PAL Minta Dana Guna Modernisasi Alutista - Perlu Rp693 M Pada 2012

NERACA

Jakarta---BUMN strategis PT PAL Indonesia (Persero) membutuhkan dana segar sekitar Rp693,67 miliar pada 2012 untuk pembangunan proyek alat utama sistem persenjataan dan non-alutsista. Data laporan kinerja PT PAL mengungkapkan pada 2011 perseroan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dan penstabilan sekitar Rp313,04 miliar.

Dana ini diperoleh dari PMN APBN-P 2011 yang akan digunakan untuk investasi dan modal kerja proyek baru. Dengan demikian diharapkan PT PAL dapat menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan berorientasi bisnis dengan mengurangi ketergantungan pada APBN.

Pada 2012, PAL mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp998,11 triliun, yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan tujuh kapal yang saat ini tidak memiliki pendanaan. Selain itu juga untuk pembayaran kewajiban perusahaan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atas pinjaman korporasi dan penyelesaian pembukuan blokir importasi.

Dengan bantuan dana dari PMN, perseroan optimistis dapat memproyeksikan laba bersih sebesar Rp56 miliar pada 2011, dibandingkan dengan proyeksi 2011 yang masih rugi Rp551 miliar. Pendapatan pun diperkirakan melonjak menjadi Rp1,863 triliun dari Rp870 miliar untuk proyeksi 2011.

Sesuai dengan rencana bisnis PAL yang telah diajukan, awalnya kebutuhan dana tunai sebesar Rp3,01 triliun. Setelah disetujui melalui pembahasan baik di tingkat pemegang saham maupun Panitia Kerja DPR-RI, pada rapat kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan pemerintah disepakati PMN untuk PAL sebesar Rp960,2 miliar.

Dana ini terdiri atas tambahan dana sebesar Rp648,3 miliar dan konversi utang SLA/RDI Rp311,8 miliar. Namun, dengan catatan untuk 2012, PAL diminta menyampaikan rencana bisnis dalam RAPBN 2012.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan modernisasi alutsista jangan memberatkan beban APBN. Intinya, jangan sampai anggaran itu membuat deficit APBN makin besar. "Prinsipnya pinjaman jangan memberatkan APBN. Kami memberikan usulan pemikiran yaitu nanti ada struktur budjet di 2014 atau paling sedikit defisit itu tidak terjadi atau balance budjet," katanya

Menurut Purnomo, dari anggaran sebesar Rp99 triliun hingga tahun 2014, ada dana dari analisis pinjaman luar negeri (APLN) sebesar Rp66,5 triliun. "Tidak semuanya Rp66,5 triliun itu terpakai semua, kan sekarang sudah maju anggaran tahun 2012, 2013, 2014. Kira-kira efektif terpakai kurang dari itu," ungkapnya.

Lebih jauh kata mantan Menteri ESDM ini, baik Bappenas dan Kemenkeu sudah melakukan kalkulasi. "Itu sudah dihitung oleh Bappenas dan menkeu bilang sekitar USD4 miliar. Jadi pembelajaan kita akan berkurang sekitar USD4,4 miliar. Tentu dari USD4,4 miliar ini kita berharap bisa menanfaatkan dana dalam negeri atau dari SUN. Walau kami bukan masuk tim ekonomi tentu berharap tidak membebani APBN," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

Petani Minta Pemerintah Serap Produk Hortikultura Strategis

NERACA Jakarta – Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah menyerap produk hortikultura strategis seperti cabai agar petani tidak lagi terbebani…

Bank BUMN Minta Pengaturan Bunga Deposito

      NERACA   Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…