NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan rencana penukaran kepemilikan saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) ‎yang ada di PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) untuk 290 juta lembar saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) batal.
Sekadar mengingatkan, BUMN telekomunikasi tersebut berencana ‎menukar 49% sahamnya yang ada di Mitratel untuk memiliki 290 juta lembar saham TBIG,”Ya sesuai laporan secara lisan dari dewan komisaris, mereka sudah mengadakan rapat direksi dengan dewan komisaris bahwa mereka sudah bersama menyetujui bahwa transaksi Mitratel batal,”ujar Rni di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurutnya, penyampaian yang dilakukan secara lisan ini lantaran aksi tukar guling tersebut merupakan aksi korporasi. Dewan komisaris pun telah menyampaikan keputusan ini pekan lalu. "Itu saja. Karena itu aksi korporasi, jadi secara lisan saja dilaporkan kepada kami. Minggu lalu (disampaikan dewan komisaris)," imbuh dia.

Rini menambahkan, pihaknya pun tidak akan memanggil dewan komisaris ataupun direksi untuk menjelaskan hal tersebut. Namun, Telkom sebagai perusahaan publik tetap harus bertanggung jawab kepada seluruh pemegang saham terkait keputusan itu. "Biarpun pemerintah pemegang saham mayoritas, tapi mereka tetap memiliki tanggung jawab secara menyeluruh. Buat kami, bahwa itu aksi korporasi yang memang mereka putuskan, kami menghormati keputusan direksi dan komisaris," tandas Rin
Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel), Kristiono pernah bilang, rencana aksi korporasi share swap atau tukar guling saham Mitratel, anak perusahaan Telkom dengan PT Tower Bersama Infrastructure dinilai sudah sesuai dengan kecenderungan industri telekomunikasi secara global. Opsi ini juga dinilai lebih baik karena Telkom masih memegang kendali,”Apa yang dilakukan Telkom adalah upaya agar perusahaan tersebut semakin efisien. Efisiensi infrastruktur semacam itu telah menjadi kecendrungan global di industri ini,” katanya.

Dijelaskan Kristiono, industri infrastruktur telekomunikasi saat ini mengarah kepada efisiensi. "Sekarang trennya efisiensi, jadi diupayakan agar infrastruktur bisa sharing, tidak harus punya infrastruktur sendiri-sendiri. Dan itu sudah terjadi di belahan dunia yang lain, hampir semua negara sudah melakukan efisiensi infrastruktur," paparnya.

Kristiono menambahkan, tren efisiensi bukan hanya terjadi pada infrastruktur pasif, bahkan inftrastruktur aktif pun sudah di-sharing. “Saya kira arahnya tidak salah. Lagi pula kalau strukturnya seperti itu kendali masih ada di Telkom. Berarti itu opsi yang lebih baik. Karena yang lain tidak melakukan itu. Saya kira itu bagian dari aksi korporasi Telkom dan saya yakin Telkom sudah melakukan kajian mendalam dan mengambil opsi yang dianggap terbaik,” nilainya.

Apalagi, kata Kristiono, Menkominfo juga sangat mendorong terjadinya efisiensi industri. Salah satu efisiensi industri itu adalah sharing infrastruktur, bukan hanya sharing infrastruktur yang pasif tapi juga infrastruktur yang aktif. "Itu justru oleh pemerintah didorong untuk dilakukan supaya industri jadi lebih efisien. Karena sekarang ini industri secara overall tidak efisien, pemainnya banyak sementara semakin lama revenue-nya semakin kecil sehingga mereka selalu kesulitan untuk menjaga net income, net profit-nya," jelasnya. Untuk bisa tetap menjaga margin industri, maka efisiensi mutlak dilakukan. (bani)