NERACA

Jakarta - Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengintegrasikan kebijakan setiap badan usaha pengelola Sumber Daya Alam di Papua dengan rencana pemerintah dalam pengembangan kKawasan Timur Indonesia tersebut. Tim khusus yang dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 itu akan menghasilkan cetak biru mengenai sejumlah kebijakan pembangunan di Papua, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (29/6).

Kajian untuk menghasilkan evaluasi itu akan komprehensif, dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan, kata dia setelah rapat perdana Tim yang bernama Tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Tim itu diketuai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan bernggotakan 9 Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kepala BKPM, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, dan Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden.

Sudirman mengatakan tim ini akan menjadi forum untuk pembahasan setiap kontrak karya yang berkaitan dengan pengelolaan SDA di Papua. Namun, Sudirman mengklaim dalam rapat perdana ini, tim belum membahas rinci setiap proyek atau kontrak karya yang masih berlaku. Selain itu, lanjut Sudirman, tim ini juga menjadi forum untuk recana-rencana pembangunan pemerintah di Papua, seperti pengembangan kawasan industri Teluk Bintuni, Papua Barat. "Masing-masing Kementerian teknis mengajukan program, Bappenas bisa menjadi wasitnya," ujar dia.

Setelah rapat perdana ini, tutur Sudirman, tim akan membentuk tim teknis, yang juga anggotanya dapat berasal dari luar Pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan tim akan memberikan laporan evaluasi dan kajian pengelolan SDA Papua minimal setiap satu bulan sekali ke Presiden Joko Widodo. Hasil pelaksanaan tugas Tim juga dapat dijadikan model bagi pengelolaan sumber daya alam di wilayah lainnya. "Tim ini bertugas hingga 31 Desember 2015," tukas Andrinof.

Ia menambahkan njelaskan, tim kajian ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2015. Tim ini terdiri dari Jaksa Agung, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat serta menteri terkait. "Nanti menteri memberi pandangan dan masukan dan dilaksanakan tim teknis yang dibentuk akan bekerja secara khusus melakukan kajian-kajian," ungkapnya.

Tiap sebulan sekali, tim ini wajib menyerahkan laporan dan perkembangan kajian kepada Presiden Joko Widodo. Dia menuturkan, yang menjadi bahan kajian tidak hanya fokus pada PT Freeport Indonesia, tapi secara keseluruhan SDA di Papua. "Memang luas (fokusnya). Tentu sumber daya alam yang potensial, ada mineral, migas, hutan dan kelautan. Kalau Freeport mungkin tidak. Itu bagian. Sumber daya alam harus diperbaiki tata kelola," tegasnya.

Andrinof menyebutkan, umur atau masa tugas tim ini tidak hanya satu semester. Tim ini akan dibubarkan 31 Desember 2015. "Kebijakan tata kelola sumber daya alam khususnya di Papua untuk merencanakan pembangunan ekonomi Papua yang lebih baik dan berkualitas," tutupnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Andrinof sempat menyatakan potensi sumber daya alam tersebut masih belum diolah menjadi barang jadi yang bernilai tambah tinggi. "Sumber daya alam kita, justru diekspor kepada negara industri yang justru merupakan kompetitor Indonesia," kata Andrinof.

Untuk itu, saat ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi khusus (KEK) pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015 untuk dijadikan pertimbangan dalam rencana pengembangan KEK. "Arah kebijakan tersebut, sudah direalisasikan dalam RPJMN Undang-Udang No. 39 tahun 2009 tentang KEK yang mengamankan pengembangan KEK," ujarnya. Dia mengungkapkan, fokus pengembangan ekonomi khusus sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2005-2025.

Ada pun yang menjadi prioritas pembangunan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan berbasis manusia dan masyarakat. "Fokusnya nanti untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata. Pengembangannya nanti di luar Pulau Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua)," ungkapnya.