NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Choirul Djamhari menyebutkan bahwa pihak kini tengah melakukan dua tugas besar terkait eksistensi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di seluruh Indonesia."Pertama, tugas untuk penguatan kelembagaan KSP. Kedua, peningkatan akses KSP ke lembaga pembiayaan," kata dia kepada wartawan, Selasa kemarin (28/7).

Untuk itu, kata Choirul, pihaknya akan menerapkan standarisasi untuk penilaian sebuah KSP. Namun, aku Choirul, untuk melaksanakan dua tugas tersebut, masih ada beberapa kendala atau masalah yang menghadang. Pertama, kualitas KSP masih sangat beragam, baik dari tata kelola koperasi, strategi melakukan kerjasama dengan pihak lain, juga kinerjanya."Bahkan, ‎skala usaha masing-masing KSP juga beragam atau tidak sama dan sangat heterogen,” tukas dia.

‎Masalah kedua, belum semua KSP memenuhi kaidah sebagai sebuah koperasi."Contohnya, masih ada koperasi yang menipu anggotanya. Setelah kita cek, ternyata lembaga itu bukan koperasi, atau tidak memiliki ijin sebagai sebuah koperasi,” ungkap Choirul.

Ketiga, terkait masalah likuiditas. Choirul mencontohkan, ada KSP yang memiliki permintaan akan likuiditas tinggi, tapi masih banyak juga KSP yang terbatas."Masih ada KSP yang pinjam dana mahal ke perorangan dan lembaga. Bahkan, pinjam ke rentenir dengan bunga sangat tinggi,” kata dia.

Selain itu, lanjut Choirul, mekanisme pengawasan yang belum memadai juga merupakan masalah bagi KSP di Indonesia."Idealnya, pengawasan itu dilakukan oleh koperasi itu sendiri,” tandas Choirul lagi.

Oleh karena itu, kata Choirul, untuk mengurai permasalahan-permasalahan tersebut, pihaknya membentuk sebuah Satuan Tugas (Satgas) yang akan mengawasi KSP di Indonesia. Jumlah Satgas tersebut mencapai 2.845."Pengawasan diantaranya mencakup aspek KSP, auditing dan analisa kinerja KSP, dan kemampuan reporting,” jelas dia.

Untuk memperkuat keberadaan Satgas, Kemenkop akan memberikan pendidikan dan pelatihan agar mampu membaca kondisi KSP di seluruh Indonesia."Tugas Satgas adalah melaporkan hasil di lapangan secara profesional, bukan asal bapak senang‎,” tegas Choirul. 

Satgas itu mengawasi KSP di masing-masing daerah, kabupaten dan kota."Satgas diisi pejabat dinas koperasi di daerahnya. Masalahnya, ada juga pejabat di daerah yang tidak paham seluk-beluk KSP. Mungkin juga karena turnover pejabat daerah terbilang tinggi,” ungkap Choirul.

Meski ada juga KSP besar yang sudah canggih dalam hal pengawasan, namun Choirul mengakui belum ada standarisasi penilaian KSP."Selama ini mereka mengelola KSP dengan gaya sendiri-sendiri. Untuk itu, kita akan membuat standarisasi untuk penilaian kesehatan KSP. Dan yang ikut standarisasi adalah KSP yang sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan atau RAT,” pungkas Choirul. Rin