Di tengah tuntutan kerja polisi yang profesional, Presiden Joko Widodo meminta Polri terus meningkatkan kemampuannya menjamin rasa aman dan menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, melalui pemberantasan praktik-praktik yang melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya mafia hukum.

"Presiden Joko Widodo meminta praktik mafia hukum di kepolisian atau yang lebih dikenal sebagai makelar kasus segera diberantas. Pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat," kata Presiden seperti disampaikan anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki dalam keterangan persnya, Rabu (1/7).

Presiden yang menjadi inspektur upacara peringatan hari Bhayangkara ke-69 itu mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan.

Karena untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu adanya rasa aman dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya. Masalah keamanan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama polisi, yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum. Yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan.

Pandangan masyarakat terhadap kinerja Polri dari hari ke hari menunjukkan kemajuan yang berarti, walau belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh Polri dalam menemukan penjahat dalam waktu yang relatif tidak lama. Namun, juga masih banyak harapan masyarakat akan dapat ditangkapnya para koruptor besar yang sampai saat ini belum berhasil ditangkap. Artinya, profesionalisme polisi sudah dapat menunjang kinerja belakangan ini.

Namun, harus diakui juga bahwa harapan masyarakat untuk memiliki polisi yang benar-benar baik dan bersih masih belum menjadi kenyataan. Masih banyak oknum polisi yang melakukan pelanggaran etika kepolisian, memeras, bahkan melakukan kejahatan narkoba, penadah perampasan taksi seperti belum lama berselang.

Masih banyak lagi “ladang” lainnya yang dapat menjadi tempat korupsi polisi, tetapi bukan terhadap uang negara. Perilaku korupsi itu terhadap uang masyarakat secara perseorangan. Hal itu sulit dibuktikan, namun bagi masyarakat dianggapnya bukan rahasia lagi. Hal ini menyebabkan masyarakat belum merasa “menjadi satu” sebagai mitra polisi, pada hal perkara ini sangat penting dalam mendukung tugas polisi. Masyarakat masih takut atau segan berhubungan dengan polisi karena berbagai sebab yang pada umumnya takut “kehilangan” uang. Menjadi saksipun kalau bisa dihindari, demikian pula melaporkan kejadian kehilangan barangnya saja masih ada yang tidak merasa perlu karena pesimis akan manfaatnya, dan bisa jadi ujung-ujungnya akan “kehilangan” uang.

Karena itu, polisi adalah sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum. Namun, jika polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresi-fungsional tersebut justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri yang tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan atau intimidasi, ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara.

Untuk mencegah digunakannya kekuasaan diskresi-fungsional yang tidak proporsional, maka masalah peningkatan moral, etika dan berfungsinya hati nurani menjadi sangat penting. Moral dan etika akan menjadi pendorong untuk menjadi polisi yang baik, yang menuntun sikap, tindakan, dan perilaku polisi ke depan. Dirgahayu Polri!