Aksi dan Reaksi

Sabtu, 01/10/2011

Rencana Badan Anggaran DPR memboikot pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 dinilai tidak tepat. Alih-alih menyelesaikan masalah, rencana ini justru merugikan masyarakat yang tidak terpengaruh kepentingan politik anggota DPR.

Neraca. Pengamat Ekonomi, A Prasetyantoko, menilai seharusnya DPR lebih mengoptimalkan pembahasan anggaran. Pasalnya, lambatnya pembahasan RAPBN akan berpengaruh terhadap pencairan anggaran di tahun 2012. “Padahal saat ini ekonomi kita sedang dibayangi oleh terpaan krisis dunia yang terus meluas,” ujar Pras.

Dosen Universitas Atmajaya ini bahkan menilai, sikap sejumlah anggota DPR ini tidak “fair” karena mencampuradukkan urusan negara dengan urusan politik. “Padahal’kan jelas APBN itu gunanya untuk rakyat. Kalau begini justru rakyat yang dirugikan,” katanya.

Menurut Pras, molornya pembahasan RAPBN akan berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran oleh pemerintah pada tahun mendatang. Jika berkaca dari penyerapan masa lalu, pemerintah masih lemah dalam menyerap dan merealisasikan anggaran.

Kalau terus diundur, dia khawatir daya serap belanja pemerintah akan semakin rendah. “Saya rasa sikap Banggar ini sangat berbahaya kalau dilihat dari sisi keekonomian,” ucapnya. Sebelumnya, Badan Anggaran menyatakan ogah membahas rancangan anggaran negara untuk 2012 bersama pemerintah. Hal ini mencuat setelah empat anggota pimpinannya diperiksa KPK pada Rabu lalu.

Mereka diperiksa seputar pembahasan APBN Perubahan 2011, karena berkaitan dengan kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Empat orang itu adalah ketua, yakni Melchias Markus Mekeng (Golkar), dan tiga wakil ketua, yakni Tamsil Linrung (PKS), Mirwan Amir (Demokrat), serta Olly Dondokambey (PDIP).

Reaksi Yang Muncul

Ternyata, aksi dari Badan Anggaran inipun mendapatkan reaksi yang tidak kalah serunya. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil seluruh anggota Badan Anggaran jika tetap melanjutkan aksi boikot dalam pembahasan RAPBN 2012. Pasalnya, jika RAPBN urung dibahas, Badan Anggaran sudah melakukan pelanggaran kode etik. “Berarti mereka (anggota Banggar) tidak menjalankan tugas pokok yang sudah diembankan berdasarkan undang-undang,” jelas Ketua BK Muhammad Prakosa saat diwawancarai oleh wartawan.

Hanya, Prakosa menyebutkan bahwa saat ini, pemanggilan belum bisa dilakukan karena pemboikotan pembahasan RAPBN baru sebatas wacana saja. BK baru sebatas memperingatkan anggota Banggar agar tidak melanjutkan rencana itu. Saat ini, peringatan baru disampaikan sebatas lisan dan komunikasi internal antara BK dan Banggar. “Kami meminta agar pembahasan dilanjutkan kembali.”

Menurut politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, jika Banggar melanjutkan aksinya dan menyebabkan ketiadaan pembahasan RAPBN di DPR, BK akan segera memberikan sanksi. Namun saat ini jenis sanksi yang bisa dijatuhkan atas pelanggaran etika ini belum bisa disimpulkan. “Pertama, mereka akan dipanggil dulu untuk dimintai keterangan, lalu barulah nanti ditentukan sanksinya berdasarkan rapat BK.”

Untuk setiap pelanggaran kode etik, BK memiliki enam tingkatan sanksi, mulai dari peringatan tertulis sampai dikeluarkan dari keanggotaan DPR. “Kalau benar-benar mogok, baru akan dilakukan tindakan,” lanjutnya. Jika ada pelanggaran kode etik dan tata tertib, BK akan memanggil pihak terkait, termasuk anggota Banggar, untuk verifikasi dan penyelidikan. Setelah itu, barulah dilakukan rapat untuk memutuskan sanksi kepada anggota Dewan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

Pembahasan RAPBN, merupakan kewenangan yang sudah melekat pada Banggar. Dengan begitu, Banggar tidak bisa begitu saja menyerahkan pembahasan kepada pimpinan DPR. “Pimpinan DPR itu tidak berhak membahas sehingga Banggar tidak bisa begitu saja menolak.”

Sebelumnya, Badan Anggaran menyatakan ogah membahas rancangan anggaran negara untuk 2012 bersama pemerintah setelah empat anggota pimpinannya diperiksa KPK. Mereka diperiksa seputar pembahasan APBN Perubahan 2011, karena berkaitan dengan kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Empat orang itu adalah ketua, yakni Melchias Markus Mekeng (Golkar), dan tiga wakil ketua, yakni Tamsil Linrung (PKS), Mirwan Amir (Demokrat), serta Olly Dondokambey (PDIP). Mogok itu disampaikan melalui surat penyerahan mandat kepada pimpinan DPR.

Aksi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang memboikot pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2012 tak hanya menuai kecaman. Sejumlah kalangan pun mendesak sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terus maju membongkar dugaan korupsi di alat kelengkapan DPR itu.

Pengacara senior Todung Mulya Lubis meminta KPK untuk tidak mundur dalam mengungkap sepak terjang para pentolan Badan Anggaran. “Sejauh KPK memeriksa berdasarkan bukti, tidak perlu takut,” kata dia. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pun bereaksi terhadap rencana pemboikotan pembahasan RAPBN 2012 ini. Fitra mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar mencopot pimpinan Badan Anggaran. Soalnya, mereka telah melanggar undang-undang dengan memboikot pembahasan anggaran 2012.

“Sumpah dan janji anggota DPR kan jelas, harus mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi,” ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan. Dia juga menilai aksi boikot Badan Anggaran justru memperlihatkan ada masalah serius di badan itu, terkait dengan praktek korupsi yang disebut-sebut melibatkan anggotanya. "Apabila tidak ada masalah, Banggar seharusnya tidak mempertanyakan pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."