HASIL KESIMPULAN PANJA LHP BPK Administrasi Pelaporan KBB Masih Lemah

NERACA

Bandung - Lemahnya administrasi pelaporan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat (KBB) menjadi persoalan mendasar yang ditangkap panitia kerja (panja) dari munculnya disclaimer Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Substansinya adalah lemahnya administrasi pelaporan. Oleh karena itu dari rekomendasi yang kita sampaikan kepada SKPD, salah satunya untuk memperbaiki pelaporan. Tim tindak lanjut yang diketuai wakil bupati sedang mengawasi perbaikan ini," kata Ketua Panja II, Iwan Ridwan, setelah selesai melakukan pembahasan yang melibatkan SKPD dan BPK, Rabu (28/9) lalu.

Menurut Iwan, dalam persoalan disclaimer ini tidak bersentuhan terhadap adanya dugaan penyimpangan seperti wacana yang sempat diramaikan. Bahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelimpahan aset dari Kab. Bandung ke KBB yang belum terselesaikan juga memberikan konstribusi terhadap penilaian BPK.

"Hingga saat ini masalah aset belum selesai, persoalan ini juga dipertanyakan oleh pihak BPK. Ke depan kita minta agar DPPKAD menyelesaikan masalah pelimpahan aset ini," kata dia.

Menyingkapi persoalan manajemen keuangan, Iwan menegaskan bahwa mengedepankan profesionalisme birokrasi dengan meningkatkan kemampuan merupakan langkah yang harus di lakukan oleh Bupati KBB, H. Abubakar. Dengan meningkatknya profesionalisme birokrasi, secara langsung akan mendorong terpenuhinya laporan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Dengan telah selesainya tugas panja dalam menindaklanjuti LHP BPK, Iwan mengatakan bahwa DPRD KBB telah melakukan langkah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 13/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap LHP BPK.

Berdasarkan Permendagri 13/2010 tersebut, keharusan membentuk Panja bagi pemerintah daerah yang LHP-nya berupa opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) adalah keharusan. Jadi hanya LHP BPK wajar tanpa pengecualian saja yang tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan panja.

BERITA TERKAIT

DPRD Jabar Apresiasi Kegiatan Asosiasi BPK Sedunia

DPRD Jabar Apresiasi Kegiatan Asosiasi BPK Sedunia  NERACA Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyambut baik dan mengapresiasi dipilihnya…

Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar - MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

CLEO Serap Seluruh Dana Hasil IPO

PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) telah menggunakan seluruh dana yang didapat dari hasil penawaran umum perdana saham alias initial public…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KOTA SUKABUMI - Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat

KOTA SUKABUMI Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat NERACA Sukabumi - Deputi Direksi Bidang SDS dan Umum BPJS…

Ratusan Koperasi di Kota Sukabumi Akan Dibubarkan

Ratusan Koperasi di Kota Sukabumi Akan Dibubarkan NERACA Sukabumi - Sebanyak 102 koperasi di Kota Sukabumi akan dibubarkan oleh pemerintah,…

PT IP UPJP Mengikuti Apel Siaga Lawan Narkoba

PT IP UPJP Mengikuti Apel Siaga Lawan Narkoba NERACA Jakarta - PT. Indonesia Power UPJP Priok pada hari Selasa (17/7)…