Menyimak pernyataan beberapa petinggi negara bahwa untuk menyelesaikan warisan utang (lama) terpaksa harus menarik lagi pinjaman luar negeri, ternyata tidak ampuh menyelesaikan persoalan dalam negeri. Strategi pemerintah mengatasi masalah pembiayaan pembangunan dengan menumpuk utang pada akhirnya akan menambah masalah perekonomian di masa datang. Beban utang ini juga akan meningkatkan kerentanan nilai tukar rupiah dan melemahkan fundamental ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Artinya, selama pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri, maka tekanan terhadap anggaran negara masih akan besar. Lebih dari itu, hal yang paling membahayakan dari kebergantungan pada utang adalah negara semakin tenggelam dalam cengkeraman bangsa lain.  

Selain terdepresiasinya nilai rupiah yang kian dalam terhadap dolar AS, persoalan subsidi BBM terus menerus membebani APBN dari tahun ke tahun sehingga berpotensi membuat kondisi perekonomian nasional bakal terpuruk. Karena pembengkakan subsidi BBM selalu ditutup dengan pinjaman luar negeri, dan merosotnya nilai tukar rupiah juga secara otomatis melipatgandakan jumlah utang luar negeri makin besar.

Yang mengherankan pemerintah Indonesia masih tetap mengandalkan pinjaman luar negeri baik dari bilateral maupun lembaga keuangan internasional. Padahal di sisi lain, dalam agenda reformasi perpajakan belum merealisasikan kebijakan tax amnesty, yang berpotensi membawa kembali devisa hasil ekspor Indonesia yang selama ini “parkir” di Singapura. Apabila kebijakan tax amnesty diterapkan, maka sekitar Rp 3.000 triliun dana tersebut akan masuk ke negeri ini dan dapat dimanfaatjkan untuk pembiayaan pembangunan nasional.   

Tidak hanya itu. Kinerja ekspor Indonesia dalam dua tahun terakhir ini makin melorot yang akhirnya membuat defisit perdagangan negeri ini kian membengkak. Dampaknya sudah pasti debt service ratio (DSR) Indonesia semakin tinggi dari 43% (2013) menjadi 46% pada triwulan I-2014 bahkan mencapai lebih 50% hingga triwulan I-2015 sehingga mengindikasikan fundamental Indonesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global pada masa mendatang.    

DSR adalah jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Apabila angka DSR semakin besar, ini menunjukkan  beban utang luar negeri semakin berat dan serius yang harus diantisipasi pemerintah saat ini.

Adapun terus membengkaknya utang luar negeri pemerintah terjadi lantaran pemerintah tidak punya cukup uang untuk membayar utang masa lalu. Untuk melunasi kewajibannya, pemerintah pun mau tak mau harus terus menambah utang luar negeri. Sejauh ini, cara yang paling diandalkan adalah dengan menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara), obligasi valas (valuta asing), dan lainnya. Kesan ini memperlihatkan selama ini pemerintah terus “gali lubang, tapi lubang yang lain tidak tertutup.”

Pemerintah sebaiknya melihat cermin pengalaman krisis 1997/98 yang saat itu terdapat tren makin membesarnya jumlah utang swasta dalam bentuk valas. Apalagi, manajemen utang swasta belum sebaik pemerintah sehingga perlu diawasi dengan ketat agar tidak terjadi masalah yang lebih besar di masa mendatang.  Namun, pemerintah belum peka terhadap alasan pihak swasta sampai harus mencari dana ke luar negeri. Dan, upaya yang paling efektif menghambat utang luar negeri swasta adalah menurunkan suku bunga pinjaman dalam negeri.

Kita tentu saja mengkhawatirkan kondisi seperti ini, mengingat kecenderungan  uang luar negeri yang terus membengkak, sementara fundamental ekonomi negara juga tidak bertambah kuat. Alhasil, kredibilitas Indonesia pun makin lama makin luntur di hadapan para kreditur internasional.