Oleh: M. Reza Hafiz Akbar

Peneliti INDEF

Insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, disaat Hari Raya Idul Fitri pada Jumat, 17 Juni 2015, hanyalah sebagian contoh dari pelbagai masalah menyangkut SARA di Tanah Air. Sebagai negara majemuk yang berasaskan Bhineka Tunggal Ika, maka salah satu konsekuensi yang harus ditempuh adalah situasi kondusif yang saling menghargai dari sekian banyak aspek perbedaan demi terciptanya tujuan negara. Telah banyak analisis yang telah diberikan baik dari pemerintah maupun para pakar khususnya di bidang agama berkaitan dengan insiden di Tolikara tersebut, dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah peristiwa di Tolikara tidak hanya beriakitan dengan isu agama tetapi juga menyangkut faktor –faktor sosial, ekonomi, dan bahkan politik.

Pernyataan bahwa warga Papua yang tersisihkan dan tidak menjadi tuan rumah di tanah sendiri adalah bahasa yang umum terdengar. Pemerintah baik pusat maupun daerah seringkali kurang memperhatikan kesempatan warga asli Papua untuk mendapatkan peluang yang sama dengan warga lainnya. Alhasil, sering terjadi ketidakadilan dalam hal sosial ekonomi. Perekonomian di wilayah Papua, seringkali lebih dikuasai para pendatang dibandingkan warga asli Papua. Lebih dari itu, permasalahan tersebut diperuncing dengan konflik elite partai dalam hubungannya dengan Pilkada.

Jika ditelaah dalam perspektif sosial, ekonomi, dan politik, insiden Tolikara kembali membuka mata masyarakat Indonesia bahwa hal yang berbau SARA seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik secara bersamaan. Dalam konteks itu, kesenjangan antarkelompok dan kemiskinan telah menjadi sumber utama kekerasan bernuansa SARA dan separatis. Bukti empiris di Indonesia dan bagian dunia lain menunjukkan bahwa deprivasi relatif, yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Gur,1970) serta penyingkiran dari sumber daya politik dan ekonomi berdasarkan SARA telah meningkatkan prospek kekerasan (Wimmer et all, 2010). Konflik yang dihasilkan akan menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, dan mengganggu aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Berkaitan dengan itu, diketahui bahwa secara makro, Papua merupakan Pulau yang tingkat ketimpangannya paling tinggi baik jika diukur dari Rasio Gini maupun jika dilihat dari presentase distribusi pengeluaran. Dengan demikian wajar saja jika konflik-konflik SARA tersebut sarat dengan pembangunan ekonomi yang tidak berkualitas tanpa didukung oleh kelembagaan sosial dan politik yang memadai.

Oleh karenanya, dalam sudut pandang ekonomi, sosial dan politik, peristiwa bermuatan SARA seperti yang terjadi di Tolikara, maupun daerah-daerah lainnya yang telah lalu tidak boleh kembali terjadi. Pada konteks ideal, pembangunan ekonomi harus ditunjang oleh sistem sosial dan politik yang memadai. Jika aspek ekonomi, sosial, dan politik saling serasi, maka kemakmuran, keadilan, dan kerukunan akan terintegrasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara yang berada di Papua.