rp3.200-Rp3.800/liter. Sekarang ini baru Rp2.700/liter,” kata Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), Teguh Boediyana dalam diskusi "Kondisi dan Kebijakan dalam Industri Susu Hulu dan Hilir" di Jakarta, Kamis (29/9).

Menurut Teguh, meski hanya memberi kontribusi sekitar 25%-30% kebutuhan susu nasional. Namun jumlah 25%-30% itu mampu menghidupi sekitar 100.000-150.000 kepala keluarga di Indonesia.

Namun Teguh mengeluhkan adanya ketidakadilan penentuan harga susu yang dilakukan Asosiasi Industri Peternak Susu (AIPS). Komponen penentuan harga ini tidak jelas. "Selain kandungan bacteri total plate coun (TPC). Ditambah biaya lainnya, misalnya harga kesetiaan, subsidi transportasi dan lainnya. Kita maunya harga susu itu, patokannya jelas. Tak ada embel-embel lainnya,"tegasnya.

Kartel Terselubung

Permasalah lainnya yang juga ikut membuat nasib peternak susu sapi perah merana, lanjut Teguh, adalah harga pakan ternak yang terlampau mahal dan tidak terjangkau. "Dengan harga Rp2.500/kg itu terlalu mahal. Ditambah lagi dengan kurangnya sumber daya air. Harusnya harga yang wajar itu Rp1.500/kg,"paparnya.

Saat ditanya apakah AIPS bertindak seperti "kartel", Teguh tak mengatakan secara jelas. Namun dalam praktiknya AIPS bertindak sewenang-wenang. "Saya tak mengatakan seperti itu, tapi praktek di lapangan yang terjadi adalah kartel. Bahkan KPPU pernah melakukan penelitian," ungkapnya lagi.

Di tempat yang sama, anggota komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mendesak pemerintah serius melindungi para peternak sapi perah. “Kalau melihat praktek di lapangan, memang kemungkinan besar mengarah ke kartelisasi. Sehingga memang memerlukan intervensi pemerintah,” terangnya.

Selain itu, kata Viva, pemerintah diminta memberikan subsidi pakan ternak lebih besar. "Subsidi pakan ternak perlu diperbesar. Karena kualitas pakan, berpengaruh besar pada kualitas produksi susu,”ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan selama ini pemerintah hanya fokus pada target swasembada daging. Sehingga peternak susu sapi perah terabaikan. Hal itu terlihat dari kecil dana yang dialokasikan pemerintah untuk pemberdayaan peternak sapi perah.

Yang tak kalah penting, kata politisi PAN ini, menyoroti anggaran Ditjen Peternakan pada 2011 sampai September baru mencapai 20,89 % (Rp 468 miliar ) dari anggaran Rp 2,2 triliun dan masih mendapat alokasi APBN-P Rp 80 miliar. Program anggaran Ditjen Peternakan pada 2012 sebesar Rp2,5 triliun dengan alokasi untuk belanja non operasional Rp1,7 triliun atau sebesar 61,5 % dan bantuan social 24 % atau sebesar Rp 636 miliar. “Untuk itu, harus ada penajaman rencana program kementerian pertanian untuk peternakan sapi parah,” tegasnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Nawir Messi, belum yakin adanya kartel susu. Meski ada tanda-tanda ke arah kompetisi tidak sehat. “Saya belum melihat ini ada hubungannya dengan mafia, meskipun saya akui, susu ini masuk dalam pasar yang sifatnya oligopolistik," jelasnya kepada Neraca,29/9

Menurut Nawir, permasalahan yang dihadapi disini adalah di pembinaan terhadap proses peningkatan kualitas produksi susu lokal oleh koperasi kepada peternak susu. "Kalau tidak ada (koperasi), mungkin harganya jauh lebih murah lagi. Pembinaan sangat penting supaya bisa bersaing dengan sehat,” paparnya.

Bea Masuk

Namun pakar pertanian IPB, Hermato Siregar meminta agar pemerintah meninjau kembali pemberian Bea Masuk 0% untuk susu olahan produk jadi impor dari ASEAN dan China. “Boleh saja 0%. Tapi ada syaratnya, wajib produsen susu membeli hasil susu local. Sisanya baru impor. Kalau tetap berkeras hanya ingin menggunakan susu impor, berarti ada indikasi pemungut rente di sini. Yang mencari untung dari kegiatan impor susu,” terangnya kemarin.

Guru Besar IPB ini tak membantah kualitas susu local belum sesuai standar produsen susu. Tapi soal dalil harga susu lokal yang terlalu tinggi bagi produsen susu mesti diatur ulang. “Disinilah peran pemerintah diperlukan guna mengatasi problema ini. Setidaknya, agar para peternak tidak merugi,”tandasnya

Yang namanya produsen susu, kata Hermanto, inginnya untung banyak. Kenyataan susu impor lebih murah dan kualitasnya lebih bagus, tidak bisa dielakkan. Apa lagi peternakan susu di luar negeri biasanya peternak besar (memiliki ranch/peternakan sapi dalam skala besar). Sedangkan kita rata-rata peternak kecil dan pengerjaannya masih manual (memerah dengan tangan bukan dengan mesin).

Sebaiknya, menurut dia, kalau ingin susu lokal di beli oleh produsen susu. Tak ada jalan lain, kecuali pemerintah memberi dukungan ke peternak susu. “Lakukan pembinaan teknis untuk perbaikan kualitas susu sesuai standar produsen susu. Kemudian buat aturan tentang pemberian kredit bagi mereka (peternak). Dan terakhir, jembatani hubungan antara peternak dengan produsen susu. Setidaknya beri kepastian pada kedua belah pihak,” pungkasnya. vanya/ardi/cahyo

BERITA TERKAIT

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…

RUU HPI Perlu Segera Disahkan - PERKUAT DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA

NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) perlu segera disahkan agar dapat memperkuat diplomasi ekonomi yang saat…

EKSPOR INDONESIA HANYA BERIKAN KONTRIBUSI 15% - BKPM: Majukan Ekonomi Bangun Investasi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Sebab, jika hanya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…