Tanggapan Berbagai Pihak

Sabtu, 01/10/2011

Neraca. Boikot Badan Anggaran DPR untuk membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara 2012 terus menunai kecaman dari berbagai pihak di masyarakat. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat mengatakan sebaiknya Badan Anggaran (Banggar) dibubarkan saja terkait sejumlah kasus yang melibatkan anggota dan pimpinan Banggar.

”Kalau ingin bersih dari praktek mafia anggaran, Banggar sebaiknya dibubarkan. Undang-undang soal keuangan negara harus direvisi, termasuk aturan tentang alat kelengkapan Dewan,” ujarnya.

Menurut dia, dengan merevisi undang-undang, celah praktik mafia anggaran bisa ditutup. Sebelumnya, Rabu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan empat pemimpin Badan Anggaran. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng (Partai Golkar) sebagai ketua dan tiga wakilnya, Mirwan Amir (Partai Demokrat), Olly Dondokambey (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera).

Mereka diperiksa karena dalam penyidikan kasus korupsi proyek wisma atlet dan proyek infrastruktur transmigrasi ada indikasi ketidakberesan manajemen pembahasan anggaran di DPR. Sorenya, rapat internal Badan Anggaran memutuskan untuk mengurungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 yang sedianya digelar bersama pemerintah pada 21-26 September. "Tak ada pembahasan sampai ada klarifikasi dari KPK, seperti apa pembahasan yang sesuai undang-undang," kata Dolfi O.F.P., anggota dari PDIP.

Ihwal ancaman mogok membahas anggaran tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPR Prakoso sempat mengatakan jika rencana boikot itu dilaksanakan, anggota dan pimpinan Banggar bisa dianggap melanggar kode etik. "Jika sikap itu yang diambil, maka akan merepotkan semua pihak. Bisa-bisa citra dan martabat DPR kembali jatuh," ujar dia.

Sementara itu, pihak istanapun pada akhirnya bersuara. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha meyakini Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, bisa membujuk Banggar agar mau membahas RAPBN 2012. Ia berharap Badan Anggaran DPR mau duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. "Kabarnya sudah ada perkembangan pembahasan dengan Banggar," kata Julian di Istana Presiden.

Namun, Julian belum bisa memastikan perkembangannya seperti apa. Ia berharap Badan Anggaran bisa memahami pentingnya pembahasan RAPBN 2012. "Itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," katanya. Sesuai dengan undang-undang, kata dia, APBN menjadi kewajiban pemerintah dalam mengemban dan melaksanakan amanat rakyat. "Jadi, saya kira pembahasan ini harus direalisasikan," katanya.

Soal permintaan agar KPK memanggil Presiden dan Menteri Keuangan terkait masalah ini, Julian mengatakan agar hal itu diserahkan kepada KPK. "Biarlah KPK menjalankan mekanismenya," ujarnya.