Tanggapan Berbagai Pihak

Neraca. Boikot Badan Anggaran DPR untuk membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara 2012 terus menunai kecaman dari berbagai pihak di masyarakat. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat mengatakan sebaiknya Badan Anggaran (Banggar) dibubarkan saja terkait sejumlah kasus yang melibatkan anggota dan pimpinan Banggar.

”Kalau ingin bersih dari praktek mafia anggaran, Banggar sebaiknya dibubarkan. Undang-undang soal keuangan negara harus direvisi, termasuk aturan tentang alat kelengkapan Dewan,” ujarnya.

Menurut dia, dengan merevisi undang-undang, celah praktik mafia anggaran bisa ditutup. Sebelumnya, Rabu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan empat pemimpin Badan Anggaran. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng (Partai Golkar) sebagai ketua dan tiga wakilnya, Mirwan Amir (Partai Demokrat), Olly Dondokambey (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera).

Mereka diperiksa karena dalam penyidikan kasus korupsi proyek wisma atlet dan proyek infrastruktur transmigrasi ada indikasi ketidakberesan manajemen pembahasan anggaran di DPR. Sorenya, rapat internal Badan Anggaran memutuskan untuk mengurungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 yang sedianya digelar bersama pemerintah pada 21-26 September. "Tak ada pembahasan sampai ada klarifikasi dari KPK, seperti apa pembahasan yang sesuai undang-undang," kata Dolfi O.F.P., anggota dari PDIP.

Ihwal ancaman mogok membahas anggaran tersebut, Ketua Badan Kehormatan DPR Prakoso sempat mengatakan jika rencana boikot itu dilaksanakan, anggota dan pimpinan Banggar bisa dianggap melanggar kode etik. "Jika sikap itu yang diambil, maka akan merepotkan semua pihak. Bisa-bisa citra dan martabat DPR kembali jatuh," ujar dia.

Sementara itu, pihak istanapun pada akhirnya bersuara. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha meyakini Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, bisa membujuk Banggar agar mau membahas RAPBN 2012. Ia berharap Badan Anggaran DPR mau duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. "Kabarnya sudah ada perkembangan pembahasan dengan Banggar," kata Julian di Istana Presiden.

Namun, Julian belum bisa memastikan perkembangannya seperti apa. Ia berharap Badan Anggaran bisa memahami pentingnya pembahasan RAPBN 2012. "Itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," katanya. Sesuai dengan undang-undang, kata dia, APBN menjadi kewajiban pemerintah dalam mengemban dan melaksanakan amanat rakyat. "Jadi, saya kira pembahasan ini harus direalisasikan," katanya.

Soal permintaan agar KPK memanggil Presiden dan Menteri Keuangan terkait masalah ini, Julian mengatakan agar hal itu diserahkan kepada KPK. "Biarlah KPK menjalankan mekanismenya," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PKB Siapkan Kader Untuk Posisi Menteri

Partai Kebangkitan Bangsa mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk posisi menteri pada kabinet menjelang pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden…

Tak Etis Oposisi Minta Jatah Menteri

Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, Mhum mengatakan, sangat tidak…

Menteri Baru Harus Komunikatif dan Responsif

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan bahwa Ragam persoalan yang terjadi, yang mengemuka dan yang disuarakan oleh berbagai…