HASIL KESIMPULAN PANJA LHP BPK Administrasi Pelaporan KBB Masih Lemah

NERACA

Bandung - Lemahnya administrasi pelaporan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat (KBB) menjadi persoalan mendasar yang ditangkap panitia kerja (panja) dari munculnya disclaimer Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Substansinya adalah lemahnya administrasi pelaporan. Oleh karena itu dari rekomendasi yang kita sampaikan kepada SKPD, salah satunya untuk memperbaiki pelaporan. Tim tindak lanjut yang diketuai wakil bupati sedang mengawasi perbaikan ini," kata Ketua Panja II, Iwan Ridwan, setelah selesai melakukan pembahasan yang melibatkan SKPD dan BPK, Rabu (28/9) lalu.

Menurut Iwan, dalam persoalan disclaimer ini tidak bersentuhan terhadap adanya dugaan penyimpangan seperti wacana yang sempat diramaikan. Bahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelimpahan aset dari Kab. Bandung ke KBB yang belum terselesaikan juga memberikan konstribusi terhadap penilaian BPK.

"Hingga saat ini masalah aset belum selesai, persoalan ini juga dipertanyakan oleh pihak BPK. Ke depan kita minta agar DPPKAD menyelesaikan masalah pelimpahan aset ini," kata dia.

Menyingkapi persoalan manajemen keuangan, Iwan menegaskan bahwa mengedepankan profesionalisme birokrasi dengan meningkatkan kemampuan merupakan langkah yang harus di lakukan oleh Bupati KBB, H. Abubakar. Dengan meningkatknya profesionalisme birokrasi, secara langsung akan mendorong terpenuhinya laporan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Dengan telah selesainya tugas panja dalam menindaklanjuti LHP BPK, Iwan mengatakan bahwa DPRD KBB telah melakukan langkah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 13/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap LHP BPK.

Berdasarkan Permendagri 13/2010 tersebut, keharusan membentuk Panja bagi pemerintah daerah yang LHP-nya berupa opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) adalah keharusan. Jadi hanya LHP BPK wajar tanpa pengecualian saja yang tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan panja.

BERITA TERKAIT

Penjualan Global BMW Masih Tertinggal dari Mercedes

Produsen mobil mewah Jerman, BMW, mengatakan pada Jumat telah membukukan rekor penjualan global dalam tujuh tahun berturut-turut pada 2017, kendati…

Indonesia Masih Membutuhkan Banyak Kapal - Taiwan International Boat Show 2018

    NERACA   Jakarta – Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, nyatanya masih membutuhkan banyak kapal dalam rangka aksesibilitas…

Rushuffle Kabinet Tidak Goyahkan Pasar - Kabinet Kerja Dinilai Masih Solid

NERACA Jakarta – Disisa masa pemerintah yang tinggal setahun lagi, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi- JK) kembali melakukan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KOTA TANGERANG - Wali Kota: Pasar Lingkungan Bisa Digunakan Kegiatan Non-Niaga

KOTA TANGERANG  Wali Kota: Pasar Lingkungan Bisa Digunakan Kegiatan Non-Niaga NERACA Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan…

Menkop Targetkan PDB Koperasi 6% di 2019

Menkop Targetkan PDB Koperasi 6% di 2019 NERACA Surabaya - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mentargetkan kontribusi koperasi terhadap…

Pemkot Sukabumi Salurkan Bantuan Buat Disabilitas

Pemkot Sukabumi Salurkan Bantuan Buat Disabilitas NERACA Sukabumi - Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menyerahkan bantuan alat fisik kepada 10…