NERACA

Jakarta – Pemerintah tengah memperhatikan ketertinggalan di wilayah Indonesia Timur salah satunya di Papua. Maka, tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp15 triliun untuk membangun infrastruktur seperti jembatan dan jalan trans Papua demi menggerakkan perekonomian di wilayah paling timur tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah akan membangun jalan sepanjang 900 kilometer dan infrastruktur lainnya di Papua.

"Dibutuhkan dana sekitar Rp12,5 triliun-Rp15 triliun untuk menyelesaikan jalan Trans Papua sepanjang 900 km. Ruas jalan Trans Papua mulai dari Sorong-Manokwari-Nabire-Jayapura-Merauke yang saat ini masih terputus-putus," ujar Basuki, seperti dikutip dalam laman Kemenpupera, Kamis (23/7).

Lebih lanjut, anggaran untuk Papua tahun ini sebesar Rp4 triliun, sedangkan Papua Barat sebanyak Rp6 triliun. Menurut dia, pembangunan infrastruktur Trans Papua ini tak terkendala dengan pembebasan lahan, sehingga ia optimis pembangunan infrastruktur timur Indonesia ini akan rampung pada 2018.

Sementara itu, untuk mendukung rencana pencetakan sawah baru di Papua seluas 10 ribu hektare (ha), pihaknya bakal membuka long storage untuk menampung air. Dari tampungan tersebut, air dipompakan ke lahan-lahan irigasi sehingga dapat mengairi sawah petani yang dilanda kekurangan air. "Long storage sudah dibangun di permukiman transmigrasi. Ke depan akan dikembangkan di kawasan lain," pungkas Basuki.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan ada tiga skenario untuk menurunkan harga kebutuhan pokok di Papua, terutama di wilayah pegunungan, sekaligus menjamin layanan distribusinya ke masyarakat pedalaman. “Skenario tersebut guna mengatasi mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, seperti semen Rp2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua," katanya.

Skenario pertama, upaya mempercepat pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat. Kedua, membangun infrastruktur wilayah guna mendekatkan sentra-sentra produksi pangan dan kawasan industri berpola hilirisasi, dan ketiga, merumuskan regulasi yang bersifat afirmatif dalam pembangunan infrastruktur di Papua.

Dalam konteks skenario pertama, Kementerian PUPR mempercepat proyek-proyek infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan sebagai tulang punggung ekonomi kota hingga kampung-kampung, namun infrastruktur dianggap pula sebagai simbol hadirnya negara di wilayah pedalaman dan perbatasan di Papua.

Skenario Kedua, menurut dia, yakni strategi pembangunan infrastruktur PUPR guna mendukung sentra-sentra produksi pangan dan peternakan, sentra kawasan industri dan kawasan wisata. Hal itu, dalam penilaian PUPR, sesuai desain kewilayahan Pulau Papua, yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa dalam lima tahun ke depan Pemerintah Pusat menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat di Provinsi Papua.

KPE tersebut mencakup wilayah adat Saereri (wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih), Mamta (Kabupaten Mamberamo hingga Kota Jayapura), Me Pago (di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat), La Pago (wilayah Pegunungan Tengah sisi timur) dan Ha'anim (Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul).

Adapun skenario ketiga, Kementerian PUPR merumuskan regulasi anggaran berpola tahun jamak (multi-years contract) guna mendukung percepatan pembangunan Trans-Papua. Selain itu, Kementerian PUPR tetap memberi ruang bagi pengusaha asli Papua ikut dalam pelaksanaan proyek-proyek sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Khusus di Wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini sebagai komitmen pemberdayaan bagi penduduk asli Papua.

Demikian pula, Perpres Nomor 2/2015 perihal RPJMN 2015-2019 telah meletakkan desain pengembangan infrastuktur wilayah Pulau Papua.  Hal ini menjadi pedoman bagi Kementerian PUPR di dalam membangun wajah infrastruktur PUPR di Pulau Papua lima tahun ke depan. "Ketiga skenario itu diharapkan dapat menurunkan harga dan menggerakan ekonomi regional Papua, sekaligus sebagai simbol hadirnya negara di kawasan-kawasan pinggiran di Tanah Air," kata Velix.