Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi masih akan merosot lagi di bawah yang dicapai pada kuartal pertama tahun ini. Kinerja ekspor merosot sangat jauh dengan pencapaian hanya US$64 miliar selama periode Januari-Mei 2105. Padahal periode yang sama tahun 2014 mencapai US$73 miliar. Bahkan, pernah kinerja ekspor tahun-tahun sebelumnya mencapai hampir US$100 miliar per satu kuartal, sehingga ekspor Indonesia dalam satu tahun pernah mencapai US$200 miliar.

Prestasi ekspor seperti ini tentu sulit dicapai oleh pemerintah saat ini, meskin visi-misinya dicanangkan jauh lebih tinggi dari pemerintah yang ditinggalkannya. Sekarang kinerja ekspor yang jatuh ini menyebabkan daya tahan ekonomi sangat rapuh. Defisit neraca berjalan akan terus menganga. Perolehan devisa sekarang berasal dari arus modal masuk dan sebagian didominasi oleh arus modal portofolio. Dengan indikator ekonomi yang lemah seperti ini, maka sulit bisa bagi nilai tukar rupiah stabil di level Rp 13.000 per US$.

Tidak heran jika pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini menilai bagaimana perilaku rupiah selama masa dua tahun terakhir Presiden SBY dan masa awal pemerintahan Jokowi. Pada kedua periode ini perilaku rupiah menunjukkan perkembangan yang sama, terus melemah dan masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik karena indikator di belakangnya juga tidak menunjukkan perbaikan yang berarti.

Bahkan, harapan agar penurunan nilai tukar berhenti di tangan pemerintah baru tidak terjadi. Pasar tidak melihat ada respons kebijakan yang baik dari tim ekonomi baru. Akhirnya momentum perbaikan ekonomi dari pemerintah baru terlewatkan begitu saja. Sampai saat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan ke arah perbaikan indikator-indikator ekonomi yang akan menopang perbaikan nilai tukar.

Nilai tukar pada masa Presiden SBY pernah di bawah Rp 9.000 per US$ dan masih cukup kuat hingga akhir 2011. Tetapi pada 2011 menuju 2012 terjadi peristiwa penting yang tidak diantisipasi oleh pemerintah SBY, yakni surplus neraca berjalan lenyap. Neraca perdagangan jatuh dari surplus besar US$26 miliar menjadi defisit US$1,67 miliar. Defisit ini terus berlanjut pada tahun 2013, di mana neraca perdagangan menurun menjadi minus US$4,1 miliar.

Tidak ada kebijakan yang signifikan untuk mengatasinya dan keadaan seperti ini dibiarkan saja. Bahkan saran-saran ekonom untuk memperbaiki neraca perdagangan dari sisi fiskal (penyesuaian harga minyak) tidak ditanggapi, terutama menahan impor minyak yang berlebihan karena harganya rendah dan rawan penyelundupan.

Dengan indikator yang buruk dari sektor ekonomi luar negeri dan sekaligus ketiadaan respon kebijakan terhadap masalah defisit berganda tersebut, maka tidak bisa dipungkiri rupiah terus bergerak turun melemah menembus angka Rp 10.000. Terakhir pada masa pemeritahan SBY rupiah terpuruk menembus angka Rp 12.000 per US$.  Jadi kemerosotan nilai tukar sudah terjadi pada dua tahun terakhir pemerintahan SBY.

Lantas bagaimana perilaku rupiah pada masa Jokowi? Sukses demokrasi adalah modal politik yang kuat untuk mengubah keadaan ekonomi tersebut, minimal menahan laju kemerosotan nilai tukar dengan cara memperbaiki defisit nercara perdagangan dan neraca berjalan yang ada. Momentum awal pemerintahan hasil dari demokrasi sebenarnya memberikan harapan baru dan kepercayaan yang besar.

Tetapi modal politik tersebut sirna ketika harapan publik pada figur kabinetnya kurang menggembirakan. Ekspektasi publik dan pasar luruh sehingga upaya untuk mengembalikan kepercayaan tidak bisa diwujudkan. Lebih tidak dipercaya lagi ketika tidak ada respon kebijakan yang memadai untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah jelas penyebabnya. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja nilai tukar melemah dari Rp 12.000 menjadi Rp 13.000 per US$.

Ini menggambarkan kepercayaan pasar terhadap tim ekonomi merosot jatuh. Keputusan politik reshuffle kabinet sudah merupakan keniscayaan untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Kemerosotan nilai tukar dan indikator ekonomi pada awal pemerintahan Jokowi ini disebabkan oleh gabungan faktor-faktor politik dan faktor ekonomi itu sendiri.