Membaiknya kondisi perekonomian Amerika Serikat, secara teoritis akan berpengaruh terhadap Indonesia. Pasalnya,  saat ini ekonomi Indonesia sekarang ditengarai  memasuki tahap resesi. Ini terlihat dari kontraksi ekonomi triwulan ke triwulan dalam dua triwulan terakhir secara berturut-turut. Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2014 tumbuh negatif  2,06% dan triwulan I-2015 sebesar negatif  0,18%.

Apabila situasi ini tidak direspon dengan kebijakan stimulus serta langkah-langkah komprehensif  dan terintegrasi dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI), dipastikan akan terjadi “lingkaran setan” yang menuju depresi ekonomi.

Karena dalam kondisi inflasi tinggi yang masih membayang, maka akan terjadi stagflasi, yaitu resesi dan inflasi sekaligus. Dampaknya akan sangat berat bagi masyarakat dan tentunya sangat tidak diharapkan sebab akan memicu masalah sosial yang bertekanan tinggi.

Persoalan ancaman resesi yang dialami Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada definisi resesi pada tataran teoritis, tetapi juga pada fakta di lapangan. Secara kasat mata, telah terjadi kelesuan  transaksi di pasar. Ini tidak hanya dialami oleh bisnis kebutuhan tersier dan sekunder, tetapi juga bisnis kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Para penjual sembako telah merasakan turunnya pendapatan mereka secara cukup signifikan belakangan ini.

Penurunan daya beli masyarakat Indonesia saat ini disebabkan berbagai permasalahan, antara lain pelemahan pertumbuhan ekonomi China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, penurunan nilai rupiah, kegagalan kebijakan hilirisasi industri dan local content selama beberapa dekade terakhir, gonjang-ganjing politik yang mengganggu ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, masih banyak pegawai yang belum mengalami kenaikan gaji alias stagnan dalam tiga tahun terakhir.

Sejalan dengan pembenahan akar permasalahan yang ada, kini saatnya dibutuhkan langkah cepat agar Indonesia keluar dari resesi saat ini. Langkah cepat untuk mengatasi resesi saat ini adalah intervensi pemerintah lewat belanja yang lebih besar dan cepat di pasar untuk mengimbangi penurunan daya beli masyarakat dan sektor swasta. Sayangnya, kondisi penerimaan pajak saat ini yang relatif rendah akan menghambat upaya pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, butuh terobosan untuk mendanai belanja intervensi pemerintah.

Pada beberapa waktu terakhir, pembiayaan eksternal pemerintah salah satunya diperoleh lewat penjualan obligasi pemerintah kepada masyarakat dalam negeri. Kebijakan ini baik untuk mengurangi utang luar negeri, tetapi secara ekonomi menimbulkan crowding out, yaitu rebutan dana antara pemerintah dan sektor swasta dalam negeri atas dana masyarakat. Akibatnya biaya dana perbankan dan suku bunga kredit bertengger pada level yang relatif tinggi.

Cara untuk mengatasi crowding out adalah melalui pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia (BI). Ini mirip dengan kebijakan quantitative easing yang diterapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, namun yang dibeli adalah obligasi pemerintah, bukannya surat berharga perusahaan. Cara ini lebih efektif ketimbang BI membeli surat berharga perusahaan, sebab dana tersebut dapat mudah mengalir ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan penerima stimulus.

Quantitative easing lewat pembelian obligasi pemerintah oleh BI akan mengurangi aliran dana ke luar negeri dan membuat pemerintah dapat memperbesar dan mempercepat realisasi belanja. Dengan demikian dapat menutup penurunan daya beli masyarakat sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dana untuk membeli obligasi pemerintah dapat diperoleh BI lewat pencetakan uang. Kebijakan ini dapat meningkatkan inflasi namun sepanjang hal tersebut dilakukan secara terukur, maka dampak inflasinya tidak besar dan dapat ditutup oleh peningkatan pendapatan masyarakat dari stimulus belanja pemerintah. Semoga!