Anggaran BIN Dinaikkan Rp200 M

NERACA

Jakarta---Guna meningkatkan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN). Maka DPR sepakat menaikan anggaran BIN sekitar Rp200 miliar. Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan. Apalagi, bidang kerja BIN pun bertambah, tidak hanya menyangkut masalah keamanan saja. “BIN memang ada kenaikan anggaran. Kenaikannya tidak terlalu besar sih, dari Rp1,2 triliun jadi Rp1,4 triliun. Ya sekitar Rp200 miliar,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Jakarta,27/9

Kenaikan anggaran itu, menurut Mahfudz, sekaligus mendorong BIN untuk tidak hanya fokus pada persoalan keamanan. Tapi juga pada persoalan ekonomi, pangan, lingkungan hidup, dan energi. “Ya termasuk masalah cyber crime. Jadi penambahan anggaran juga terkait dengan perluasan bidang dan wilayah kerja dan untuk biaya operasional,” tambahnya

Adapun terkait penyelesaian Rancangan Undang Undang Intelijen yang kini tengah dibahas di DPR, Mahfudz menegaskan, aksi bom bunuh diri di Solo tak akan berpengaruh pada penyelesaian RUU itu. “Penyelesaian RUU Intelijen tetap sesuai jadwal, tidak terkait dalam konteks kasus teroris di Solo. Apakah nanti RUU ini disahkan, apakah ada perubahan yang dramatis, ya tidak,” paparnya

DPR dan Pemerintah jelasnya memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan RUU Intelijen. Mengingat RUU itu, selain mengundang kontroversi, juga memiliki resistensi yang tinggi dari masyarakat. Hingga kini, Mahfudz menegaskan, Pemerintah dan DPR sepakat, BIN memiliki kewenangan otoritatif, dan imperatif untuk melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga keamanan lain yang juga memiliki fungsi intelijen.Menurut dia, dibutuhkan koordinasi yang cepat antara BIN dan lembaga lainnya. “Kalau fungsi koordinasi lebih cepat, saya yakin fungsi intelijen untuk early warning yang dilakukan BIN, direspon cepat lembaga terkait,” tegas dia.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan sebenarnya yang paling penting untuk BIN itu adalah masalah kinerja. Anggaran menurutnya memang merupakan hal yang penting, namun jika dari segi prestasi tidak ada yang signifikan yang bisa dicapai oleh BIN maka menurut Pram maka tentunya penambahan anggaran menjadi sia-sia. “Harus juga dipertimbangkan seperti dalam kasus Bom Cirebon dan Bom Solo ketika sudah berhasil diidentifikasi namun tetap terjadi aksi bom bunuh diri maka harus dipikirkan untuk memberikan anggaran yang besar pada BIN.

Mengenai isu adanya persaingan antara TNI dan Polri dalam menduduki jabatan Kepala BIN, Pram menjelaskan bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Rivalitas dimanapun akan tetap ada. Pram tidak mempercayai isu mengenai pelaku bom bunuh diri adalah orang-orang yang berasal dari jajaran aparat keamanan lainnya yang ingin mendeskriditkan Sutanto sebagai Kepala BIN.”Saya tidak mempercayai adanya teori konspirasi seperti itu, terlalu tega lah kalau masalah rivalitas antara lembaga saja sampai mengorbankan masyarakat sipil yang tidak berdosa,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kenaikan Gaji PNS Kuras Anggaran Rp2,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April…

Pemkot Depok Siapkan Anggaran Underpass Rp800 Miliar

Pemkot Depok Siapkan Anggaran Underpass Rp800 Miliar NERACA Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp800 miliar…

Pemda Diklaim Berhasil Hemat Anggaran Rp110 Triliun

    NERACA   Bali - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan dalam dua tahun terakhir sejumlah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…