NERACA

Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk terus mewaspadai serta membuka dialog dengan berbagai pihak terkait gejolak ekonomi dunia, khususnya di Yunani dan Tiongkok. "Cepat atau lambat dampaknya akan berpengaruh terhadap Indonesia, maka harus diantisipasi," kata Firmanzah, seperti dikutip laman Antara, Senin (13/7).

Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan dampaknya terhadap ekonomi di Indonesia. "Jangan memberikan stimulus berlebihan," katanya. Firmanzah juga mengatakan Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi internal dan eksternal. Menurutnya, di dalam negeri ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan eksternal adalah gejolak ekonomi di Yunani, penurunan saham Tiongkok hingga 30 persen, serta kebijakan dari keputusan bank sentral Amerika The Fed yang belum pasti.

Namun, Firmanzah mengatakan, tekanan akibat kondisi internal dan ekternal itu tidak akan membuat Indonesia mengalami krisis seperti 1998. "Fundamental kita masih terjaga, misalnya sekarang ada proses dan prosedur pengelolaan utang negara. Tapi pasti kabinet kerja bidang ekonomi ini libur lebarannya tidak akan tenang," tuturnya.

Kemudian pemerintah juga harus dapat mengelola usaha kecil dan menengah yang menyerap banyak tenaga kerja. Kemitraan pemerintah dengan dunia usaha harus berjalan baik. "Kalau kasus-kasus eksternal tak jelas selesainya sedangkan masalah internal tidak diatasi dengan baik, bisa saja terjadi resesi," katanya.

Sebelumnya, Kamis (9/7), Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha 'Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi' yang digelar oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan.

Presiden Jokowi mengatakan sangat yakin bahwa saat ini Indonesia tidak bisa lagi menunda untuk melakukan reformasi perekonomian secara fundamental. Reformasi yang mendalam dan menyeluruh dapat menghindari republik terjerat krisis ekonomi seperti yang terjadi di Eropa saat ini. Presiden Jokowi mengatakan masalah ekonomi lebih penting daripada masalah perombakan atau "reshuffle" kabinet. Karena itu, Jokowi memastikan ingin memberikan perhatian besar pada masalah ekonomi.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardjo, sejak terjadi krisis ekonomi di 2008, dunia semakin mudah tersentuh krisis. Pergerakan ekonomi Amerika Serikat (AS) sangat berpengaruh terhadap negara-negara lain di dunia tak terkecuali Indonesia. "Krisis di dunia semakin sering terjadi, sebelumnya setiap 10 tahun sekali, sejak 2008, krisis global terus berjalan, mulai dari AS kemudian menjadi krisis di Irlandia, Eropa, sampai sekarang, itu menyebabkan volatilitas negara-negara berkembang, jadi perlu mewaspadai, terjadi penguatan mata uang dolar AS, sehingga mempengaruhi mata uang yang lain," jelasnya.

Lebih jauh Agus Marto menjelaskan, kondisi tersebut juga memaksa Tiongkok yang merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap Indonesia sebagai mitra dagang utama Tiongkok. "Kondisi tertekan khususnya Tiongkok, baik dari investasi, penjulan ritel maupun produksinya, malah Rusia dan Brasil, selama beberapa kuartal ini negatif dan masuk resesi," kata Agus.

Saat ini, kata Agus Marto, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan dari ekspor komoditas. Ekspor manufaktur harus didorong untuk bisa berkontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. "Berakhirnya era booming harga komoditas, terus turun, 2015 tidak akan turun ternyata tetap turun, tadinya perkiraan turun 11 persen, turun 14 persen. Jadi ekspor bahan mentah perlu berkomitmen dengan barang ekspor bernilai tinggi," ucapnya.

Agus mengingatkan peristiwa di Yunani. Dalam tiga hari bertuturut-turut dana keluar dari bank di Yunani mencapai USD 2 miliar. Kenyataan tsb bisa berdampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. "Dalam kondisi global yang tidak menguntungkan, ekspor sedang bersaing, Yunani tidak setuju dengan proposal restrukturisasi utang. Terjadilah bank rush USD 2 miliar ditarik dalam 3 hari. Kalau ini tidak dilakukan kesepakatan, berdampak ke dunia bahkan Indonesia, ini perlu diwaspadai," ujar Agus.