NERACA

Jakarta – Di tengah situasi ekonomi yang sedang melesu, belanja modal pemerintah per 29 Juni 2015 baru mencapai 9,4%. Padahal, pencairan belanja modal pemerintah dapat menggerakkan ekonomi yang sedang lesu dan mengimbangi daya beli rumah tangga yang menurun tajam. Dan tidak biasanya, belanja masyarakat pada bulan Ramadan kali ini belum menunjukkan peningkatan, sehingga tidak membantu menggerakkan ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan belanja modal per 29 Juni ini sudah mencapai 9,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 (APBNP 2015). Seperti diketahui, belanja modal dalam APBNP 2015 adalah Rp290,3 triliun. “Permodalan terutama untuk infrastruktur kita kejar terus, belanja modal per 29 Juni sudah 9,4%,” ujar Mardiasmo, beberapa waktu lalu.

Meski penyerapan terbilang rendah dipertengahan tahun ini, Mardiasmo mengaku angka belanja modal menurutnya terus merangkak naik, setelah pada 15 Mei lalu belanja modal tercatat baru 3,7 % atau Rp10,20 triliun. Ia mengatakan pemerintah mendorong penyerapan modal terutama untuk proyek infrastruktur dengan cara mempercepat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN-BUMN Karya.

Ia menyebut, Kementerian telah mengajukan pencairan 3 PMN kepada Presiden dan sudah diteken. “Kita ingin infrastruktur segera seiring dengan pemberian PMN untuk seluruh karya-karya itu kita keluarkan untuk mempercepat infrastruktur, dan untuk galangan kapal untuk PT Pal, dan beberapa BUMN kita percepat semua, uangnya ada kok tapi persyaratannya harus lengkap proposalnya,” tandasnya.

Jika belanja pemerintah baru 9,4% atau sekitar Rp26 triliun dari Rp290,3 triliun yang dialokasikan dalam APBNP 2015 maka untuk menghabiskan 90,6% belanja modal yang tersisa, selama enam bulan ke depan pemerintah harus mampu membelanjakan Rp44 triliun sebulannya. Peran belanja modal sangat besar dalam menggerakkan perekonomian. Jika dibelanjakan pada waktunya, perlambatan pertumbuhan ekonomi bisa direm dan laju pertumbuhan ekonomi bisa dipacu. Belanja modal ditujukan untuk berbagai jenis infrastruktur. Mulai dari infrastruktur pertanian seperti waduk, embung, dan irigasi--hingga infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik dan berbagai jenis infrastruktur transportasi.

Belanja modal dialokasikan lewat kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mengelola Rp 105,9 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 52,5 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 5,9 triliun, serta kementerian lainnya Rp 46,4 triliun. Sisanya dibagikan kepada lembaga bukan kementerian dan lembaga (non-K/L) yang jumlahnya mencapai Rp 80,5 triliun. Dari jumlah itu, ada dana alokasi khusus Rp 29,7 triliun dan dana tambahan otonomi khusus infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Rp 3 triliun, serta penyertaan modal negara Rp 20 triliun.

Pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih mengatakan, jika ingin mengejar pertumbuhan timnggi, maka belanja modal dari APBN-P 2015 digunakan secara produktif dalam artian penyerapannya tinggi untuk belanja modal, seperti infrastruktur dan sarana pendukung ekonomi yang lain dengan begitu investasi lebih menggeliat. Selain itu juga arah kebijakan yang konsisten tidak seperti sekarang semua dikembalikan ke mekanisme pasar, yang menyulitkan dunia usaha dan ditambah naiknya harga-harga. "Kalau memang APBN 2015 digunakan secara produktif memang dampaknya pada 2016 nanti, dan memang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan, tapi memang tidak terlalu signifikan," tegasnya.

Karena memang perlambatan ekonomi global serta masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat menyebabkan perekonomian di Tanah Air belum belum bergairah. Disamping masih belum terarahnya kebijakan pemerintah pada tahun ini seperti naik turunnya harga BBM, sehingga memacu rendahnya daya beli masyarakat, serta naiknya inflasi sehingga secara makro sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Hendri Saparini juga meminta pemerintah mempunyai terobosan untuk mempercepat realisasi belanja modal, karena pelambatan penyerapan anggaran di kuartal I 2015 dianggap kontradiktif dengan upaya-upaya pemerintah yang dijanjikan sebelumnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 5,7%. "Kami awalnya memproyeksikan pertumbuhan di level 5,3%-5,6% dengan dorongan belanja pemerintah. Tapi dengan kondisi (tertahannya belanja pemerintah), kita ambil batas bawah di 5,3%," katanya.