NERACA

Sukabumi - Walikota Sukabumi H. M. Muraz mengaku bingung perihal tentang penggunaan mobil dinas (Mobdin) untuk digunakan keperluan mudik oleh Pegawai negeri Sipil (PNS). Kebingungan Walikota Sukabumi bisa dibilang wajar, pasalnya, kebijakan dari pemerintah pusat yang mengatur penggunaannya masih simpang-siur.

"Yang pasti kami belum mengambil kebijakan tersebut, apakah mobil dinas boleh digunakan untuk mudik atau tidak," terang Muraz kepada Neraca saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/7).

Jika mengacu pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Crisnandi, kata Muraz, kendaraan dinas bisa digunakan untuk keperluan mudik setiap PNS. Tapi di sisi lain muncul kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan pelarangan penggunaan kendaraan dinas oleh PNS. MenPAN RB serta Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menyatakan bahwa mobil dinas (mobdin) boleh digunakan PNS untuk mudik.

"Jelas ini yang membuat bingung. Makanya saya belum bisa mengambil kebijakan soal penggunaan kendaraan dinas apakah akan nanti diperbolehkan atau tidak," tuturnya.

Idealnya, lanjut Muraz, kebijakan menyangkut permasalahan tersebut harus satu pintu. Sebab, jika muncul multitafsir, maka yang kelimpungan tentunya pemerintah di tingkat daerah."Kalau mengikuti aturan, sebetulnya kita mestinya mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal ini Menpan RB. Menteri itu kan pembantu presiden. Kita kan bekerja di bawah koordinasi dengan presiden. Artinya, kendaraan dinas bisa digunakan untuk keperluan mudik oleh PNS. Tapi di sisi lain KPK melarang mobil dinas digunakan mudik," bebernya.

Meskipun terkesan masih belum berani mengambil sikap, tetapi Muraz berjanji akan segera mengeluarkan kebijakan boleh atau tidaknya mobil dinas digunakan untuk mudik."Kemungkinan nanti saja ketika mendekati Lebaran saja, saya akan memutuskan apakah mobil dinas tersebut bisa digunakan mudik atau tidak," pungkasnya. Arya