NERACA

Sukabumi - Lagi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi dibuat kecewa oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi. Kekecewaan itu berawal ketika anggota Panitia Khusus (Pansus) pertanggungjawaban dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014, sudah berjanji melakukan pembahasan dengan dinas tersebut, namun dinas tersebut tidak ada. Bahkan yang membuat kecewa semua anggota pansus, mereka datang dua jam lebih dari jadwal yang sudah ditentukan, kedatangan jajaran pejabat Dinkes juga bukan hanya membuat kecewa saja, melainkan pansus juga tersinggung.

"Pembahasan dengan Dinkes dijadwalkan jam 9 pagi, tapi setelah dua jam menunggu dan pansus akan bertemu dengan OPD berikutnya, jajaran Dinkes baru datang, dan akhirnya smeua anggota menolak, namun kita sarankan untuk membuat jadwal berikutnya," ujar Ketua Pansus H. Faisal Anwar Bagindo saat ditemui Neraca, Selasa (7/7).

Sebenarnya, kata Faisal, banyak yang akan dibahas oleh pansus dengan beberapa dinas dan OPD, di kota Sukabumi terkait pertanggungjawaban dan penggunaan APBD tahun anggran 2014."Seperti halnya dengan Dinkes, kita juga akan bahas adanya rekomendasi dari BPK serta kiat-kiat apa saja dalam mempertahankan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang baru diraih oleh Pemkot Sukabumi beberapa bulan yang lalu, bagaimanpun juga penghargaan WTP tidak lepas dari peran dari dewan juga," ujarnya

Ketika ditanyakan alasan apa yang dilontarkan oleh pihak Dinkes, Faisal mengungkapkan, alasan mereka karena banyaknya jadwal, tapi itu kan bukan alasan yang tepat."Biasanya juga bisa dihadiri oleh wakilnya, dan kepala Dinkes bisa melakukan pembahasan dengan pansus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini akan menjadi catatan kami, karena bukan hanya kali ini saja Dinkes membuat kecewa kami, hal serupa juga pernah dilakukan oleh OPD tersebut dia pansus yang lain," tandasnya

Disisi lain, lanjut Faisal, SKPD atau OPD sering mengkritik dewan terkait keterlambatan waktu, namun setelah fakta yang terjadi saat ini?. Seharusnya yang mengkritik atau mengkoreksi lebih tahu dan tidak mungkin akan membuat kesalahan."Apalagi kalau alasannya tidak ada undangan. Makanya kami juga cek ke bagian pendamping apakah diundang atau tidak. Tapi menurut pendamping sudah diundang," ujarnya.

Terkait jadwal Pansus, Faisal menjelaskan, pertama dari sekitar 26 OPD yang ada, tidak semua diundang dalam pembahasan, melainkan sekitar 11 OPD yang di jadwalkan oleh pansus."Ke 11 OPD itu merupakan ada beberpa rekomendasi dari BPK. karena kalau tidak salah ada tiga yang menjadi penilaian BPK. Yaitu pertama menyangkut keuangan, kedua pengendalian internal, dan ke tiga, kepatuhan atas regulasi dan peraturan perundang_undangan," ujarnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Faisal, meski pansus tidak mempunyai target kapan pembahasan pansus ini harus rampung. Namun, pembahasan ini diharapkan selesai sesuai jadwal. Arya