Penyerapan ABPN Masih Rendah

 

 

NERACA

 

Manado - Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Luctor E Tapiheru mengatakan penyerapan dana anggaran pendapatan belanja negera (APBN) daerah tersebut hingga Juni 2015 masih minim. "Minimnya penyerapan APBN 2015 hingga JUni 2015 karena terbentur adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga," kata Luctor di Manado, Kamis (23/7).

Luctor mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 19,9 persen dan transfer ke daerah sebesar 44,9 persen, sementara pendapatan pajak sebesar 29,2 persen. Dia mengatakan realisasi paling tinggi saat ini yakni belanja pegawai di Sulut sebesar 35,7 persen, sementara untuk belanja modal tercatat hanya sebesar 11,3 persen.

Sementara itu, katanya, kinerja anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada triwulan I tahun 2015juga masih rendah. Namun, kata Luctor, pemerintah daerah (Pemda) optimis realisasi APBD di Sulut bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun 2015. "Hal ini dikarenakan proyek-proyek pemerintah yang mulai jalan pada triwulan III dan IV tahun 2015," jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus segera merealisasikan proyek pemerintah, karena itu juga yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi. Karena,katanya, proyek yang dikelolah oleh swasta masih wait and see dengan kondisi ekonomi global yang masih lesu sampai saat ini.

Sementara itu, kalangan dunia usaha menilai sulit bagi pemerintah untuk mencapai serapan anggaran di atas 90 persen hingga akhir tahun. Butuh kerja keras dari pemerintah agar penyerapan anggaran tidak hanya maksimal tetapi juga efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sampai akhir tahun agak berat, karena situasi dan juga kan tinggal 5 bulan lagi. Tapi kalau ada niat bisa saja," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdani.

Menurut Haryadi, selain memaksimalkan serapan anggaran di tingkat pusat, pemerintah juga harus memastikan serapan anggaran di daerah juga maksimal dan efektif pada sisa tahun ini. Dia menjelaskan, saat berkunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), dirinya kaget lantaran sisa anggaran tahun lalu jauh lebih besar dari anggaran yang diserap. Padahal masyarakat di provinsi tersebut masih berada dalam garis kemiskinan.

"Ini jangan lihat penyerapan di pusat saja, tapi daerah. Di daerah saja kemarin saya dari NTT masa anggaran Rp 3,2 triliun, silpa-nya (sisa lebih pembiayaan anggaran) Rp 2,5 triliun. Padahal di daerah kan masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan," jelasnya.

Oleh sebab itu, Haryadi berharap pemerintah juga memperhatikan serapaan anggaran di tingkat daerah. Pasalnya, justru penggunaan anggaran di daerah yang langsung menyentuh masyarakat sehingga roda ekonomi di daerah bisa bergerak. "Yang dirasakan masyarakat kan dari APBD-nya, sedangkan dari APBN itu kan untuk infrastruktur. Jadi alokasi di daerah yang sangat berpengaruh itu dari APBD," tandasnya.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah berhasil membelanjakan dana APBN-P 2015 mencapai Rp 820 triliun atau setara dengan 41 persen hingga pertengahan Juli 2015. "‎Belanja kita terus optimalkan, per hari ini serapan anggaran Rp 820 triliun meliputi belanja, ini ingin kami percepat supaya dampak terasa ke pertumbuhan ekonomi," ‎kata Bambang.

Dengan penyerapan anggaran yang sudah mencapai Rp 820 triliun tersebut dirinya optimistis hingga akhir tahun akan mampu membelanjakan anggaran yang sudah ditetapkan mencapai 96 persen dari total APBN-P 2015 sekitar Rp 2.000 triliun.

Sejalan dengan optimismenya mengenai penyerapan anggaran, Bambang mengaku jika itu terus dimaksimalkan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama di kuartal II 2015 akan lebih baik dari kuartal I yang hanya 4,7 persen. "Pertumbuhan ekonomi kuartal II nanti sama dengan kuartal I atau sedikit lebih baik‎," tegas Bambang. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penyerapan anggaran yang masih minim pada kuartal I 2015. Hal itu diakui Jokowi menjadi salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,7 persen.

 

BERITA TERKAIT

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…