Pertumbuhan Ekonomi Sulit Lebihi Lima Persen

 

 

NERACA

 

Jakarta - Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Hendranata menilai realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2015 sulit melebihi 5 persen, mengingat sejumlah tendensi lemahnya daya beli masyarakat masih secara masif terjadi.

"Saya lihat indeks kepercayaan konsumen menurun, data impor juga lemah, padahal ini Ramadan. Mungkin bisa-bisa sama dengan Triwulan I ketika pertumbuhan 4,7 persen," kata Anton saat bersilaturahmi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Jakarta, seperti dilansir laman Antara, Rabu (15/7).

Anton menilai andil konsumsi rumah tangga untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada Triwulan II tidak akan signifikan. Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) selain kontributor lain, seperti investasi, ekspor, dan pembentukan modal tetap bruto.

Beberapa hal yang dia soroti terkait dengan lemahnya daya beli adalah belum meningkatnya laju impor meskipun Indonesia sedang memasuki momentum Ramadan dan Lebaran yang notabene adalah momentum konsumsi tinggi. Belum menggeliatnya impor, menurut dia, menjadi tendensi belum ada peningkatan produksi sektor usaha untuk memenuhi konsumsi dari masyarakat.

Anton menuturkan bahwa pemerintah juga harus melihat secara mendalam mengenai catatan laju inflasi hingga Juni. Inflasi Juni tercatat 0,54 persen, menurut dia, tidak sesuai dengan tren konsumsi saat menjelang Ramadan. "Laju inflasi ini tidak seperti biasanya. Ini menunjukkan indikasi penurunan daya beli masyarakat terus terjadi," katanya.

Indikasi keberlanjutan melemahnya daya beli ini, kata Anton, harus benar-benar dicermati pemerintah. Lambatnya realisasi program pemerintah pada Semester I 2015, menurut Anton, menjadi penyebab konsumsi dan daya beli masyarakat lesu. Oleh karena itu, kata Anton, tidak ada jalan lain bagi pemerintah, kecuali benar-benar "mengebut" program dan proyek untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Anton menekankan realisasi program pemerintah juga menjadi hal yang sangat disoroti oleh investor. Jika pemerintah ingin mejaga iklim investasi dan juga kepercayaan pelaku pasar, pemerintah harus membuktikan implementasi janji-janji pembangunan yang selama ini dilontarkan. "Jangan sampai pada Triwulan III dan Triwulan IV, pasar turun kepercayaannya. Persepsi ini harus di-'manage' oleh Pemerintah. Satu-satunya yang saya liat, 'government expenditure' (belanja pemerintah, red.) bisa membantu itu," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Andrinof mengatakan bahwa pemerintah tidak berdiam diri dan sedang mengakselerasi pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan menyusun peraturan presiden dan instruksi presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan perpres dan inpres itu, dia mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki koridor yang jelas dalam melakukan terobosan pembangunan, dan tidak dihambat lagi dengan birokrasi-birokrasi yang kerap menimbulkan ekses atau dampak hukum.

Ekses hukum yang timbul dari terobosan percepatan pembangunan selama ini dinilai kerap menjadi kendala psikologis yang menghambat kinerja pejabat pemerintahan. "Sekarang sedang diatur bagi pejabat agar tidak ada singgungan dengan penegakkan hukum. Akan diatur, mana wilayah pelanggaran hukum, mana wilayah yang cukup ditangani inspektorat (internal)," kata dia.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam komponen belanja negara agar dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. "Belanja ini ingin kami percepat agar dampaknya terasa ke pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menkeu menambahkan, untuk itu, instrumen belanja negara terutama belanja pemerintah akan dipercepat penyerapannya, karena sektor ekspor tidak bisa lagi menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor ekspor dipastikan mengalami kontraksi setelah harga komoditas global mengalami perlemahan dan Tiongkok yang menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi. "Itu pengaruh ke kita, terutama ke ekspor. Makanya fokus kami tahun ini bukan di eskpor, tetapi di belanja pemerintah," kata Menkeu.

Upaya pembenahan agar belanja pemerintah berkontribusi pada perekonomian adalah dengan mempercepat realisasi belanja infrastruktur dan mendorong pencairan dana yang masih terhambat prosedurnya di tingkat pemerintah daerah.

Hingga pertengahan Juli 2015, Menkeu mengatakan, realisasi belanja negara baru tercatat mencapai Rp820 triliun atau sekitar 41 persen dari target dalam APBN-Perubahan sebesar Rp1.984,1 triliun. "Dari total belanja mendekati Rp2000 triliun, sudah Rp820 triliun per hari ini. Ini akan kami optimalkan. Perkiraan kami belanja negara total pada akhir tahun bisa 96 persen," ujarnya. Terkait perkiraan angka pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2015, Menkeu optimistis masih bisa berada pada kisaran 5,2 persen, meskipun banyak proyeksi menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh dibawah lima persen.

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…