NERACA

Lombok Tengah - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto mengatakan adanya kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1 Tahun 2015, tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunius pelagicus) memang banyak menjadikan nelayan lobster kehilangan mata pencahariannya. Namun begitu upaya permen itu sejatinya baik untuk keberlangsungan komoditas lobster jangka panjang. Oleh karenanya, agar para nelayan lobster tidak menganggur makanya kami dari KKP memberikan bantuan agar para nelayan lobster bisa berbudidaya ikan maupun rumput laut sebagai peganti mata pencaharian mereka.

“Program bantuan ini merupakan upaya kami memberikan solusi agar nelayan lobster bisa kembali mendapatkan pekerjaan,” kata Slamet kepada wartawan sesaat setelah melakukan tebar benih ikan bawal bintang, di kawasan karamba jaring apung (KJA) yang berlokasi di Teluk Bumbang, Desa Mertak, kec. Pujut, Lombok Tengah, Selasa, (7/7).

Setidaknya, di Lombok sendiri ada sekitar 855 orang eks penangkap lobster yang menganggur. Oleh karena itu, pihaknya memberikan bantuan sekitar Rp 15 milliar untuk pakan, jaring, dan benih. Belum lagi nanti kami juga berikan untuk daerah lain yang memang kena imbas dari kebijakan ini, seperti di Tarakan, Langkat, Pangandaran, yang untuk kepiting dan rajungan dan juga Kalimantan Timur. Nantinya mereka akan didorong agar mau berbudidaya ikan maupun rumput laut.

“Bukan hanya Lombok tapi daerah lain yang memang terkena imbas dari kebijakan ini akan kami berikan bantuan agar mereka memulai usaha dengan berbudidaya ikan maupun rumput laut mengingat kebanyak mereka memang tinggal di daerah pesisir,” imbunya.

Bukan hanya memberikan bantuan saja, ke depannya, juga akan diberikan pendampingan dan pelatihan dengan mengkawal secara tekhnologi. Sehingga nantinya setelah ini masyarakat bisa lebih mandiri.  “Rencananya untuk di Lombok sendiri akan dibangun Demonstration Farm (Demfarm) di tiga lokasi yaitu di Teluk Bumbang (Lombok Tengah), Telong Elong (Lombok Timur) dan Bungin (Sumbawa). Kita harapkan dengan demfarm ini, masyarakat sekitar akan mencontoh dan menduplikasi teknologi yang diterapkan sehingga diperoleh hasil yang maksimal dari budidaya yang dilakukan,” ujarnya.

Adapun untuk program Direktorat Budidaya ke depan, lanjut Slamet lagi, adalah bagaimana mengoptimalkan poros maritim nasional baik budidaya ikan keramba laut maupun rumput laut, selain itu juga menggulirkan adanya program pakan mandiri mengingat masalah pakan ikan masih menjadi masalah utama bagi para pembudidaya ikan karena sangat menguras biaya produksi.

“Sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan potensi laut maka untuk program budidaya sendiri kami pada budidaya komoditas ikan laut. Tapi juga tidak meninggalkan budidaya di darat baik tawar maupun payau dan terus mengupayakn bagaimana agar bisa menekan cost pakan karena memang itu masih menjadi masalah utama selama ini,” ucapnya.

Kendati demikian, dirinya menargetkan untuk masalah pakan sendiri akan selesai pada tahun ketiga, dimana pada tahun 2019 nanti Indonesia sudah dapat mewujudkan kemandirian pakan ikan nasional. “Tahun pertama untuk pembelajaran, tahun kedua untuk pematangan, jadi tahun ketiga kita sudah dapat mengatasi masalah pakan ikan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah, Normal Suzeta, mengatakan, sebagian besar wilayah Lombok Tengah adalah wilayah pesisir, yang sebagian besar warganya adalah nelayan, diantaranya adalah nelayan lobster. Adanya kebijakan pelarangan penangkapan lobster adalah pukulan berat bagi sebagian warga kami. Tapi setelah pemerintah pusat memberikan bantuan ini menjadikan masyarakat kami mendapatkan pekerjaan kembali.

“Adanya langkah pusat memberikan bantuan baik anggaran maupun pendampingan merupakan langkah tepat. Karena meski tinggal di wilayah pesisir, masyarakat kami tidak hanya mengandalkan hasil laut saja. Tapi mereka juga berbudidaya ikan maupun rumput laut sebagai penopang perekonomian mereka,” katanya.

Oleh karenanya dari pihak daerah sangat berterimakasih atas perhatian dari pusat akan nasib para nelayan. Harapannya masyarakat kami dapat memanfaatkan peluang besar ini untuk dapat belajar dan bisa memulai usaha berbudidaya. “Kami akan terus tekankan kepada warga kami agar bisa memaksimalkan dari apa yang telah diberikan oleh pusat saat ini,” tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada triwulan I – 2015 yang lalu, perikanan budidaya memberi kontribusi terbesar pada peningkatan produksi sub sektor perikanan hingga 2,92 juta ton, dengan nilai Rp 21 triliun. Menurut catatan DJPB KKP, peningkatan produksi perikanan budidaya tersebut sebagian besar disumbang dari produksi dengan pertumbuhan 4,69% rumput laut yang mencapai 2,1 juta ton dengan nilai Rp 4,9 triliun, kemudian ikan nila 149.000 ton dengan nilai produksi Rp 2,5 triliun, dan bandeng yang mencapai 137.000 ton dengan nilai Rp 1,9 triliun.