NERACA
Depok - Kendati semua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memberikan kritisi tajam dan keras, serta dibahas intensif dengan semua OPD di kawasan Puncak-Bogor, ternyata dalam Rapat Paripurnanya, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Walikota Depok tetap disetujui. Bahkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, dapat diterima dan Rancangan Peraturaan Daerahnya (Raperda) ditetapkan menjadi Perda, menjadi bukti hukum formal yang sah tidak bermasalah.

Demikian hasil rangkuman data dan keterangan yang diperoleh Neraca dari Sekretariat DPRD Kota Depok, hingga Rabu Kemarin (8/7).

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, dalam kererangan resminya dalam paripurna penyampaian LPJ, menjelaskan bahwa sebagaimana dalam UUD bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD. Bentuknya berupa Laporan Keuangan yang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran APBD.

Menurutnya, LPJ Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud disampaikan pasca audit BPK, karena Raperda tentang LPJ pelaksanaan keuangan, dalam bentuk perhitungan APBD dan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dikatakan, catatan strategis DPRD Kota Depok terhadap LPJ pelaksanaan APBD 2014 oleh Walikota, menjadi sangat penting karena sebagai wujud Laporan Pelaksanaan Tugas (progress report). Tujuan utama, lanjutnya, agar dapat diketahui hasil pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran, dan merupakan sarana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok."Apakah sudah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas," kata dia.

Selain itu, juga merupakan “alat control” dari DPRD agar bisa dinilai sejauh mana pelaksanaan disiplin anggaran dan usaha pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok.

Sementara dalam pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan tertulis dalam keterangan resminya, dinilainya bahwa pencapaian penyerapan anggaran yang tidak maksimal pada tahun 2014, mengakibatkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cukup besar yaitu kurang lebih Rp756 Milyar. Hal itu merupakan salah satu bentuk kelemahan kinerja pemerintah Kota Depok, Unit Kerja Pemerintah melalui Organisasi perangkat Daerah (OPD), belum memaksimalkan program kinerjanya dengan baik.

"Untuk itu ke depan pencapaian penyerapan anggaran disetiap OPD harus ditingkatkan dengan pengawasan pada perencanaan yang maksimal," ujar dia sebagaimana keterangan yang disampaikan Fraksi PDIP yang diperoleh Neraca.

Selain itu juga disorot tentang alokasi anggaran yang sesuai dan manajemen waktu yang harus lebih baik, sehingga pada tahun anggaran berikutnya dapat mencapai target yang optimal.

Kemudian Fraksi Gerindra, menilai pemerintah masih sering terjadi tingkat penyerapan anggaran yang belum maksimal, baik secara keseluruhan maupun penyerapan pada masing-masing OPD.

Dikemukakan, alasan selalu sama dari tahun ke tahun, yaitu adanya kegagalan dalam proses pelelangan, terjadinya penumpukan pekerjaan pada triwulan terakhir yang berakibat banyak kegiatan fisik tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan Fraksi PKS, mengapresiasi kinerja penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah."Hasilnya baik dan telah melampaui target yang ditentukan," tutur Ketua DPD PKS Depok, Supariyono.

Akan tetapi, lanjutnya, kegiatan pembangunan fisik atau belanja modal sering kali terlambat dimulai. Hingga 6 bulan pertama masih banyak kegiatan fisik yang belum berjalan. Kondisi tersebut, menurut PKS, berpotensi membesarnya SILPA dari belanja modal yang tidak terserap. Fraksi PKS menghimbau kepada pemerintah Kota Depok agar untuk tetap fokus memberi arahan dan mengevaluasi OPD untuk meningkatkan kinerjanya.

"Sehingga, anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat Kota Depok," tulis resmi pandangan Fraksi PKS menilai Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail..

Fraksi PAN, melihat pemanfaatan asset asset Pemerintah di Kota Depok perlu segera dilakukan sebagai salah satu sumber PAD. Dan, para pelaku usaha yang masih banyak belum memiliki perijinan, hal ini memerlukan peningkatan kinerja terutama dalam pengawasan dan penertiban.

Sedangkan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, Pemerintah juga harus memberikan kemudahan perijinan bagi investor. Untuk itu, Fraksi PAN Depok meminta Pemerintah agar membuat komitmen yang jelas kepada para penanam modal yang ingin berinvestasi di Kota Depok.

'Hal tersebut juga nantinya bisa memperkerjakan warga Depok sesuai sumberdaya yang dibutuhkan," katanya menegaskan dalam pandangan fraksinya kepada Walikota.

Lain halnya dengan Fraksi Partai Golkar, bahwa besarnya SILPA sebagai akibat dari tidak terealisasinya kegiatan disebabkan oleh perencanaan dan waktu pengadaan barang atau jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan,

"Jelas ini merupakan kelalaian yang tidak boleh terulang kembali, karena Pemerintah menggali sumber anggaran dari rakyat dan dampak dari semua ini rakyat yang dirugikan," Babai Suhaemi dari Fraksi Golkar menandaskan.

Fraksi partai Demokrat, menilai pencapaian kinerja dari masing-masing OPD terkait penggunaan anggaran, belum mencapai target, dan meminta tahun berikutnya kinerja Pemerintah Kota Depok dapat lebih dioptimalkan.

Fraksi PPP, mengapresiasi target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Depok. opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Pemerintah Kota Depok APBD 2014, dapat dicapai untuk keempat kalinya."Kita syukuri dan memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Kota Depok," ditegaskan Fraksi PPP dalam pandangan resminya menilai LPJ Walikota Depok. Dasmir