NERACA

Jakarta---Negara-negara ASEAN merasa perlu membentuk lembaga pendanaan khusus yang membiayai infrastruktur, misalnya Asean Infrastructure Fund (AIF). Gagasan ini terealisasi berdasarkan pertemuan para menteri keuangan se-Asia Tenggara di Washington DC, Amerika Serikat.

Lembaga pendanaan khusus infrastruktur ini bekerja sama dengan Bank Pembangunan asia (Asian Development Bank/ADB). Dengan modal awal sebesar USD485,2 juta, yang terdiri dari penyertaan modal dari negara Asean sebesar USD335,2 juta, serta penyertaan modal dari ADB sebesar USD150 juta.

Malaysia sebagai salah satu pendiri dan pemrakarsa terbentuknya lembaga ini, mencatatkan diri sebagai negara yang paling besar menanamkan modal di Asean Infrastructure Fund dengan modal sebesar USD150 juta.

Catatan Kementerian Keuangan, pembentukan AIF,  Indonesia mengkontribusi sebesar USD120 juta. Pada masa mendatang AIF akan menerbitkan obligasi (bond) yang ditujukan kepada bank-bank sentral di Asean yang memiliki kelebihan cadangan devisa yang substansial.

Hal ini dilakukan untuk memperbesar kemampuan permodalannya. Bagi negara-negara Asean yang memiliki cadangan devisa lebih dari USD700 miliar, AIF menawarkan sebuah bentuk mobilisasi sumber daya di kawasan, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, nantinya AIF dalam ke depan akan menerbitkan infrastructure bond. “Asean Infrastructure Fund akan menerbitkan bond, tapi itu masih lama,” katanya

Sebagai kelompok negara-negara berkembang, infrastruktur menjadi kebutuhan utama pendongkrak laju perekonomian. ASEAN diperkirakan membutuhkan dana USD60 miliar/tahun untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Kebutuhan tersebut diperuntukan bagi pembanguan jalan, pembangunan rel kereta api, listrik dan penyediaan air bersih. Komitmen AIF memberi pinjaman pembangunan infrastruktur hingga tahun 2020 diperkirakan mencapai USD4 milliar.

Pendanaan bersama (co-financing) dengan ADB diperkirakan mencapai 70%, diharapkan mampu memberikan dukungan pendanaan infrastruktur lebih dari USD13 miliar. Sejalan dengan besarnya sumber pendanaan tersebut, AIF mengklaim mampu membantu menjamin akses energy, air bersih, sanitasi, dan sarana transportasi yang lebih baik bagi sekira 600 juta orang di kawasan Asia Tenggara.

Setiap tahunnya, AIF akan mendanai sekitar 6 proyek infrastruktur yang diseleksi berdasarkan rate of return yang kuat, baik secara ekonomi maupun keuangan, serta memiliki dampak potensial dalam mengurangi kemiskinan. Pembentukan AIF diklaim sebagai wujud kongkret hasil kerja sama keuangan negara-negara Asean.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan tidak akan menggantungkan biaya pembangunan di Indonesia pada penerimaan negara dalam APBN. "Pembangunan tidak bergantung pada APBN saja. Saya ambil contoh Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," katanya

Hatta menambahkan, untuk investasi MP3EI senilai Rp4.000 triliun, dana yang dikucurkan lewat APBN hanya sekira Rp755 triliun, sedangkan dana dari BUMN sebesar Rp900 triliun, dan investasi swasta sekira USD100 miliar. "Baru kemudian sisanya Foreign Direct Investment (FDI)," kata Hatta. **cahyo