NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan ini sibuk melakukan fit and proper test penyaringan pejabat tinggi negara untuk menempati jabatan strategis sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Ini menunjukkan jabatan strategis di lembaga tinggi negara tersebut sangat vital, dan tidak semata-mata bergantung atas hasil assesmen kompetensi kemampuan dan pengalaman yang bersangkutan, melainkan ada nuansa politik di belakangnya. Mengapa?

Pejabat negara adalah pejabat politik. Di Indonesia yang tergolong pejabat negara adalah mereka yang dipilih oleh rakyat atau yang dipilih oleh DPR atau yang ditunjuk oleh Presiden.

Munculnya seorang pejabat sangat tergantung pada sistem pemerintahan dan organisasi pendukungnya. Dalam sistem pemerintahan otoriter, seorang pejabat negara dapat muncul melalui penunjukkan pihak yang berkuasa. Sementara dalam sistem demokrasi pejabat negara muncul melalui pemilihan terbuka atau penyaringan yang bersifat objektif berdasarkan pada kemampuan dan pengalaman.

Sistem pemerintahan juga menentukan hubungan antara pejabat negara dengan rakyat. Dalam sistem otoriter pejabat negara adalah pejabat yang menjalankan amanat dari atas yang berpuncak pada pimpinan tertinggi. Baginya tidak ada persoalan apakah amanat yang dijalankan itu bermanfaat bagi rakyat atau tidak. Rakyat adalah objek yang tidak mempunyai hak untuk menolak setiap kebijakan dari atas.  

Sementara dalam sistem demokrasi, dimana rakyat menjadi penguasa, pejabat negara harus mengabdi pada rakyat. Persetujuan rakyat adalah keputusan tertinggi yang harus dipatuhi.

Dalam sistem demokrasi yang baru berkembang, beberapa prinsip demokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama pada rekrutmen politik pejabat negara. Meski ada ketentuan yang bersifat demokratis, dalam praktik seringkali terdapat penyimpangan yang tidak objektif. Baik yang berkaitan dengan partai politik maupun tidak.

Nah, di Indonesia sistem demokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Peran pimpinan, terutama dalam partai politik sangat menentukan, meski keberadaan partai politik merupakan alat perwujudan dan lambang adanya demokrasi. Dalam hampir semua partai politik, pucuk pimpinan sangat berkuasa. Mereka pada umumnya, dapat memutih-hitamkan nasib kader-kader partai.

Sejarah misalnya, memperlihatkan bahwa rekrutmen hakim agung di Indonesia tidak pernah dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Masyarakat tidak pernah mengetahui kapan seorang hakim agung baru menempati pos nya. Penentuan list hakim yang akan dicalonkan menjadi hakim agung lebih banyak didominasi oleh pihak Mahkamah Agung dan diwarnai oleh isu kedekatan serta like and dislike tanpa adanya kriteria yang didukung parameter obyektif. Nuansa korupsi, kolusi dan kedekatan sangat kental, namun masyarakat sama sekali tidak mendapatkan akses untuk dapat terlibat dalam proses.

Menurut pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago, Selasa (27/9), dalam menentukan seseorang untuk menduduki suatu posisi yang mesti diperhatikan itu kemampuannya. Apakah orang itu memiliki kapabilitas dan kompeten untuk sebuah jabatan.

“Untuk hal-hal terkait apakah dia anggota suatu partai tertentu atau lainnya, urusan belakangan. Jangan memaksakan seseorang untuk menjabat hanya karena diminta parpol. Akan lebih baik jika orang parpol mencari orang di luar parpol yang profesional kemudian diajukan atas nama parpol itu,” ujarnya.

Soal negosiasi antara pemerintah (presiden) dengan parpol mengenai suatu jabatan lembaga tinggi negara, menurut dia, sudah pasti ada. Mungkin meminta posisi yang lebih enak. Tetapi keinginan parpol tersebut harus di jawab presiden dengan hak konstitusional.

”Presiden harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan parpol. Kalau presiden mengikuti keinginan parpol, risikonya tinggi. Bisa-bisa malah bukan makin bagus pemerintahan tapi malah makin jelek”, ujar Andrinof. vanya/fba