Jakarta – Kalangan pengusaha dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai pemerintah mengabaikan dampak perubahan iklim yang signifikan sehingga banyak daerah saat ini mengalami kekeringan. Sementara BMKG memperkirakan curah hujan di Jawa pada Agustus masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 0-20 milimeter.

NERACA

Menurut manajer penanganan bencana Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Mukri Friatna, solusi mengatasi kekeringan adalah  pemerintah harus memastikan pengelolaan air dilakukan dengan benar.  Musim kemarau kali ini diperparah dengan dampak perubahan iklim yang signifikan.

“Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan pengelolaan air benar. Air kan tidak bertambah. Jadi celakanya kualitas menurun. Pertanyaannya sungai mana yang tidak pernah dijadikan pembuangan limbah. Contoh, Citarum. Masyarakat banyak, Citarum paling kotor dan terburuk se dunia,” ujarnya saat perbincangan bersama RRI, Selasa (28/7).

Tidak hanya itu, kualitas air tanah di Pulau Jawa juga menurun. Seperti data milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Jawa untuk bulan Agustus 2015, sangat rendah yakni hanya 0-20 Milimeter.  Selain itu, hutan-hutan di Jawa mulai berkurang sehingga menurunya, reboisasi atau penghijauan kembali hutan tidak menjadi efektif.

Dia mencontohkan, kerusakan hutan dan lahan kritis secara nasional hingga 2014 adalah 27 juta hektar sementara kemampuan untuk mereboisasi hanya 100.005 ha. “Salah satu cara yang utama adalah kita berharap sungai-sungai di revitalisasi karena tidak ada cara lain. Hutan sudah habis,” ujarnya

Kemarau panjang yang terjadi di sebagian wilayah di Jawa Barat membuat masyarakat susah. Masyarakat sekarang kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari dan sulit dalam menghidupkan ekonomi. Bayangkan saja, kota Bogor yang selama ini dikenal sebagi kota hujan, kini dilanda kekeringan.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan kondisi kekeringan dikarenakan peraturan pemerintah (regulasi) setempat yang belum memihak kepada masyarakat. Misalnya perizinan untuk membuka lahan. Yang semestinya lahan untuk resapan air tidak diwujudkan malah beralih fungsi lahan.

"Kita melihat kondisi alam ditanah air semakin parah, adanya kekeringan ataupun kebakaran hutan dan lahan adalah efek dari peraturan pemerintah daerah yang belum memihak kepada masyarakat. Izin pembukaan lahan baru belum memenuhi syarat kebanyakan malah beralih fungsi. Selain itu kepentingan golongan masih mendominasi dibanding kepentingan untuk masyarakat luas," ujar Abet.

Selain itu, menurut dia, air yang disedot melalui pompa pompa air bertenaga listrik juga menjadi penyebab langkanya air. 

"Menyedot air dalam jumlah yang terlalu besar bisa membuat air tanah menjadi terus berkurang dari waktu ke waktu hingga akhirnya tidak ada lagi air yang bisa disedot oleh pompa air, terutama di musim kemarau yang minim pasokan air hujan," ujarnya.

Daerah pemukiman padat penduduk juga sangat memungkinkan air yang ada di bawah tanah cepat habis karena setiap rumah melakukan penyedotan air bersih bawah tanah bisa lebih dari satu meter kubik dalam sehari. Untuk itu dibutuhkan kesadaran diri masing-masing demi keberlangsungan hidup orang banyak dan tentu harapannya air akan selalu ada di negeri tercinta ini.

Sebelumnya CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Fransiscus Welirang mengatakan pemerintah nampaknya telah luput akan ancaman El Nino yang seharusnya menjadi perhatian sejak akhir tahun lalu, sehingga jika sekarang ini banyak lahan kekeringan dan sawah menjadi puso, itu salah satu akibatnya.

“Perlu diingat, di akhir Oktober waktu tanam tidak bisa dilakukan, tentu dampaknya target penyediaan beras akan tidak tercapai,” kata Pria yang biasa disapa Franky itu dalam Diskusi Silaturahmi dan Halal Bi Halal yang digelar Angkatan 1966 di Jakarta (26/7).

Dia juga merasa heran jika yang namanya bawang dan cabe termasuk bahan pangan dalam aturan pemerintah belakangan ini, sementara jagung dibiarkan impor. “Padahal jika kita mau menanamnya akan bisa terpenuhi dan impornya menjadi tidak seberapa besar,” ujarnya.

Sementara itu, informasi dari Balai Benih dan Pengairan menyebutkan, jika hujan tidak turun minggu depan, lebih seratus hektar sawah di Jawa Barat semuanya dilanda kekeringan.

Patut diketahui, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Musim kemarau yang berkepanjangan tentu akan berdampak  pada terganggunya  pareton ini terutama di kabupaten Cianjur dan Subang.  Dampak dari musim kemarau panjang ini dapat menyebabkan kerugian hampir 36  ribu ton gabah. 

Awal bulan ini BMKG juga memprediksi gejala kenaikan suhu laut di Samudera Pasifik atau Elnino, yang kemudian berdampak ke Jawa Tengah. Kondisi ini menyebabkan provinsi itu  mengalami penurunan intensitas curah  hujan  sehingga mengalami kekeringan dan kemarau panjang.

Fakta dan perkiraan dampak musim kemarau yang terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu jelas menunjukkan kondisi nyata di negeri ini, karena  dampak kemarau  juga bisa terjadi dalam bentuk yang lain misalnya kebakaran lahan gambut serta kurangnya persedian air bersih bagi  masyarakat di daerah-daerah tertentu.

Dari gagalnya panen akibat kemarau panjang, lebih lanjut akan memunculkan dampak kurangnya persediaan gabah kering  atau beras, baik di masyarakat maupun stok pemerintah yang dikelola oleh Bulog .

Kurangnya persedian beras boleh jadi memang tidak  dirasakan mengganggu tahun ini, karena masih cukupnya persedian beras nasional, dampaknya mungkin baru akan dirasakan pada jangka waktu berikutnya. Dari terjadinya kurangannya persedian  beras, dampak yang muncul bisa jadi berupa kenaikan harga kebutuhan pokok sebagian besar rakyat Indonesia

Di sisi lain ancaman terbakarnya lahan gambut atau hutan akan berdampak pada terjadinya polusi udara  serta terganggunya jadwal penerbangan  di sejumlah bandara di Sumatera maupun Kalimantan. Sebagaimana diketahui, penduduk di sejumlah kawasan timur Indonesia dan juga sebagian Jawa dan Kalimantan masih sangat bergantung pada air tanah yang sumbernya berasal dari hujan. Bahkan sebagian masyarakat di Kalimantan bahkan  menjadikan air hujan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari- hari.

Mafia Pangan

Terkait mafia pangan, menurut Franky, hanya dapat dicermati dari sisi bisnis dan ketahanan pangan. Namun sayangnya kebijakan melalui perantara hal bisnis komoditas pangan terus dijalankan, padahal delivery order (DO) tidak memiliki regulasi untuk mengaturnya, sehingga mafia pangan sulit diberantas sekalipun ada Bulog dan Pupuk Indonesia.

“Presiden Jokowi sedang fokus masalah infrastruktur, tapi orientasinya belum menyentuh untuk memberdayakan pertanian, yang membutuhkan banyak waduk dan irigasi. Ini sangatlah disayangkan, sebab urusan pangan adalah urusan perut rakyat kita, yang dihasilkan dari pertanian” ujarnya.

Franky mengatakan, masalah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tentu memiliki persepsi berbeda. “Jika ketahanan pangan kita kurang mencukupi dan harus impor, pemerintah harus tegaskan kita butuh impor. Itulah kedaulatan pangan. Bukan ketahanan pangan krisis tapi tidak mau impor, itu bukan disebut kedaulatan pangan”, ujarnya.

Karena itu, dia mengaku sepakat agar semua pihak sebaiknya bersama-sama memikirkan kebutuhan perut rakyat tanpa perlu dipolitisasi. “Jika rakyat terus lapar, komoditas pangan langka atau berharga mahal yang tidak bisa dibeli lagi, sangatlah wajar jika muncul kemarahan rakyat. Jadi, janganlah main-main di soal pangan, pun energi. Ini semua adalah tanggungjawab pemerintah,” tandasnya. bari/mohar/fba