Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Berbicara mengenai hukum pasar berarti kita membicarakan masalah permintaan dan penawa ran. Secara ideal, hukum pasar harus mampu bekerja pada titik keseimbangan karena kita berha rap agar terjadi stabilitas. Sekali terjadi ketidak seimbangan di antara keduanya pasti akan terja di gejolak di pasar.

Peran pemerintah yang ideal juga seharusnya mampu menjadi pengawal yang baik dan bijaksana agar hukum pasar dapat bekerja penuh, sehingga masyarakat bisa beraktifitas dengan baik dan semua yang dikerjakan terkalkulasi dengan baik.

Sebagai pengawal yang baik, pemerintah dibekali alat/ins trumentasi kebijakan/regulasi yang harus dipergunakan secara taat azas agar hukum pasar dapat berfungsi maksimal, dan penggunaannya tidak boleh terlambat. Sistem deteksi dini (early warning system) harus bekerja penuh 24 jam untuk memantau perkembangan dan dinamika yang terjadi di pasar, termasuk un tuk memantau terhadap fenomena atau gejala yang terjadi, dan tahu kemana arahnya akan bergerak.

Yang seringkali terjadi, pemerintah "gagap" ketika terjadi situasi buruk di lapangan akibat titik keseimbangan pasar terganggu. Hal yang demikian bisa terjadi karena beberapa sebab, antara lain, sistem diteksi dini tidak bekerja penuh.

Kalaupun bisa berfungsi,ada kecenderungan sistem tersebut hanya baru mampu menangkap sinyal yang bersifat makro,sedangkan fenomena dan gejala yang terjadi di level mikro kurang terditeksi dengan baik dan lengkap.

Karena sinyalnya yang ketangkap sebagian besar yang terjadi di level makro, maka remedy yang dilakukan pasti akan lebih memanfaatkan instrumen kebijakan makro yang basis nya di bidang moneter dan fiskal. Misal menaikkan suku bunga acuan,intervensi moneter untuk menekan pelemahan nilai tukar yang ujungnya bisa mengu ras cadangan devisa.

Sementara itu, kebijakan fiskal dioperasionalkan selalu cenderung terlambat dieksekusi untuk membuat titik keseimbangan bekerjanya hukum pasar karena proses pengambilan keputusannya selalu melibatkan DPR terutama misalnya yang terkait dengan pemberian stimulus fiskal, subsidi dan sebagainya. Akibatnya tujuan utama dari kebijakan fiskal untuk meningkatkan produksi nasional dan menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi tidak tercapai.

Di level makro saja, tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengawal bekerjanya hukum pasar tidak tercapai, bagaimana dengan tindakannya di level mikro? Kita bisa lihat di lapangan, harga-harga kebutuhan pokok masih tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga masih melemah, inflasi sebagai akibat kenaikan harga-harga juga akan tetap berada pada level yang tinggi.

Di level mikro, kondisinya lebih memprihatinkan karena sistem diteksi dininya tidak beker ja maksimal, sehingga data dan informasi mengenai lapangan sangat minim diperoleh. Soal lapangan ini sangat lemah karena fungsi-fungsi organisasi yang be kerja secara khusus untuk mengoperasikan sistem diteksi dini tidak ada,sehingga jika terjadi kelangkaan pasokan atau sistem distribusinya terganggu  informasinya justru diketahui dari media. Setelah media memberita kan dan informasinya menyebar luas, pemerintah baru sibuk "blusukan" ke pasar.