Badan Anggaran Negara Yang Membahayakan Negara

Sabtu, 01/10/2011

Neraca. Anggaran negara (baca: APBN) merupakan hakikat atau inti dari siklus keuangan negara. Proses demokrasi dalam menentukan dan memutuskan anggaran negara oleh parlemen bersama eksekutif merupakan titik tolak dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditinjau dari segi ekonomi politik, sikap Badan Anggaran DPR yang tidak mau melanjutkan pembahasan RUU APBN 2012 dapat dimaknai oleh pelaku pasar domestik ataupun internasional sebagai bentuk kegagalan proses politik di negeri ini. Para pelaku pasar bisa saja menilai sikap Badan Anggaran DPR tersebut merupakan cerminan kasatmata dari kegagalan koordinasi eksekutif dan legislatif dalam menghasilkan UU APBN, yang pada salah satu dimensi berdampak pada rendahnya komitmen pemerintah/negara terhadap perekonomian.

Di sisi lain, sikap Badan Anggaran tersebut juga bisa membahayakan kehidupan perekonomian nasional karena akan terjadi banyak spekulasi dari kalangan pelaku pasar terkait dengan kebijakan ekonomi nasional yang bersumber dari APBN.

Beberapa temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mulai ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi memang sempat mengindikasikan adanya aliran uang secara tak wajar dalam rekening beberapa elite di lingkungan Badan Anggaran DPR.

Korupsi politik sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok elite atau pejabat publik, yang berdampak terhadap kondisi politik dan perekonomian negara. Jahatnya sebuah korupsi politik karena, dalam hal itu telah dilakukan penyelewengan kekuasaan atas jabatan politik, yang merupakan amanat atau kepercayaan yang dimandatkan oleh rakyat.

Otoritas penentuan kebijakan fiskal yang dimiliki Badan Anggaran, yang dikukuhkan UU No 27/2009, ternyata tak berjalan seiring dengan upaya membangun checks and balances, akuntabilitas, dan keterbukaan di lingkungan alat perlengkapan parlemen tersebut. Tentu, penguatan kedudukan Badan Anggaran, yang dari semula hanya merupakan sebuah panitia anggaran dalam UU No 22/2003. Dimaksudkan meningkatkan posisi tawar parlemen terhadap eksekutif, yang dalam sistem demokrasi perwakilan seharusnya mencerminkan kedudukan rakyat dalam menentukan anggaran negara. Namun, justru sejumlah elite di lingkungan Badan Anggaran diindikasikan turut bermain dalam sejumlah proyek penting pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari APBN.

Untuk menghadapi pembangkangan politik di tubuh parlemen yang membahayakan anggaran negara, tentu harus segera dicarikan suatu kebijakan bersama yang bersifat luar biasa antara parlemen dan eksekutif. Namun, tetap dalam bingkai meneruskan secara konsisten langkah pemberantasan korupsi politik maupun berbagai kleptokrasi yang kian masif akhir-akhir ini.