KONSULTASI PRESIDEN DENGAN PAKAR EKONOMI - Reshuffle Kabinet Harus Dipercepat

Jakarta - Desakan perombakan (Reshuffle) menteri bidang ekonomi menyusul pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah pakar ekonomi, Senin (29/6), tampaknya akan menjadi solusi mengatasi perlambatan ekonomi Indonesia. Sementara banyak pihak mendukung perombakan kabinet kerja dipercepat, mengingat kinerja pertumbuhan kuartal I-2015 hanya mencapai 4,71%, terendah dalam sepuluh tahun terakhir ini.

NERACA

Menurut Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi, perombakan menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan masukan. Namun apabila presiden me-reshuffle menteri ekonomi adalah wajar, karena perlambatan ekonomi yang terjadi sekarang harusnya bisa diatasi oleh menteri di bidang ekonomi.

“Kalau melihat perkembangan ekonomi kita, ya dengan pertumbuhan di semester pertama. Ada pemikiran reshuffle, sah-sah saja. Namun presiden yang mengetahui. Saya berfikir ini bisa disalahkan karena ekonomi global. Sebenarnya kita bisa berbuat banyak untuk menahan agar tidak terjun. Jangan membuat pesimisme,” kata Sofyan Wanandi, dalam perbincangan bersama RRI di Jakarta, kemarin.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Presiden Joko Widodo harus segera mengambil putusan apakah akan reshuffle atau sebaliknya. “Ini masalah tunggu waktu saja. Saya anggap harus cepat. Kalau menggantung kan tidak bagus. Perlu diputuskan cepat apakah reshuffle atau tidak sama sekali,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan perlu solusi cepat untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi, salah satunya dengan perombakan kabinet.

“Kondisi ekonomi semakin melemah. Bila tidak segera diambil solusi yang cepat dan tepat, mungkin saja terjadi krisis ekonomi seperti 1998,” ujarnya, Senin.

Dia mengatakan perombakan kabinet, terutama di bidang perekonomian dan hukum, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi.

Namun, Nanat menilai perombakan kabinet tidak harus hanya di bidang perekonomian dan hukum. Pergantian menteri di posisi lain pun memungkinkan terjadi bila Presiden Joko Widodo menilai ada menteri yang sudah tidak lagi bekerja maksimal.

“Penunjukan dan pemberhantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Terserah Presiden apakah mau mengganti menterinya di kabinet atau tidak,” tutur mantan Rektor UIN Bandung itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo kemarin menerima sejumlah pakar ekonomi untuk membicarakan kondisi terkini perekonomian nasional yang salah satunya mengenai konsep desain ekonomi dari Presiden.

"Saya menduga ini pertemuan rutin, Presiden akan menerima input dari berbagai pihak. Salah satu yang disampaikan, Presiden punya konsep untuk desain ekonomi, saya kira kita tidak memberikan input secara detail. Kita berbicara perekonomian secara umum ," kata ekonom Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko kepada pers usai bertemu presiden di Istana Merdeka Jakarta.

Kepercayaan Pasar
Dia mengatakan Presiden mendengarkan pandangan dan masukan dari sepuluh ekonom yang diminta hadir dalam pertemuan yang juga hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla ini. Presiden juga memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

"Semester kedua ada percepatan kita harapkan ekonomi kita, pemerintah mengerti apa yang dilakukan, presiden cek langsung, kita harapkan itu menjadi kebijakan yang sifatnya institusional," kata dia.

Sementara itu ekonom Universitas Gajah Mada Tony Prasetiantono mengatakan Presiden juga menyadari ada kekurangan tim ekonomi pada kabinetnya. "Kita perlu menteri-menteri yang aksentuatif. Presiden, saya surprise juga presiden menyadari (hal itu)," kata Tony seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan, "Kalau saya merasa rupiah melemah disebabkan karena rendahnya kepercayaan pasar pada kabinet atau ekspektasinya tak tercapai meskinya rupiah tak selemah sekarang. Memang ada pelemahan karena Amerika tapi memang ada faktor x yang fundamental."

Tony mengatakan sentimen pasar harus direbut pemerintah melalui sejumlah langkah. "Kalau dibandingkan 98 ekonomi kita lebih baik. Dibanding 98 hampir semua bank collapse. Jadi sebetulnya dari sisi fundamental kita bisa ekspektasi tapi yang lemah confident atau trust kepada tim ekonomi," paparnya.

Menurut dia, Presiden membutuhkan playmaker dalam tim ekonomi kabinetnya. "Jadi kita butuh playmaker. Beliau menyadari dan saya sangat suprise," paparnya. "Sekali lagi ekonomi itu tak hanya data statistik. Sentimen inilah yang harus direbut. Ekonomi kan ada faktor sentimen. Ketika kita lagi gembira kita belanja sekarang ketika tidak gembira ya belanja direm. Sekarang ini konsumsi rokok saja direm."

Para ekonom yang bertemu Presiden adalah Arif Budimanta, Iman Sugema, Hendri Saparini, Djisman Simanjuntak, Anton Gunawan, Destry Damayanti, Prasetyantoko, Poltak Hotradero, Tony, Lin Che Wei dan Raden Pardede.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memiliki menteri yang bermentak kuat dan petarung serta bervisi ke depan untuk memperbaiki kinerja kabinetnya.

"Tadi saya sampaikan pada presiden, carilah pembantu yang punya pandangan jauh ke depan (visioner)," kata Syafii Maarif usai bertemu Presiden di Istana Presiden Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pertemuan dengan Presiden selama 45 menit ini membincangkan berbagai hal, termasuk soal kabinet. "Ya kita bicara macam-macam bangsa, negara, usul..ya saran yah..reshuffle carilah para menteri yang petarung untuk bisa membantu presiden, jangan jadi beban," katanya.

Dia menambahkan, "sesungguhnya kalau para menteri itu betul-betul orang profesional dan punya visi jauh ke depan, beban presiden akan lebih ringan."

Meski demikian Syafii mengaku tidak mau mendahului Presiden, kendati dia menilai reshuffle memang dibutuhkan. "Jejak rekam selama delapan bulan kan tidak banyak perubahan, ekonomi Indonesia mundur, dunia juga begini, produk domestik kita juga menurun harganya, karet, sawit, tambang, itu juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita rendah," kata dia. bari/mohar/munib

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…