HASIL KESIMPULAN PANJA LHP BPK Administrasi Pelaporan KBB Masih Lemah

NERACA

Bandung - Lemahnya administrasi pelaporan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat (KBB) menjadi persoalan mendasar yang ditangkap panitia kerja (panja) dari munculnya disclaimer Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Substansinya adalah lemahnya administrasi pelaporan. Oleh karena itu dari rekomendasi yang kita sampaikan kepada SKPD, salah satunya untuk memperbaiki pelaporan. Tim tindak lanjut yang diketuai wakil bupati sedang mengawasi perbaikan ini," kata Ketua Panja II, Iwan Ridwan, setelah selesai melakukan pembahasan yang melibatkan SKPD dan BPK, Rabu (28/9) lalu.

Menurut Iwan, dalam persoalan disclaimer ini tidak bersentuhan terhadap adanya dugaan penyimpangan seperti wacana yang sempat diramaikan. Bahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelimpahan aset dari Kab. Bandung ke KBB yang belum terselesaikan juga memberikan konstribusi terhadap penilaian BPK.

"Hingga saat ini masalah aset belum selesai, persoalan ini juga dipertanyakan oleh pihak BPK. Ke depan kita minta agar DPPKAD menyelesaikan masalah pelimpahan aset ini," kata dia.

Menyingkapi persoalan manajemen keuangan, Iwan menegaskan bahwa mengedepankan profesionalisme birokrasi dengan meningkatkan kemampuan merupakan langkah yang harus di lakukan oleh Bupati KBB, H. Abubakar. Dengan meningkatknya profesionalisme birokrasi, secara langsung akan mendorong terpenuhinya laporan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Dengan telah selesainya tugas panja dalam menindaklanjuti LHP BPK, Iwan mengatakan bahwa DPRD KBB telah melakukan langkah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 13/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap LHP BPK.

Berdasarkan Permendagri 13/2010 tersebut, keharusan membentuk Panja bagi pemerintah daerah yang LHP-nya berupa opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) adalah keharusan. Jadi hanya LHP BPK wajar tanpa pengecualian saja yang tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan panja.

BERITA TERKAIT

Strategi Jitu KSP KUD Mintorogo Demak Hadapi Covid-19

Strategi Jitu KSP KUD Mintorogo Demak Hadapi Covid-19 NERACA Jakarta - Di tengah merebaknya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang…

RS Darurat Wisma Atlet Siapkan 32 Unit Hunian

Jakarta-Brigjen TNI Dr. Agung H selaku Dansatgas  Kesehatan Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran-Jakpus, memberikan keterangan pers pada Jum'at…

Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani untuk Diberikan Bagi Penguatan Tenaga Medis

Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani untuk Diberikan Bagi Penguatan Tenaga Medis NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KLHK Sosialisasi Gerakan Bersih Cuci Tangan, Bagikan Sabun, dan Penyemprotan Disinfektan - Peduli Covid-19

KLHK Sosialisasi Gerakan Bersih Cuci Tangan, Bagikan Sabun, dan Penyemprotan Disinfektan Peduli Covid-19 NERACA Jakarta - Kolaborasi seluruh eleman masyarakat…

Strategi Jitu KSP KUD Mintorogo Demak Hadapi Covid-19

Strategi Jitu KSP KUD Mintorogo Demak Hadapi Covid-19 NERACA Jakarta - Di tengah merebaknya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang…

RS Darurat Wisma Atlet Siapkan 32 Unit Hunian

Jakarta-Brigjen TNI Dr. Agung H selaku Dansatgas  Kesehatan Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran-Jakpus, memberikan keterangan pers pada Jum'at…