HASIL KESIMPULAN PANJA LHP BPK Administrasi Pelaporan KBB Masih Lemah

NERACA

Bandung - Lemahnya administrasi pelaporan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat (KBB) menjadi persoalan mendasar yang ditangkap panitia kerja (panja) dari munculnya disclaimer Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Substansinya adalah lemahnya administrasi pelaporan. Oleh karena itu dari rekomendasi yang kita sampaikan kepada SKPD, salah satunya untuk memperbaiki pelaporan. Tim tindak lanjut yang diketuai wakil bupati sedang mengawasi perbaikan ini," kata Ketua Panja II, Iwan Ridwan, setelah selesai melakukan pembahasan yang melibatkan SKPD dan BPK, Rabu (28/9) lalu.

Menurut Iwan, dalam persoalan disclaimer ini tidak bersentuhan terhadap adanya dugaan penyimpangan seperti wacana yang sempat diramaikan. Bahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelimpahan aset dari Kab. Bandung ke KBB yang belum terselesaikan juga memberikan konstribusi terhadap penilaian BPK.

"Hingga saat ini masalah aset belum selesai, persoalan ini juga dipertanyakan oleh pihak BPK. Ke depan kita minta agar DPPKAD menyelesaikan masalah pelimpahan aset ini," kata dia.

Menyingkapi persoalan manajemen keuangan, Iwan menegaskan bahwa mengedepankan profesionalisme birokrasi dengan meningkatkan kemampuan merupakan langkah yang harus di lakukan oleh Bupati KBB, H. Abubakar. Dengan meningkatknya profesionalisme birokrasi, secara langsung akan mendorong terpenuhinya laporan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Dengan telah selesainya tugas panja dalam menindaklanjuti LHP BPK, Iwan mengatakan bahwa DPRD KBB telah melakukan langkah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 13/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap LHP BPK.

Berdasarkan Permendagri 13/2010 tersebut, keharusan membentuk Panja bagi pemerintah daerah yang LHP-nya berupa opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) adalah keharusan. Jadi hanya LHP BPK wajar tanpa pengecualian saja yang tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan panja.

BERITA TERKAIT

KPK Masih Bahas Penerbitan DPO Setya Novanto

KPK Masih Bahas Penerbitan DPO Setya Novanto NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membahas penerbitan surat daftar pencarian…

BEI Masih Suspensi Saham META

Pasca aksi korporasi yang dilakukan PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), perdagangan saham  perseroan di pasar modal masih disuspensi atau dihentikan…

Kapolri: Brimob Masih Diperlukan Sebagai Postur Paramiliter

Kapolri: Brimob Masih Diperlukan Sebagai Postur Paramiliter NERACA Ambon - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa kehadiran Brigade Mobil…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenkop Dorong WP Bentuk Jaringan Usaha

Kemenkop Dorong WP Bentuk Jaringan Usaha NERACA Sorong - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penerima program pemerintah khususnya Wirausaha Pemula…

KOTA SUKABUMI - Walikota Muraz Siapkan Pejabat Gantikan Sekda

KOTA SUKABUMI Walikota Muraz Siapkan Pejabat Gantikan Sekda NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi M. Muraz menyiapkan sedikitnya 15 pejabat eselon…

KOTA SUKABUMI - Walikota Muraz Siapkan Pejabat Gantikan Sekda

KOTA SUKABUMI Walikota Muraz Siapkan Pejabat Gantikan Sekda NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi M. Muraz menyiapkan sedikitnya 15 pejabat eselon…