Pemerintah “Dipaksa” Tingkatkan Status Waspada - Terkait Krisis Global

NERACA

Jakarta---Perkembangan ekonomi global harus terus dipantau dan dicermati. Hal ini diperlukan guna untuk meminimalisir dampaknya terhadap perekonomian nasional. Karena itu pemerintah meningkatkan status kewaspadaan terhadap krisis ini. "Sekarang status kita tingkatkan menjadi waspada, dulu cepat sekali masuk ke krisis kalau dilihat dari pergerakan saham dan Surat Utang Negara (SUN),” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa,27/9

Oleh karena itu, lanjut Hatta, pemerintah perlu merespon dengan bijak dan hati-hati. Baik melalui protocol dan lainya. "Kita harus melihat perkembangan global ini. Karena berkaitan dengan fundamental ekonomi. Makanya, kita perlu merespon dengan baik, kita jaga, kita memiliki protokol yang baik, stabilisasi surat utang, dan juga bagaimana kita memiliki mekanisme buyback," tuturnya

Langkah pemerintah untuk mencegah pengaruh krisis ekonomi global ke ekonomi dalam negeri antara lain dengan menjaga pasar di dalam negeri. "Kita lihat nanti situasi, tapi kan banyak yang berhubungan dengan global dan bagaimana Eropa menangani persoalannya dan bagaimana Amerika menekan persoalannya," terangnya

Satu hal yang ingin ia jelaskan, adalah apabila krisis itu terjadi maka ekspor kita akan terganggu. "Ekspor kita terhadap GDP rasionya terus menurun artinya pasar domestik kita besar sekali ini yang harus kita jaga. Inflasi kita jaga dan kita ekspansi perdagangan dalam negeri kita," tandasnya

Ditempat terpisah, Chief Executive Officer EC-Think, Iman Sugema mengaku khawatir dengan perkembangan yang terjadi di Yunani dan Italia. Masalahnya, jika Yunani plus Italia mengalami restrukturisasi utang dalam currency union (default), dipastikan Indonesia juga bakal mengalami situasi ekonomi terburuk. Intinya, sejauh ini berbagai negara di dunia tidak bisa berharap kalau ekonomi Eropa akan pulih dalam waktu yang cepat. "Eropa masih menghadapi rintangan besar, antara lain masalah utang Yunani yang sampai sekarang," katanya dalam diskusi “Krisis Utang Zona Euro, Perlunya Eropa Belajar dari Pengalaman Indonesia” di Jakarta, Selasa (27/9).

Iman mengungkapkan, hingga saat ini permasalahan utang Yunani belum mampu terselesaikan, maka indikasi bakal terjadinya default semakin lebar. "Nah, kalau Yunani sampai default dan disertai juga dengan Italia. Maka, skenarionya bukan lagi buruk, tetapi situasi yang terburuk," ujarnya.

Lebih lanjut Iman menjelaskan, tingginya suku bunga untuk bond di Yunani juga akan memiliki dampak terhadap pasar keuangan, baik di negara-negara maju maupun berkembang. "Yang jadi masalah sekarang, suku bunga bond Yunani itu sudah double digit. Kalau sudah begini, tentunya mereka akan sangat sulit sekali untuk melunasi. Jadi probabilitas untuk terjadinya default di Yunani semakin besar" tuturnya.

Sejak sepekan terakhir, kata Iman, Bank Indonesia memang sudah berupaya untuk membendung masuknya gelombang krisis dari Eropa dan Amerika Serikat (AS). Langkah yang ditempuh BI dengan melakukan buy back Surat Utang Negara (SUN), kata Iman, terbilang cukup tepat.

Namun demikian, Iman menegaskan, sebaiknya BI menghindari untuk membeli SUN dari negara-negara lain yang suku bunganya rendah. "Daripada beli SUN asing, mendingan beli sun globalnya pemerintah. Atau, kalau ada yang mau jual, BI beli saja, daripada pegang SUN dari negara-negara lain," ujarnya.

Iman menambahkan, sebenarnya upaya yang dilakukan BI dengan memborong SUN, bisa dikategorikan sebagai strategi darurat dalam menghadapi krisis global. "Sebetulnya ini adalah langkah darurat, hanya saja memang perlu kehati-hatian, dimana BI hanya menggunakan cadangan devisanya untuk melakukan engineering," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

Kontribusi Manufaktur Masih Besar - Pemerintah Bantah Terjadi Deindustrialisasi di Indonesia

NERACA Jakarta – Kontribusi industri manufaktur Indonesia sebagai penopang perekonomian dinilai masih cukup besar. Hal ini terlihat melalui pertumbuhan sektor,…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…