Jakarta- Harapan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun depan (2016) turun menjadi 9% tampaknya sulit menjadi kenyataan. Pasalnya, kondisi suku bunga acuan (BI Rate) sulit diturunkan hingga akhir 2015.

NERACA
Tingkat suku bunga BI Rate saat ini 7,5%  kelihatannya akan tetap dipertahankan dalam rapat dewan gubernur Bank Indonesia yang akan diselenggarakan hari ini (14/7) di Jakarta. BI Rate sebagai suku bunga acuan bagi perbankan di dalam negeri, menjadi landasan utama bagi perbankan untuk menetapkan suku bunga pinjaman yang akan dibebankan ke debiturnya.

Sebelumnya Wapres JK di Kupang, Minggu (12/7) mengatakan, bunga kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini diturunkan dari 22% menjadi 12%. Apapun untuk usaha kecil menurut dia, harus dibantu subsidi, tidak boleh kredit korporasi lebih rendah bunganya dari usaha kecil. "Pokoknya berapapun subsidinya kita berikan," ujarnya seperti dikutip Antara.

Tingginya suku bunga acuan tersebut menurut sejumlah bankir, merupakan yang tertinggi di ASEAN. Berbagai upaya untuk menurunkan suku bunga di tengah kondisi perlambatan ekonomi Indonesia saat ini, tampaknya masih menjadi PR bagi Bank Indonesia. Apalagi menghadapi proyek pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan, Indonesia masih memerlukan utang luar negeri maupun penerbitan surat berharga negara (SBN) yang jumlahnya cukup besar. Ini tentunya berdampak pada biaya dana (cost of fund) tetap tinggi di dalam negeri.

Keberanian Indonesia kembali menarik pinjaman luar negeri cukup besar, karena pemerintah memandang bahwa sampai saat ini rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di bawah 25%. Rasio tersebut menurut Presiden Jokowi, dinilai masih aman. Selain itu, utang juga dipilih karena pemerintah memandang infrastruktur sebagai sektor produktif dan bisa mendorong pembangunan. 

Untuk menjaga kondisi fundamental yang berkesinambungan, Bank Indonesia menilai inflasi, neraca transaksi berjalan, dan perdagangan harus terus dijaga serta disehatkan. Bank sentral juga menilai pertumbuhan kredit yang tepat untuk industri perbankan Indonesia adalah sekitar 15%—17%, guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menganggap BI tidak perlu terus menerus melakukan intervensi untuk menstabilkan kurs rupiah. Bagi Jokowi, melemahnya kurs rupiah lebih baik dimanfaatkan untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. "Soal kurs, kalau intervensi terus, bisa menghabiskan uang gubernur BI. Maka kalau saya, dengan investasi, dorong uang agar bisa masuk. Nggak ada yang lain," ujarnya saat berdialog dengan para pelaku ekonomi di Jakarta, pekan lalu (9/7).  

Menurut dia, apabila intervensi dilakukan, hal itu tidak selalu berpengaruh menstabilkan nilai tukar. "Beberapa negara sudah hilang ratusan triliun tapi kursnya nggak bergerak," imbuh Jokowi . Pasalnya, jumlah cadangan devisa yang dikuasai BI saat ini terus merosot, yaitu dari US$115,5 miliar (Februari 2015) menjadi US$ 108,0 miliar pada akhir Juni 2015, atau terkuras US$7,5 miliar dalam 4 bulan terakhir.

Lebih lanjut, Presiden menganggap saat ini yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia adalah persepsi yang positif. Jokowi pun menyindir pengusaha kerap membuat gaduh akan isu kecil yang kemudian dibesarkan. Namun, dampaknya justru tidak mendukung iklim investasi di dalam negeri. "Untuk bangun itu, jangan ada hal kecil saja tapi diurus saja. Saya baca sosmed, kayak kemarin urusan biaya materai, tapi digoreng nggak karuan. Negatif atau positif yang bangun bapak ibu semua," ujarnya.  

Apabila optimisme tumbuh, lanjut Jokowi, semua pihak akan diuntungkan. "Sekali lagi, ini hanya soal persepsi. Kalau optimisme tumbuh, semua akan bergerak," katanya.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kebiasaan impor berbagai macam produk dari luar negeri untuk dihentikan. Presiden memerintahkan agar seluruh badan usaha milik pemerintah bisa memanfaatkan industri dalam negeri untuk menghemat cadangan devisa.

"Secara makro ekonomi, kebiasaan impor seperti itu sudah tidak sustainable, kita harus hemat devisa untuk penuhi kebutuhan dari dalam negeri," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan saat ini industri dalam negeri Indonesia memang sangat tertinggal. Beberapa tahun terakhir, Jokowi bahkan melihat adanya tren deindustrialisasi yang harus diubah. Maka dari itu, Jokowi pun mengaku melihat kesiapan industri strategis dalam negeri sendiri ke lapangan.

Dia menceritakan soal kunjungannya ke industri galangan kapal di Batam bulan lalu. "Indonesia adalah zona ekonomi maritim terbesar di dunia, 2/3 wilayah Indonesia adalah air. Tapi saat ini, 80 persen kapal yang kita beli setiap tahun adalah impor. Padahal galangan kapal di sini siap, saya tahu, karena saya cek ke sana," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, mengembangkan industri galangan kapal dalam negeri juga membantu menyediakan lapangan pekerjaan. "Sehingga dalam ratas saya perintahkan pemerintah tidak boleh lagi pesan kepada dari luar negeri," ujarnya.

Jokowi mengakui perlunya Indonesia mengubah fundamental perekonomian Indonesia. Meski saat ini perekonomian tengah lesu, Jokowi menilai, reformasi perekonomian itu tidak bisa lagi ditunda.

"Satu hal yang saya amat yakin saat ini adalah kita tidak bisa menunda lagi untuk melakukan reformasi ekonomi yang fundamental. Yang dijalankan pemerintah saat ini harus mendalam dan menyeluruh. Meski sakit atau pahit, tidak boleh menunda," ujarnya.  

Menurut Jokowi, Indonesia tidak akan maju jika tidak berkorban saat ini. Dia mencontohkan sejumlah negara yang gagal bangkit dari krisis lantaran menolak perubahan.

"Ada beberapa negara di dunia yang alami kontraksi ekonomi karena bertahun-tahun mereka menjadi kekuatan dunia, tetapi kemudian tidak lagi kompetitif. Mereka bertahun-tahun menolak menelan obat pahit," ucap Jokowi.

Akibatnya, lanjut dia, negara-negara itu gagal mendongkrak lagi perekonomian dalam negerinya. Bahkan, ada satu negara yang menjanjikan kesejahteraan tanpa perlu bekerja keras. Jokowi meyakini bahwa hal itu keliru. "Tidak ada hal seperti itu (tanpa kerja keras) di dunia. Tidak ada," ujarnya.  

Dengan kondisi krisis yang terjadi di sejumlah negara, Jokowi berharap Indonesia tidak menjadi salah satu dari negara yang dimaksud. Dengan demikian, dia meyakini, perubahan harus segera dilakukan. Perubahan itu dilakukan dengan mendorong mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berasal dari sektor produktif daripada sektor konsumtif.

"Negara-negara itu sekarang sedang berada di dalam krisis ekonomi karena bertahun-tahun hidup mewah tanpa kerja keras. Ini yang harus dihindari, jangan sampai Indonesia terjebak pada kondisi seperti itu," ujar Jokowi.

Pembangunan Infrastruktur

Sementara itu, Pemerintah masih akan mengandalkan utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pada kurun waktu tersebut, pemerintah berencana menarik utang US$ 39,9 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini.

Menurut Wismana Adi Suryadibrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, utang tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan 116 proyek pembangunan pemerintah yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang. Salah satunya, proyek bendungan.

Wismana mengatakan, akan ada sekitar 10 bendungan yang pembangunannya akan menggunakan utang tersebut. Bendungan tersebut antara lain; Jambo Aye di Aceh, Komering II di Sumatera Selatan, Pelosika di Sulawesi Tenggara, Lambakan di Kalimantan Timur, Jenelata di Gowa Sulawesi Selatan, Ladongi di Sulawesi Tenggara, Kuil- Kawangkoan di Minahasa Utara, dan Lompatan Harimau di Rokan Hulu.

Selain bendungan, utang tersebut juga akan digunakan untuk membiayai pembangunan tol, seperti; Manado- Bitung, Balikpapan- Samarinda, Solo- Kertosono, dan Cileunyi- Sumedang- Dawuan.

"Yang tol itu sebenarnya utangnya on going, tapi karena belum diteken itu dimasukkan juga ke dalam rencana pinjaman," ujarnya akhir pekan lalu. bari/mohar/fba