Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Banyak pihak mengakui kondisi perekonomian nasional saat ini tidak menggembirakan, khususnya pada sejumlah indikator ekonomi yang memperlihatkan tren perlambatan, seperti menurunnya konsumsi domestikyang selama ini menjadi motor utama perekonomian negeri ini.

Hal ini tentu berakumulasi dan menjadi risikoketidakpastian yang memukul kepercayaan baik produsen maupun konsumen. Risiko ketidakpastian semula bersumber dari eksternal yaitu sikap The Fed yang tidak konsisten atas rencana kenaikan suku bunganya. Namun beberapa indikasi dari internal seperti menurunnya pertumbuhan kredit perbankan, depresiasi kurs rupiah yang kian dalam, tidak optimalnya penerimaan pajak serta masih tertekannya pendapatan devisa ekspor, kondisi perekonomian nasional kini memang memprihatinkan.   

Karena itu, pemerintah setidaknya harus berhadapan dengan dua persoalan sekaligus. Pertama, memitigasi dampak ketidakpastian perekonomian global. Kedua, meningkatkan kepercayaan para pelaku ekonomi tentang prospek ekonomi nasional untuk mencegah semakin memburuknya kondisi perekonomian seperti penutupan fasilitas produksi, dan meluasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kian lesunya perekonomian domestik.  

Belajar dari penanganan krisis 2008 dan 2011, saat itu Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan lintas sektoral, koordinasi sektor fiskal-moneter-riil, serta memperkuat komunikasi dengan dunia usaha. Hal ini perlu segera dilakukan tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi ketidaksinkronan kebijakan lintas sektor supaya pasar dan pelaku ekonomi memahami benar dan bisa mengikuti arah kebijakan pemerintah.

Karena tanpa keterpaduan, kebijakan yang dihasilkan hanya bersifat sporadis belaka, sehingga tidak banyak membantu untuk keluar dari kondisi saat ini. Salah satu langkah yang menonjol dan secara intensif dilakukan pemerintah pada penanganan krisis 2008 dan 2011 yakni dialog dua arah dan koordinasi dengan dunia usaha.

Ini tidak lain untuk mendapatkan masukan-masukan dari kalangan dunia usaha, serta dapat digunakan sebagai media untuk mengajak swasta bersama pemerintah dalam mengatasi krisis pada saat itu.

Pemerintah pada saat itu meminta dunia usaha untuk tidak panik dan tidak melakukan aksi-aksi korporasi yang justru semakin menekan ekonomi nasional. Kita tentu ingat dalam berbagai kesempatan pemerintah bersama kalangan usaha yang diwakili organisasi seperti Kadin, Apindo, dan asosiasi lainnya terus berkoordinasi merespon sejumlah perkembangan ekonomi global dari hari ke hari tanpa mengenal lelah demi kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Semoga!