Pihak Pro Mogoknya Banggar

Neraca. Setiap ada pihak yang kontra, maka akan ada sisi lawannya yang pro. Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Jaffar Hafsah, mengatakan fraksinya merestui aksi pemogokan yang dilakukan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan APBN 2012. "Tidak masalah, asal sampai deadline-nya nanti sudah jadi itu barang (APBN)," ujarnya.

Kemarin, Banggar memutuskan untuk menghentikan pembahasan APBN 2011 dengan pemerintah setelah sebelumnya keempat pimpinannya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Olly Dondokambey diperiksa KPK sebagai saksi untuk Dharnawati, tersangka dalam kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi.

Aksi pemogokan itu dilakukan Banggar dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR. Dalam surat itu, menurut Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, Banggar menyerahkan mandat tugasnya kepada pimpinan DPR. Selain menyerahkan mandat Banggar juga meminta agar pimpinan DPR untuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK dan aparat penegak hukum lainnya.

Jaffar mengatakan, keputusan Banggar ini sendiri awalnya tak diketahui oleh fraksi. Namun, surat pimpinan Banggar juga diterima seluruh fraksi di DPR. "Surat itu ditembuskan kepada seluruh pimpinan komisi dan fraksi," ujarnya.

Jafar mengaku telah berkomunikasi dengan seluruh ketua fraksi di DPR. Hasilnya, "Kita semua sepakat agar ini tidak mengganggu APBN 2012. Karena ini merupakan tugas kita sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang," jelasnya. Bahkan, ia mengatakan, telah mengkomunikasikan hal ini kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. "Saya sudah berkomunikasi dengan semua pimpinan fraksi, komisi, pimpinan Banggar, anggota kami di Banggar termasuk ketua umum kami," ujarnya.

Menurutnya, seluruh fraksi memahami perasaan pimpinan Banggar yang merasa diusik kewenangannya itu. Karena itu, ia meminta pimpinan DPR segera menyelesaikan masalah ini. "Ini hanya masalah miskomunikasi saja, saya pikir akan segera selesai dengan cepat," tuturnya. "Dipastikan titik temunya ada. Nggak ada masalah, akan terselesaikan oleh pimpinan. Libur 1 atau 2 hari kan tidak ada apa-apa," lanjut Jafar.

Selain partai diatas, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, partainya merestui boikot pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 yang dilakukan Badan Anggaran DPR. Namun, dengan catatan, "Jangan sampai pembahasan APBN meleset sampai Oktober seperti yang sudah kita jadwalkan," ujarnya ketika ditemui wartawan di Gedung DPR.

Kamis kemarin, Banggar memutuskan untuk menghentikan pembahasan RAPBN 2012 dengan pemerintah setelah keempat pimpinannya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa lalu. Mereka, Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Olly Dondokambey, diperiksa KPK sebagai saksi untuk Dharnawati, tersangka kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi.

Setelah pemeriksaan tersebut, pimpinan Banggar mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Dalam surat itu, menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Banggar menyerahkan mandat tugasnya kepada pimpinan DPR. Pimpinan Dewan juga diminta pimpinan Banggar untuk berkoordinasi dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Mahfudz mengatakan, partainya mendukung langkah Badan Anggaran karena menganggap pemeriksaan yang dilakukan KPK merupakan langkah politis. Ia menuding pemeriksaan tersebut sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dari kasus Muhaimin dan juga kasus Nazaruddin. "Sekarang bolanya ditendang ke DPR. Sebelumnya ribut soal Muhaimin dan kasus sebelumnya, sekarang sudah meredup," ujarnya.

Namun, partainya berpendapat mogoknya pembahasan RAPBN harus segera diselesaikan oleh pimpinan DPR. Dia juga menilai kejadian ini tak akan berujung panjang hingga mandeknya pemerintahan karena anggaran yang tidak terbahas. "Masih ada waktu sampai Oktober. Makanya, kami meminta pimpinan DPR tidak usah memperpanjang polemik dengan mengeluarkan statement lainnya. Selesaikan saja masalah ini".

BERITA TERKAIT

BPOM Targetkan Pro PN Efektif di 2019

BPOM Targetkan Pro PN Efektif di 2019 NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menargetkan Proyek Prioritas…

Wagub Sumsel Minta Semua Pihak Berantas Pungli

Wagub Sumsel Minta Semua Pihak Berantas Pungli NERACA Palembang - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wagub Sumsel) Mawardi Yahya minta seluruh…

Rencana Penutupan TN Komodo Perlu Dibahas Banyak Pihak

Rencana penutupan sementara Taman Nasional (TN) Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengundang perhatian banyak pihak. Pelaku industri pariwisata pun…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ini Dia, 99 Pinjaman Online Legal

OJK telah menghentikan dan mempublikasikan 635 entitas fintech "peer to peer" (P2P) lending tanpa izin OJK atau ilegal hingga awal…

2019, Pertumbuhan Pinjaman Online Rp44 Triliun

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkirakan potensi pertumbuhan penyaluran pinjaman online dua kali lipat yakni Rp44 triliun pada akhir…

AFPI, Asosiasi Resmi Penyelenggara Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara fintech "peer to peer" (P2P)…