Menuju Poros Maritim Dunia - KKP Kembangkan Budidaya Ikan Unggulan

NERACA

Lampung – Pembangunan  Poros  Maritim  Indonesia,  terus  didukung untuk meningkatkan  pemanfaatan potensi maritim bangsa  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Kementerian  Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mengembangkan komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yang sudah dikuasai teknologinya, seperti bawal bintang, kakap, teripang, kerapu, dan juga ikan hias seperti clown fish, blue devil dan banggai cardinal. Hal ini juga mendapatkan dukungan dari Komisi IV DPR – RI, pada saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung belum lama ini.

Direktur Jenderal  Perikanan  Budidaya,  Slamet  Soebjakto,  mengatakan  bahwa pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, akan meningkatkan daya  saing komoditas  perikanan  budidaya  dan  sekaligus  meningkatkan kesejahteraan pembudidaya,  karena harga jualnya yang mahal.  “Sebagai contoh adalah komoditas kerapu. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, produksinya meningkat19 % dengan peningkatan produksi mencapai 9,6 % per tahun. Ini akan terus kitadorong, karena kita masih punya peluang dengan potensi lahan yang mencapai 4,58juta hektar,” kata Slamet.

Untuk mengembangkan potensi komoditas yang ada, diversifikasi komoditas juga dilakukan.  “Komoditas bawal bintang dan kakap,  mulai  tahun ini  sudah termasuk komoditas utama produksi perikanan budidaya. Bawal bintang target produksinya 1.900 ton pada 2015 dengan target pertumbuhan produksi mencapai 31,5% sampai dengan 2019. Sedangkan untuk  kakap, target  produksi  2015  lebih  besar  yaitu 312.500 ton dengan pertumbuhan produksi hingga 2019 mencapai 17,31%,” terang Slamet.

Demikian juga ikan hias seperti Clown Fish, Blue Devil dan Banggai Cardinal. “Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB, salah satunya BBPBL Lampung, telah menguasai teknologi  budidaya  ikan  hias  tersebut.  Mulai  dari  pembenihan  sampai  dengan pembesaran. Kita tidak  lagi tergantung  dari  penangkapan  dari  alam,  sehingga kontinuitas produknya bisa diandalkan dan pasar ikan hias juga masih terbuka lebar. Secara keseluruhan, target produksi ikan hias tahun 2015 mencapai 1,7 miliar ekor,” tambah Slamet.

BBPBL  Lampung,  juga  sedang  mengembangkan  budidaya  udang  vaname  di Karamba Jaring Apung, sebagai alternatif usaha budidaya ikan di laut dan menjadi sumber penghasilan  pembudidaya.  Kepala  BBPBL Lampung,  Tatie  Sri  Paryanti, menyampaikan bahwa saat ini budidaya udang vaname di KJA cukup menjanjikan hasilnya.

“Dengan penebaran benih tokolan umur 3 minggu, sebanyak 2.500 ekor diKJA ukuran 3 x 3 m2, setelah 3 bulan didapatkan hasil 25 kg udang vaname size 60. Dengan  harga  jual  udang  vaname  saat  ini  yaitu  sekitar  Rp 54  ribu  per  kg, pembudidaya  sangat  kita  anjurkan  untuk  menyiapkan  12  lobang  KJA,  sehingga penghasilannya mencapai Rp 2,5 juta per bulan,” papar Tatiek.

Slamet menambahkan bahwa budidaya udang vaname di KJA perlu dikembangkan dengan beberapa perbaikan. “Potensi pengembangan budidaya udang vaname diKJA ini sangat besar. Cukup hemat energi karena tidak perlu kincir atau pompa, udang lebih tahan terhadap penyakit, sehingga kelulushidupannya bisa mencapai 60 – 80%. Ini  akan  berpeluang menjadi bagian  dari  pembangunan  poros  maritim,  yangs edang digalakkan,” jelas Slamet.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Titiek Soeharto, memberikan dukungan  atas  prestasi  BBPBL  lampung  dalam  mengembangkan  komoditas budidaya laut ini. “Ini bisa menjadi contoh di tempat lain yang memiliki potensi yang sama. DPR memberikan apresiasi atas pencapaian BBPBL Lampung, tetapi harus terus di tingkatkan dengan menyebarkan teknologi yang dimiliki ini ke masyarakat. Masyarakat harus merasakan  hasilnya. Karena  itu  akan  memberikan  dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pembudidaya,” jelas Titiek.

BBPBL  Lampung dengan  pencapaiannya saat  ini  diharapkan  menjadi  sentra pengembangan marikultur. “Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi budidaya  laut  terkini  dan  penyediaan  induk  serta  benih  unggul,  BBPBL perlu  didorong lagi agar lebih maju dengan peningkatan alat-alat yang lebih modern. Kita akan kembangkan lagi ke arah sana,” pungkas Slamet.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada triwulan I – 2015 yang lalu, perikanan budidaya memberi kontribusi terbesar pada peningkatan produksi sub sektor perikanan hingga 2,92 juta ton, dengan nilai Rp 21 triliun. Menurut catatan DJPB KKP, peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut sebagian besar disumbang dari produksi dengan pertumbuhan 4,69% rumput laut yang mencapai 2,1 juta ton dengan nilai Rp 4,9 triliun, kemudian ikan nila 149.000 ton dengan nilai produksi Rp 2,5 triliun, dan bandeng yang mencapai 137.000 ton dengan nilai Rp 1,9 triliun.

BERITA TERKAIT

Kunci Cermat Bermedia Sosial - Pahami dan Tingkatkan Kompetensi Platform Digital

Kecermatan dalam bermedia sosial sangat ditentukan oleh pemahaman dan kompetensi pengguna terkait platform digital. Kompetensi tersebut meliputi pemahaman terhadap perangkat…

IKM Tenun Terus Dipacu

NERACA Jakarta – Dalam menjaga warisan budaya nusantara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong pengembangan sektor industri kerajinan dan wastra…

PLTP Kamojang Jadi Salah Satu Rujukan Perumusan INET-ZERO

NERACA Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun Dokumen…

BERITA LAINNYA DI Industri

Kunci Cermat Bermedia Sosial - Pahami dan Tingkatkan Kompetensi Platform Digital

Kecermatan dalam bermedia sosial sangat ditentukan oleh pemahaman dan kompetensi pengguna terkait platform digital. Kompetensi tersebut meliputi pemahaman terhadap perangkat…

IKM Tenun Terus Dipacu

NERACA Jakarta – Dalam menjaga warisan budaya nusantara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong pengembangan sektor industri kerajinan dan wastra…

PLTP Kamojang Jadi Salah Satu Rujukan Perumusan INET-ZERO

NERACA Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun Dokumen…