Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan setiap keputusan yang diambil lembaga tinggi negara tersebut selalu mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat yang selaras dengan nilai-nilai kesatuan yang terkandung dalam Pancasila.

"Setiap keputusan yang diambil oleh MPR dilakukan secara musyawarah mufakat," kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/7).

Ketua MPR ini mengemukakan, inti dari ajaran Pancasila adalah kekeluargaan, kebersamaan, tolong-menolong dan gotong-royong serta musyawarah mufakat. Untuk itu, lanjut dia, ke depannya tidak boleh ada lagi keputusan berdasarkan menang-menangan, termasuk dari kelompok mayoritas kepada minoritas.

Zulkifli juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena meski banyak suku, agama, dan adat istiadat di Tanah Air, namun semua tetap sama."Ahok yang Tionghoa bisa menjadi gubernur DKI Jakarta, sementara ketua DPRD NTT merupakan seorang muslim, itulah Indonesia. Asal dipilih oleh masyarakat, maka tidak boleh ada pembatasan meski suku, ras dan agamanya berbeda," ucapnya.

Wacana amendemen UUD 1945 yang saat ini sedang mengemuka dan diperbicangkan antarpimpinan lembaga negara dalam sejumlah kesempatan, bakal dibahas oleh Lembaga Pengkajian MPR RI yang baru dibentuk. Telah dikukuhkan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI periode 2015-2019 yang beranggotakan 60 orang di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (6/7).

Anggota Lembaga Pengkajian DPR RI terdiri dari pakar ketatanegaraan antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 Hajriyanto Y Thohari, Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 Ahmad Farhan Hamid. 

Kemudian, pakar hukum Margarito Kamis, pakar Pancasila Yudi Latif, pimpinan PBNU KH Masdar F Masudi, pakar ekonomi Didik J Racbini, politisi PPP Ahmad Yani, pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, mantan Menkumham Andi Mattalata, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, mantan anggota BPK Ali Masykur Musa, dan pendiri Gerakan Jalan Lurus Sulastomo. Ant