NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus dalam meningkatkan kualitas kehidupan di kawasan perkotaan sebagai upaya guna menangani pemukiman kumuh yang terdapat di berbagai daerah perkotaan di Tanah Air. "Penanganan permukiman kumuh menuju kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019 difokuskan pada upaya peningkatan kualitas di kawasan perkotaan," kata Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rina Farida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perlunya upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Sebagaimana diberitakan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemenpupera menggalakkan pembangunan sanitasi di wilayah kumuh sebagai upaya mencapai 100 persen akses sanitasi pada akhir tahun 2019. "Wilayah kumuh haruslah legal dan sanitasinya perlu ada," kata Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono. Untuk itu, ujar Andreas, juga diperlukan adanya kegiatan edukasi sehingga tercipta permukiman yang layak serta memiliki sarana air bersih yang layak untuk diminum.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong generasi muda membantu pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target 100 persen akses sanitasi pada akhir 2019. "Diharapkan anak muda Indonesia sebagai 'agent of change' dapat mengembangkan dirinya untuk menjadi generasi baru yang peduli sanitasi dan menjadi pemicu bagi masyarakat luas," ujar Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kemenpupera Maliki Moersyid.

Menurut Maliki, hal tersebut karena beragam gagasan dan inovasi baru dalam memecahkan masalah sanitasi di berbagai wilayah di Indonesia diharapkan dapat dikembangkan dari kreativitas anak-anak muda. Apalagi, tutur dia, anak muda sebagai penerus masa depan bangsa, merupakan kelompok yang memiliki potensi dan mampu menjadi agen perubahan dalam mengajak baik kepada lingkungannya maupun masyarakat luas untuk peduli terhadap sanitasi serta permukiman yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, bangsa Indonesia berkomitmen untuk menciptakan permukiman layak huni dan berkelanjutan dengan mengupayakan pembangunan prasarana dan sarana di berbagai bidang permukiman, air minum dan sanitasi. "Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya masalah infrastruktur saja, tetapi perlu dukungan dari seluruh 'stakeholders' melalui berbagai kegiatan yang mendorong seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan berperan aktif dalam menangani permasalahan yang ada saat ini," imbuhnya.

Target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional periode 2015-2019 mengamanatkan program 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen bebas kumuh, dan 100 persen akses sanitasi pada akhir tahun 2019. Maliki Moersyid dalam sejumlah kesempatan sebelumnya juga mengakui bahwa tantangan yang dihadapi guna mencapai 100 persen sanitasi pada 2019 dinilai cukup berat.

Untuk mewujudkan target tersebut, Maliki mengutarakan bahwa pihaknya memerlukan dukungan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), terutama terkait skema pembiayaan proyek sanitasi.