Pemda Diminta Cegah Bengkaknya Subsidi

NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar lebih banyak melakukan efisiensi penggunaan BBM. Hal ini karena untuk memperhatikan anggaran subsidi yang semakin membengkak. Disisi lain, jangan sampai anggaran subsidi tidak tepat sasaran. "Kami harapkan peranan dari daerah untuk ikut menjaga penggunaan subsidi. Bisa tepat sasaran, dan tidak digunakan untuk kegiatan yang salah," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,29/9

Lebih jauh kata Agus, selain penekanan penghematan anggaran, pemerintah juga terus terus mencari alternatif. Contohnya, kata Agus Marto, alternatif dalam pembangkit tenaga listrik yang menggunakan gas. "Listrik kita ingin segera memperoleh gas sebagai alternatif input, untuk bisa penghematan biaya bagi produksi listrik dan beberapa persiapan untuk pengadaan gas itu sudah disusun oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)," imbuhnya.

Menurut Agus, pemerintah akan terus memantau anggaran subsidi ini agar selalu tepat sasaran. "Mengenai subsidi, ini salah satu yang prioritas dan senantiasa kita amati," imbuhnya

Sebelumnya, pemerintah pernah menyebutkan hingga semester pertama 2011 ini sebagian besar provinsi mengalami pembengkakan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya jenis bensin Premium. Tercatat, 13 provinsi mengalami pembengkakan hingga di atas 5%n dari kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011. Bangka Belitung dan DKI Jakarta merupakan dua daerah yang paling boros. Mereka masing-masing konsumsi Premiumnya membengkak hingga di atas 10%.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, daerah-daerah yang mengalami kelebihan kuota premium hingga di atas 5%, antara lain, Bangka Belitung: 115,0% dengan realisasi 0,13 juta kiloliter, DKI Jakarta: 110,5% (0,96 juta KL), Jambi: 109,8% (0,19 Juta KL), Sumatera Barat: 109,6% (0,30 juta KL), Sumatera Selatan 109,4 % (0,36 Juta KL), Kalimantan Tengah: 109,3% (0,13 juta KL), Kalimantan Barat: 107,3% (0,21 Juta KL), Sumatera Utara: 107,2% (0,70 juta KL), Banten: 107,1% (0,62 juta KL), Kepulauan Riau: 106,8% (0,14 juta KL), Kalimantan Selatan: 106,8% (0,22 juta KL), Jawa Barat: 106,5% (1,97 Juta KL), Riau: 106,4% (0,36 juta KL).

Sedangkan untuk daerah yang kuotanya kurang di bawah 5% adalah, Nanggroe Aceh: 105% (0,24 juta KL), Sulawesi Selatan: 105% (0,37 juta KL), Lampung: 104% (0,34 juta KL), Kalimantan Timur: 104% (0,27 juta KL), DI.Yogyakarta: 104% (0,22 juta KL), Jawa Timur: 103% (1,66 juta KL), Jawa Tengah: 102% (1,26 juta KL), Bali: 102% (0,35 juta KL)

Catatan Ditjen Migas menyebutkan kenaikan konsumsi BBM bersubsidi ini merupakan dampak dari sosialisasi pengaturan BBM bersubsidi dan turunnya harga Pertamax. Pada Januari, penjualan Pertamax mencapai 2.030 KL per hari. Ini karena harga Pertamax masih murah, Rp7.500-Rp7.850 per liter. Kemudian pada Februari, ketika harga Pertamax naik menjadi Rp7.950, penjualan Pertamax turun menjadi 1.090 KL per hari. Penjualan Pertamax makin menurun pada bulan-bulan selanjutnya.

Pada Maret, 1.630 KL per hari menyusul harganya yang melambung menjadi Rp8.100 per liter. Demikian juga pada April, saat harga Pertamax mencapai Rp8.700 per liter, penjualannya hanya 1.550 KL per hari. Puncaknya ketika Mei, harga Pertamax melebihi Rp9.000 per liter, penjualan Pertamax hanya sekitar 1.250 KL per hari. **cahyo

Related posts