NERACA

Jakarta – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan permintaan suntikan dana sebesar Rp8 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2016. Menurut Sofyan, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek listrik 35 ribu mega watt (MW). “Tahun depan kita minta Rp8 triliun. Mudah-mudahan dalam waktu singkat yang Rp5 triliun pertama tahun ini cair ,” ucapnya di Jakarta, Rabu (22/7).

Sofyan mengatakan, pihaknya tengah mengejar sekira Rp70 triliun yang digadang-gadang menjadi bagian pendanaan bagi proyek 35 ribu mw. Adapun sebanyak Rp15 triliun dari total kebutuhan akan diperoleh lewat PMN. "Rp2 triliun lagi tahun berikutnya (2017), bertahap," imbuh dia.

Di sisi lain,dirinya menjelaskan, pihaknya tidak mencari sumber pendanaan melalui mekanisme penerbitan obligasi. Melainkan, memperoleh dana dari laba ditahan dan pinjaman jangka panjang pihak perbankan. "Untuk Bank Pembangunan bisa 30 tahun, sedangkan CDB 10 tahun. Pinjaman jangka panjang dari China Development Bank (CDB) dan bank pembangunan di Eropa lalu Jepang, dengan plafonnya berkisar antara USD1-3 miliar," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberi tugas kepada PT PLN (Persero) untuk membangun 10.000 megawatt (MW) dari mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW, yang dicanangkan selesai dalam 5 tahun. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut BUMN Listrik ini perlu dana Rp 609 triliun.

Dan untuk membuat proyek-proyek tersebut berjalan, PLN juga mengandalkan lembaga donor asing. Diantaranya World Bank, pendanaan untuk distribusi listrik dan proyek energi baru terbarukan. Dana yang disiapkan sebanyak totla US$ 3 miliar. Skema pinjaman yakni dengan direct lending dengan jaminan pemerintah, output based loan, dan project financing. Selain itu, Asian Development Bank (ADB), total dana yang disiapkan sebanyak US$ 2 miliar. Proyek yang bisa diberikan trafo & bay trafo, reconducturing, distribusi, dan renewable energy.

Ketiga, Japan International Cooperation Agency (JICA), total dana yang disiapkan mencapai US$ 5 miliar dalam lima tahun. Dengan skema pinjamanan mempertimbangkan direct lending dengan jaminan dari pemerintah Indonesia. Keempat, Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW), lembaga keuangan asal Jerman ini menyiapkan dana US$ 500 juta untuk proyek transmisi, dan US$ 4,5 miliar untuk proyek pembangkit energi baru terbarukan. Skema pinjaman direct lending dengan jaminan pemerintah.

Kelima, Agence Francaise de Development (AFD), lembaga keuangan asal Prancis ini menyiapkan dana US$ 1 miliar. Keenam, China Development Bank (CDB), menyiapkan dana US$ 10 miliar dalam 5 tahun ke PLN untuk proyek pembangkit listrik dan transmisi, skema pinjaman menggunakan direct lending tanpa jaminan pemerintah. Dan terakhir China Exim menyiapkan dana pinjaman US$ 5 miliar dalam 5 tahun, untuk proyek pembangkit listrik dan transmisi.

Disisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta PT PLN (persero) untuk tidak pelit berunding terkait upaya pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik. “Tidak usah terlalu pelit kepada rakyat soal tanah, seringkali kita berdebat susah membangun karena masalah lahan. Padahal lahan untuk investasi pembangunan pembangkit listrik itu tidak lebih dari setengah persen dari seluruh investasi, malah ada yang sepertiganya saja,” tambah Wapres.

Dia mencontohkan masalah pembebasan lahan untuk pembangkit listrik tanaga uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, bisa ditawarkan Rp100 ribu per meter persegi, maka untuk lahan seluas 226 hektare hanya menghabiskan Rp200 miliar sedikitnya. “Padahal investasinya Rp40 triliun, lalu hanya karena Rp200 miliar berantemnya sampai dua tahun. Sama seperti di Indramayu )Jawa Barat), katanya Rp4 miliar sama Bupati (untuk pembebasan lahan). Ya sudahlah tidak apa-apa untuk rakyat juga, harga proyek itu Rp20 triliun hanya Rp4 miliar untuk lahan apa masalahnya,” kata Wapres.