Utang Harus Dikurangi Sebesar-Besarnya

NERACA

Jakarta---Krisis global “memaksa” pemerintah melakukan buy back SUN. Karena itu kini saatnya pemerintah menghentikan “kecanduan” utang. Apalagi utang hanya menambah beban rakyat. “Dana APBN selain tertelan untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan bunganya. Malah lebih dari separuh jatah APBN itu ditujukan untuk belanja pegawai. Intinya utang harus dikurangi sebesar-besarnya,” kata salah satu pengurus Komisi Anggaran Independen (KAI), Adbul Waidl dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Rabu (28/9).

Berdasarkan catatan, dalam RAPBN 2012 total alokasi dana untuk bayar utang plus bunganya mencapai Rp 170 triliun. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan Rp 215,72 triliun untuk belanja pegawai atau naik Rp32,8 triliun di banding tahun lalu. Kedua anggaran tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk fungsi pertahanan Rp 64,3 triliun, ekonomi Rp 97,5 triliun, lingkungan hidup Rp 10,6 triliun, pendidikan Rp 95,6 triliun, fasilitas umum Rp 26 triliun, kesehatan Rp 14,69 triliun, dan perlindungan sosial Rp 5,26 triliun.

Melihat kecilnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan, kata Abdul Waidl, maka pemerintah terkesan tidak serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Seharusnya, kata Abdul lagi, pemerintah harus hentikan kecanduan utang. Ini sama saja menggantungkan diri dengan mengandalkan utang. Jelas membebankan masyarakat. APBN sumber utamanya dari pajak, pajak itu dibayar masyarakat. Jelas tidak adil,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) sekaligus anggota KAI Teten Masduki menyatakan, pemberlakuan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata tidak efektif, terutama dalam pemangkasan angaran belanja pegawai pada APBN. “Moratorium itu kata pemerintah bertujuan untuk memangkas anggaran belanja pegawai. Tapi nyatanya di RAPBN (2012) malah naik. Padahal, selama ini kita tahu bahwa setiap instansi dan kementerian banyak yang anggaran berlebih,” tuturnya

Hal ini dapat menyebabkan berbagai pembangunan dan kewajiban kesejahteraan masyarakat yang langsung ditangani pemerintah pusat tidak dapat direalisasikan. “Pemborosan saja. Membengkaknya alokasi belanja pegawai, tentunya akan memperkecil porsi belanja modal dan barang,” tandasnya lagi.

Teten menilai selain moratorium akan lebih baik jika dilakukan juga pemecatan terhadap pegawai dengan prestasi buruk dan penghentian remunerasi. “Banyak pegawai dengan kinerja buruk tetap dipertahankan dan pegawai dengan kinerja bagus serta mampu menyelesaikan pekerjaan juga sudah cukup banyak. Lebih baik dipecat saja (pegawai kinerja buruk), lalu stop remunerasi. Pasti lebih efisien.”

Dia mengungkapkan, hanya dalam kurun enam tahun terakhir, alokasi untuk belanja pegawai mengalami kenaikan mencapai Rp142,47 triliun. Pertumbuhan nilai pengalokasian anggaran belanja pegawai ini, ujar dia, sangat tidak sebanding dengan besaran pengalokasian anggaran untuk belanja modal dan barang.

Selain itu, alokasi untuk belanja pegawai dalam RAPBN 2012 hanya akan dinikmati oleh pegawai pemerintah maupun pensiunan. Kebijakan menaikan gaji pegawai 5-20% setiap tahun dan pemberian remunerasi serta gaji ke-13 adalah penyebab utama pembengkakan ini. Padahal selama ini, pemerintah tidak memiliki desain rekrutmen pegawai negeri secara jelas. Baik itu rasio kelayakan pegawai negeri maupun standar kesejahteraan pegawai. **vanya

Related posts