NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan lembaga donor multilateral, maupun juga mitra bilateral yang menawarkan pinjaman atau utang untuk pembangunan, tidak mendikte program dan proyek pemerintah. Hal itu seperti dikatakan oleh Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wismana Adi Suryabrata, yang dilansir laman Antara, Senin (13/7).

Ia mengatakan pemerintah sudah memiliki skema dalam kerangka kemitraan strategis dengan calon lembaga peminjam, agar pinjaman disesuaikan dengan program prioritas pemerintah. "Kita memperjelas kepada mitra apa saja agenda kita, dan kita yang menentukan pelaksanaan itu," ujarnya. Menurut Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) 2015-2019 atau "Blue Book", terdapat 39 program yang mencakup 116 proyek pembangunan, dengan total nilai 39,9 miliar dolar AS.

Blue Book tersebut merupakan perencanaan kegiatan dan juga acuan yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN kepada Bappenas untuk didanai oleh pinjaman luar negeri. Terkait skema kemitraan, Wismana mencontohkan kerangka kemitraan yang sedang dinegoisasikan Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB).

Dalam kerangka itu, IDB menawarkan pinjaman kepada Indonesia sebesar lima miliar dolar AS yang rencananya akan dialokasikan untuk lima sektor sesuai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. "Sementara proyek-proyeknya akan disesuaikan dengan agenda dan usulan yang tersedia," tuturnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengubah syarat-syarat yang kerap memberatkan Indonesia dari lembaga peminjam atau kreditur asing. Syarat-syarat dari kreditur itu seperti penentuan konsultan proyek, kemudian kriteria penyelesaian pembebasan lahan oleh lembaga keditur. Ketentuan proyek tersebut, kata Andrinof, akan disesuaikan dengan rencana pemerintah.

Wismana mengatakan, hingga saat ini, untuk lembaga donor multilateral, terdapat tiga institusi yang sudah menawarkan pinjaman. Tiga lembaga itu adalah Asian Development Bank yang menawarkan pinjaman 14 miliar dolar AS, Bank Dunia 11 miliar dolar AS dan IDB 5 miliar dolar AS.

Mayoritas Infrastruktur Wismana mengemukakan rencana pinjaman 35 miliar dolar AS dari total 39,9 miliar dolar AS merupakan pendanaan untuk proyek infrastruktur. Sementara sisanya senilai 4 miliar dolar AS merupakan usulan untuk proyek-proyek pendidikan, kesehatan dan proyek lainnya dari program sosial.

Proyek infrastruktur yang sudah masuk dalam rencana pinjaman, di antaranya adalah proyek pembangunan jalan tol, jembatan, kelistrikan, waduk, manajamen pengolahan sampah, dan air minum. Terdapat juga proyek infrastruktur dari "Blue Book" sebelumnya yang pendanannya bersifat "multiyears" sehingga membutuhkan keberlanjutan pendanaan. Proyek tersebut, di antaranya proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.