NERACA

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kegiatan pasar murah yang digelar mulai 2 hingga 16 Juli 2015 dapat memberlakukan sistem transaksi nontunai. "Minimal selama enam hari pertama, kalau bisa, saya minta tolong supaya diterapkan sistem transaksi nontunai. Kalau memang ternyata sukses, ya bisa dilanjutkan," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Menurut dia, penerapan sistem transaksi nontunai itu diberlakukan agar pelaksanaan kegiatan pasar murah tepat sasaran, yakni kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. "Karena selama ini terindikasi bahwa kegiatan-kegiatan pasar murah itu sudah banyak dikuasai oleh tengkulak yang ingin menjual barang-barangnya lagi ke masyarakat dengan harga tinggi. Kita tidak mau ini terjadi," ujar Basuki.

Mantan anggota DPR RI Komisi II itu menuturkan salah satu kesulitan yang dihadapi saat pelaksanaan pasar murah, yakni melakukan pendataan terhadap para pembeli, karena tidak diketahui asalnya. "Oleh karena itu, saya minta supaya dilakukan pendataan, sehingga kita bisa tahu siapa saja, dan berasal dari kalangan mana saja yang berbelanja di pasar murah itu. Jadi, nanti ketahuan kalau ada tengkulak," tutur Basuki.

Lebih lanjut dia mengungkapkan data yang diperoleh melalui perbankan itu, akan dicocokan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian dijadikan acuan untuk penyelenggaraan pasar murah berikutnya. Sementara itu, sambung dia, untuk memudahkan masyarakat dalam penerapan transaksi non tunai di pasar murah tersebut, sejumlah bank yang telah bekerjasama akan membuka stand pendaftaran. "Saya sudah minta ke Pak Djangga Lubis (Direktur Utama PD Pasar Jaya) supaya bank yang membuka stan di pasar murah sekalian mulai sosialisasi pembayaran pakai kartu elektronik," ungkap Basuki.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) menyatakan, gerakan transaksi nontunai mampu memberikan manfaat transparansi yang lebih baik lagi. Apalagi jikalau penerapan sistem tersebut pada APBN Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, saat ini pihak otoritas keuangan tengah memperkuat sistem tersebut. "Transaksi nontunai akan lebih aman, kenyamanan yang tidak perlu bawa uang tunai pakai plastik ke mana-mana cukup pakai kartu elektrik, lalu kecepatan, tetapi yang perlu dilihat adalah transparansi," kata Agus.

Bahkan, dengan anggaran APBN Indonesia yang hampir menyentuh Rp2.000 triliun ini, jikalau diterapkan menggunakan transaksi non tunai mampu membasmi praktik korupsi yang selama ini masih menjadi musuh utama masyarakat Indonesia. "Gerakan pembayaran nontunai itu bisa mencegah pencucian uang dan korupsi, kalau APBN itu yang dilakukan pakai tunai, kita tidak tahu berapa jumlah yang akan dikorupsi jumlahnya, secara nasional akan bertambah efisiensi," tukas dia.

Sejauh ini, transaksi non tunai terus menunjukkan pertumbuhan di Indonesia. Dalam catatan Bank Indonesia (BI), trasaksi pembayaran nontunai di seluruh Indonesia terus meningkat dari sekitar 5% pada tahun lalu menjadi lebih dari 10%. Anggota Task Force Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia (BI) Pungki P Wibowo mengungkapkan, transaksi tunai masih mendominasi sebesar  89,7%. Sedangkan  untuk transaksi nontunai, terdiri dari pembayaran menggunakan kartu kredit sebanyak 3,8%, kartu debit 5,6%, dan sisanya penggunaan uang elektronik dan voucher.

Memang, jika dibandingkan dengan negara-negara maju penggunaan nontunai di Indonesia masih kalah. Namun, terus meningkat. “Kami terus mendorong transaksi nontunai karena bisa meningkatkan efesiensi dan lebih aman,” katanya. Sementara itu, Bank Mandiri mengungkapkan penggunaan transaksi non tunai melalui produk e-Money hingga Maret 2015 mencapai Rp 485,4 miliar atau naik 30,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 31,7 miliar.

Direktur Bank Mandiri Hery Gunadi mengungkapka jumlah pengguna pra bayar naik signifikan sebesar 47% dari 3,56 juta pada Maret 2014 menjadi 5,4 juta pada Maret 2015. Seiring meningkatnya jumlah pengguna, transaksi juga meningkat signifikan hingga 9 kali lipat dari 2010 ke 2014 yaitu dari 15,2 juta kali menjadi 44 juta kali. Nilai transaksi juga naik signifikan mencapai 6 kali lipat dari tahun 2010 ke 2014, dari Rp 253 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.