NERACA

Cianjur – Para keluarga pasien yang berobat atau dirawat di RSUD Cianjur, sering mengeluhkan mahalnya biaya parkir yang ditetapkan pihak RSUD itu. Begitu pula, managemen RSUD Cianjur saat ini dinilai lebih mementingkan keuntungan finansial dibanding fungsi sosialnya.     

NERACA

Sejumlah keluarga pasien RSUD Cianjur kepada Neraca mengungkapkan, dengan diberlakukannya biaya parkir System Airtime (lebih dari satu jam dikenakan biaya kembali), banyak dikeluhkan keluarga pasien rawat inap. Karena jika harus bolak-balik atau harus memarkirkan kendaraannya berlama-lama karena sedang menunggu keluarganya yang sedang dirawat, biaya parkir seolah-olah merasa membebankan. Disamping harus memikirkan biaya rumah sakit, belum lagi dipusingkan dengan harus membayar uang parkir.

“Karena mau tidak mau biaya parkir tetap harus dibayar jika ingin keluar dari halaman parkir RSUD.  Saya sendiri mengalami, harus bayar parkir lebih dari Rp 10 ribu,“keluh Brahma, warga Kec. Cipanas kepada Neraca, Selasa kemarin.

Beberapa warga lainnya menyarankan, seyogyanya pihak RSUD Cianjur lebih mengedepankan fungsi sosialnya ketimbang mencari keuntungan financial. Manajemen RSUD Cianjur dinilai, telah mengabaikan fungsi sosialnya.  Memereka meminta, agar system parkir itu dihapuskan saja. Atau misalkan dengan cara memberikan kartu pas bagi keluarga pasien yang memiliki kendaraan. Dengan mempergunakan tarif khusus, terkecuali bagi pengguna parkir yang hanya sebentar saja.

“Seperti yang sudah diberlakukan di kota-kota lain. Ada semacam kartu abodemen bagi pengguna parkir yang setiap hari mempergunakan atau bagi keluarga pasien yang memiliki kendaraan. Sehingga tidak terlalu membebankan bagi keluarga pasien,” ungkap Solihin.

Lebih Menguntungkan

Kabag TU RSUD Cianjur, Sri yang didamping Humas RSUD Diky kepada Neraca Selasa (27/9) mengungkapkan, pengelolaan parkir kendaraan bermotor sudah sejak 2008 dikelola oleh  pihak ketiga. Tujuannya semata-mata untuk lebih tertib, aman dan nyaman bagi pemilik kendaraan. Sebab pihak RSUD, hanya focus ke masalah memberikan pelayanan kesehatan. Tidak mau dipusingkan dengan urusan parkir.

“Sejak RSUD dinyatakan sebagai Bandan Layanan Umum Daerah (BLUD), kami lebih focus memberikan pelayanan kesehatan. ketimbang ngurusin urusan parkir,”tandas dia.

Sedangkan dari segi pendapatan uang parkir, dia mengaku,  sebelum dan sesudah  dikelola pihak ketiga ternyata lebih menguntungkan. Pihak RSUD Cianjur juga tidak dipungsingkan jika ada motor yang hilang, karena bukan menjadi tanggung jawabnya tapi sudah menjadi kewajiban petugas parkir.

Begitu pula dari sisi pendapatan yang diperoleh RSUD, diakui pula, sangat menguntungkan. Namun dia tidak mau menyebutkan berapa keuntungannya itu.

“Tapi maaf kami tidak bisa menyebutkan berapa pendapat uang parkir yang kami terima. Karena itu sudah menyangkut kebijaksanaan manajemen pihak RSUD,“ kilah Diky.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kabupaten Cianjur Dadan Harmilan kepada Neraca Selasa (27/9) mengungkapkan, pajak parkir yang disetorkan pihak RSUD Cianjur mempergunakan System Self (pembayaran pajak ditentukan pihak pembayar), tidak dihitung dan ditentukan pihak Dispenda. Sehingga tidak tahu berapa sebenarnya kewajiban setoran pajak parkir, yang harus disetorkan pihak RSUD ke Kantor Dispenda.

“Kami tidak memiliki data yang akurat, berapa pendapatan uang parkir yang diterima pihak RSUD setiap harinya. Kalau kami tahu pasti akan menghitung sesuai aturan. Tapi sampai dengan saat ini mereka gunakan system self. Sehingga kami tiap bulan hanya menerima setoran pajak parkir RSUD sebesar Rp. 3,5 juta/bulan. Itupun masih sering tidak tepat waktu.”  terang Dadan

Menurut dia, jika pihak RSUD mau terbuka/transparan mengenai berapa besaran pendapatan dari uang parkir ,  itu lebih baik kaitannya dengan tertib administrasi. Dengan sudah adanya undang – undang keterbukaan bagi publik, sangat wajar jika kita ingin mengetahui mengenai besaran pendapatan setiap wajib pajak. Ini tidak berlaku hanya untuk RSUD, tapi ini berlaku bagi siwajib pembayar pajak.