NERACA

Jakarta - Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta para direksi perusahaan milik negara bekerja keras dan berpikir jangka panjang dalam mewujudkan peran perseroan sebagai agen pembangunan. "BUMN itu didirikan bukan semata memikirkan keuntungan, tetapi bagaimana turut membangun lingkungan dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Indonesia," kata Rini, usai menggelar halalbialal dengna sekitar 300 direksi dan komisaris BUMN, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Rini, pada praktiknya BUMN harus memiliki komitmen untuk meningkatkan investasi sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. "Bagaimana pun juga BUMN itu modalnya berasal dari pemerintah yang bersumber dari uang masyarakat. Tentu tanggung jawab kepada masyarakat luas harus ada," ujarnya.

Ia menjelaskan, di masa lalu memang penekanannya untuk keuntungan-keuntungan dan bagi dividen kepada negara, tapi saat ini yang lebih penting ada kontribusi BUMN dalam membangun negeri. Saat ini sesuai dengan perkembangannya BUMN jangan lagi hanya memikirkan perusahaan dalam 5 tahun, namun sudah harus lebih jauh kedepan bahkan 10-15 tahun. "Otomatis kalau BUMN berpikir jangka panjang maka tidak terlepas bagaimana kita ikut membangun negeri ini sehingga bermanfaat untuk semua pihak," tegas Rini.

Ia mengakui, dari sebanyak 119 BUMN masih banyak belum memiliki kinerja keuangan yang maksimal. Untuk itu perlu semacam penilaian (key performance index/KPI) dengan model yang berbeda-beda pada masing-masing sektor BUMN. "Deputi Kementerian BUMN sudah saya tugasi untuk mengidentifikasi seluruh sektor BUMN yang ada. BUMN itu tidak terlepas dengan BUMN lainnya. Kita harus tingkatkan sinerginya," ucap Rini.

Peningkatan sinergi, imbuhnya sejalan dengan penggalian potensi BUMN yang bersangkutan. "Kalau memang tidak ada potensi untuk dikembangkan, maka bisa dicairkan opsi peningkatan kinerja misalnya dengan melakukan merger, akuisisi dengan perusahaan yang lebih sehat," tuturnya. Sejurus dengan itu tambah Rini, bisa juga disiasati dengan membentuk 'holding' (induk usaha). "Holding sedang kami analisa. Ada pro dan kontra sektor apa saja yang berpotensi untuk dijadikan holding. Apakah holding murni atau ada aktivitas bisnisnya," tambahnya.

Menurut Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, belum semua BUMN telah berhasil dengan baik karena ada berbagai hambatan di dalamnya, namun BUMN sudah menunjukkan perkembangan positif dari waktu ke waktu. Menurut catatan Kementerian BUMN, total aset 141 BUMN pada 2013 mencapai sekitar Rp3.500 triliun, dengan pendapatan berkisar Rp200 triliun, dan laba sekitar Rp150,7 triliun, sedangkan setoran dalam bentuk dividen ditargetkan berkisar Rp40 triliun.

Meski begitu, kata dia, dengan 141 perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara, sebanyak 18 di antaranya sudah perusahaan terbuka meski laba yang terhimpun tergolong belum optimal. “Bahkan, bisa dikatakan kalah dibanding laba yang dihasilkan satu perusahaan BUMN di Malaysia. Dengan kondisi subsidi besar tetapi kontribusi masih kecil, perlu didefinisikan ulang peran negara dalam BUMN,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa banyaknya peran yang harus dijalankan BUMN secara bersamaan mencerminkan negara tidak memiliki kejelasan untuk berperan seperti apa dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata kelola (governance) dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut profesional sama halnya dengan swasta.

“Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan swasta. Hanya kepemilikannya yang sebagian besar oleh negara. Namun, prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan dalam profesionalitas tersebut karena banyak kondisi yang memengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan swasta. Karena itu, BUMN harus tunduk pada peraturan perundangan,” tukasnya.

Sementara dari segi kelembagaan, BUMN memiliki lebih banyak potensi intervensi dari pemangku kepentingan dibandingkan swasta, mulai dari Presiden, DPR, menteri teknis, sampai tingkat direksi. Inilah yang melahirkan tuntutan kesamaan perlakuan antara BUMN dan swasta agar dapat tumbuh lebih baik dan berdaya saing.

Ali Masykur menambahkan peran BUMN harus diperkuat dalam kegiatan usaha perintisan, terutama pada kegiatan-kegiatan yang memiliki prospek ekonomi tinggi. Sebut saja beberapa kegiatan itu, antara lain PT Batan Teknologi yang melakukan inovasi pengayaan uranium sistem rendah untuk keperluan medis, PT LEN dan PT PLN yang merancang pabrik fotovoltaik untuk ketahanan energi, atau PT Hutama Karya yang siap menjadi pionir pembangunan jalan tol di Sumatera.