NERACA

Jakarta – Pergerak rupiah yang kurang stabil menimbulkan kekhawatiran. Guna meminimalisir dampak dari pelemahan rupiah, bank sentral yaitu Bank Indonesia menyatakan akan melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah agar pelemahan nilai tukar rupaih tidak terus melemah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan rupiah.

"BI akan selalu ada (intervensi) di pasar (untuk mengantisipasi adanya tekanan yang luar biasa terhadap nilai tukar rupiah). Apalagi, rupiah menurut BI sudah (ada di posisi) undervalue," kata Mirza, di Jakarta, Rabu (22/7).

Mirza tak memungkiri kondisi nilai tukar rupiah yang berada di bawah nilai semestinya atau mengalami undervalue ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, dampaknya pun cukup banyak terhadap indikator perekonomian nasional. "Sudah lama ya. Memang selalu undervalue sejak tekanan di 2013," jelasnya.

Mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menambahkan, meski kinerja ekspor membaik dan memiliki dampak terhadap membaiknya struktur current account defisit (CAD), namun tetap saja dolar Amerika Serikat (USD) terus mengalami penguatan dan menekan laju nilai tukar rupiah. "Fundamental dalam CAD memang menguat tetapi investor istilahnya belum meng-recognize perbaikan CAD yang sudah sehat kembali," jelas dia.

Meski sejumlah investor mulai berani membeli obligasi yang ada, tetapi tetap saja investor di pasar saham masih melakukan aksi wait and see dengan kondisi nilai tukar rupiah. Selain itu, investor juga masih melihat situasi dan kondisi perekonomian Indonesia termasuk kondisi CAD dan pergerakan inflasi di tahun ini.

Ia juga mengatakan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah saat ini tidak bisa disamakan dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat 1998. Sebab, kondisi saat itu dinilai berbeda dengan kondisi saat ini. "Kenapa harus dibandingkan dengan 1998? Kan beda situasinya. 1998 memang pada waktu itu krisis di Asia, Thailand, Korea, Malaysia terus menjalar ke Indonesia. Kondisi 98 itu ada krisis politik," ujarnya.

Dirinya menambahkan, pada 1998, fundamental ekonomi Indonesia berada di atas empat persen. Indonesia juga tidak punya data-data utang luar negeri. Selain itu, perbankan juga dikelola oleh pengusaha-pengusaha yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. "Sekarang data utang luar negeri kita sudah punya data cukup akurat. Utang luar negeri swasta juga sudah diatur, sudah partial hedging. Rata-rata BI menunjukan implementasi dari aturan hedging itu sudah cukup baik," jelas dia.

Bahkan, lanjut Mirza, pada kuartal IV-2015 ini BI akan memiliki data utang luar negeri swasta yang sudah di-hedging. Hal ini bisa dicapai meski pada awalnya banyak perusahaan di Indonesia yang memprotes aturan hedging. "Nanti di kuartal IV-2015 kita akan punya data utang luar negeri swasta yang sudah di-hedging berdasarkan tren. Estmasi awal, perusahaan banyak yang comply dengan aturan hedging," jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar rupiah terhadap USD sudah melemah 0,58 persen sepanjang Juni 2015. Pelemahan paling terparah terjadi di minggu ketiga Juni 2015. "Rupiah terdepresiasi 0,58 persen terhadap USD di Juni 2015. Level terendah kurs rata-rata tengah eceran rupiah terhadap USD di 34 provinsi terjadi di minggu ketiga Juni 2015 yang mencapai Rp13.306,43 per USD," ujar Kepala BPS Suryamin

Melihat perbandingan Juni dan Mei, BPS mengatakan  nilai rupiah terhadap USD secara rata-rata di 34 provinsi menguat 15,92 poin atau 0,12 persen. Sebagian besar provinsi mengalami apresiasi  dengan apresiasi tertinggi di Kalimantan Utara sebesar 159 poin.

Adapun pelemahan rupiah terbesar terjadi di Provinsi Riau yang melemah 190,42 atau 1,45 persen. Sedangkan pelemahan terendah terjadi di Maluku Utara yang mengalami pelemahan sebesar 11,25 poin atau 0,09 persen.