NERACA

jakarta - Bank Dunia dan IMF meluncurkan inisiatif bersama yang bertujuan untuk mendukung negara-negara berkembang di seluruh dunia guna memperkuat sistem perpajakan mereka antara lain dengan meningkatkan potensi penerimaan pajak negara-negara tersebut. 

"Kami sangat ingin membantu negara-negara berkembang meningkatkan penerimaan mereka melalui pajak karena hal ini dapat membantu lebih banyak lagi anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan lebih banyak lagi keluarga yang memiliki akses kepada layanan kesehatan berkualitas," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Jim Yong Kim, bila setiap warga di negara-negara berkembang patuh dalam membayar pajak mereka maka hal itu dinilai juga akan menutup kesenjangan pembiayaan serta mempromosikan pertumbuhan inklusif.

Sementara itu, Direktur Pengelola IMF Christine Lagarde mengatakan, basis penerimaan pajak yang kuat sifatnya wajib agar negara-negara berkembang dapat membiayai pengeluaran yang mereka butuhkan untuk layanan publik, dukungan sosial dan infrastruktur. Menurut Christine Lagarde, pengalaman menunjukkan bahwa dengan dukungan teknis eksternal yang memiliki sasaran yang baik serta dukungan politik yang memadai, maka hal itu dapat tercapai.

Sejumlah analis mengemukakan banyak negara-negara berpendapatan rendah sebenarnya memiliki potensi guna meningkatkan rasio pajak mereka setidaknya 2-4 persen/Produk Domestik Bruto. Apalagi, meningkatkan pajak tanpa mengkompromikan laju pertumbuhan diharapkan membantu mempromosikan pembangunan yang dibutuhkan negara-negara berkembang.

Untuk itu, inisiatif IMF dan Bank Dunia itu memiliki dua pilar, yaitu memperdalam dialog dengan negara-negara berkembang dalam isu perpajakan internasional, serta mengembangkan alat diagnostik termutakhir guna membantu negara-negara anggota mengevaluasi dan memperkuat kebijakan perpajakan mereka.

Di Indonesia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi penerimaan perpajakan hingga semester I-2015 baru mencapai Rp555,2 triliun atau 37,3 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp1.489,3 triliun. "Secara nominal sudah lebih tinggi dari semester satu tahun lalu, namun persentasenya di bawah, karena penerimaan perpajakan tahun ini jauh lebih tinggi dari 2014," ujarnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (1/7).

Menkeu menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan perpajakan adalah perlambatan ekonomi triwulan I-2015, penurunan nilai impor antara lain karena tingginya biaya impor dan moderasi permintaan serta rendahnya harga komoditas dan depresiasi kurs rupiah.