HASIL KESIMPULAN PANJA LHP BPK Administrasi Pelaporan KBB Masih Lemah

NERACA

Bandung - Lemahnya administrasi pelaporan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat (KBB) menjadi persoalan mendasar yang ditangkap panitia kerja (panja) dari munculnya disclaimer Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Substansinya adalah lemahnya administrasi pelaporan. Oleh karena itu dari rekomendasi yang kita sampaikan kepada SKPD, salah satunya untuk memperbaiki pelaporan. Tim tindak lanjut yang diketuai wakil bupati sedang mengawasi perbaikan ini," kata Ketua Panja II, Iwan Ridwan, setelah selesai melakukan pembahasan yang melibatkan SKPD dan BPK, Rabu (28/9) lalu.

Menurut Iwan, dalam persoalan disclaimer ini tidak bersentuhan terhadap adanya dugaan penyimpangan seperti wacana yang sempat diramaikan. Bahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelimpahan aset dari Kab. Bandung ke KBB yang belum terselesaikan juga memberikan konstribusi terhadap penilaian BPK.

"Hingga saat ini masalah aset belum selesai, persoalan ini juga dipertanyakan oleh pihak BPK. Ke depan kita minta agar DPPKAD menyelesaikan masalah pelimpahan aset ini," kata dia.

Menyingkapi persoalan manajemen keuangan, Iwan menegaskan bahwa mengedepankan profesionalisme birokrasi dengan meningkatkan kemampuan merupakan langkah yang harus di lakukan oleh Bupati KBB, H. Abubakar. Dengan meningkatknya profesionalisme birokrasi, secara langsung akan mendorong terpenuhinya laporan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Dengan telah selesainya tugas panja dalam menindaklanjuti LHP BPK, Iwan mengatakan bahwa DPRD KBB telah melakukan langkah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 13/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap LHP BPK.

Berdasarkan Permendagri 13/2010 tersebut, keharusan membentuk Panja bagi pemerintah daerah yang LHP-nya berupa opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) adalah keharusan. Jadi hanya LHP BPK wajar tanpa pengecualian saja yang tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan panja.

BERITA TERKAIT

Raih Berbagai Prestasi, Bupati Eka: Semua itu Adalah Bonus Kinerja Jajaran OPD dan Rakyat Tabanan

Raih Berbagai Prestasi, Bupati Eka: Semua itu Adalah Bonus Kinerja Jajaran OPD dan Rakyat Tabanan  NERACA Tabanan, Bali - Entah…

100 Persen Sampah Plastik Bisa Didaur Ulang

100 Persen Sampah Plastik Bisa Didaur Ulang NERACA Jakarta – Sebanyak 100 persen sampah plastik bisa didaur ulang yang menjadi…

Komoditas Turun Harga, Kota Sukabumi Alami Deflasi

Komoditas Turun Harga, Kota Sukabumi Alami Deflasi   NERACA Sukabumi - Banyaknya beberapa komoditas alami penurunan harga di lapangan, Kota Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

DPRD Jabar: Peran Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Belum Maksimal

DPRD Jabar: Peran Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Belum Maksimal   NERACA Bandung - Komisi II DPRD Jawa Barat (Jabar) menilai…

Pekan Ini, Harga Telur Ayam Kembali Naik - KOTA SUKABUMI

Pekan Ini, Harga Telur Ayam Kembali Naik KOTA SUKABUMI NERACA Sukabumi - Komoditas telur ayam negeri terus kembali alami penaikan…

Industri Petrokimia Indonesia Menuju ke Arah Rendah Emisi Karbon dan Digitalisasi

Industri Petrokimia Indonesia Menuju ke Arah Rendah Emisi Karbon dan Digitalisasi NERACA Jakarta - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik…